Menggali Kuburan Sendiri di Blok Matarape

Herdayana Tina
Herdayana Tina

Oleh : Herdayana Tina (Pegiat Literasi Kendari)


 

Puluhan massa dari Asosiasi Pemerhati Lingkungan dan Hukum (APLH) Sulawesi Tenggara melakukan aksi unjuk rasa di Mapolda Sultra pada hari Jumat, 4 Desember 2020. Massa meminta penegak hukum untuk menghentikan penambangan ilegal atau ilegal mining di Blok Matarape kecamatan langgikima, Konawe Utara yang diduga dilakukan PT Ascon dan PT Cakra. (Inilahsultra.com,4/12/2020)

 

Fakta tersebut salah satu bentuk keresahan masyarakat atas penambangan ilegal yang dilakukan perusahaan-perusahaan swasta  yang hanya meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan regulasi dan dampak buruknya terhadap lingkungan.

 

Aktivitas penambangan  ilegal yang tak terkendali diduga juga terjadi di beberapa titik lain di Sulawesi Tenggara. DPR RI selaku perwakilan rakyak telah banyak menerima aduan masyarakat dan para pemerhati lingkungan.

 

Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja di Sultra dan menggelar rapat kerja spesifik bersama Polda Sultra, Kejaksaan Tinggi dan kemenkumham. Salah satu topik pembahasan dalam rapat tersebut adalah penambangan liar yang terjadi di daerah Sultra. (Antaranews.com,20/11/2020)

 

Menyoal aktivitas penambangan nikel  di blok Matarape, terkesan terjadi pembiaran oleh penegak hukum. Yang menjadi pertanyaan, walaupun telah ditetapkan sebagai wilayah yang berstatus quo, nampak sejumlah aktivitas penambangan di blok Matarape masih terus berlanjut. Bahkan menggunakan jalanan umum untuk mengangkut hasil galian tersebut semakin membuat kita bertanya-tanya apakah pihak yang berwenang tidak mengetahui hal tersebut seperti yang diungkapakan Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra, Saharuddin. (Metro Kendari, 17/7/2020)

 

Penambangan nikel non prosedural ini tentu berpeluang besar merusak tanah dan ekosistem di dalamnya. Limbah Buangan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang diakibatkan dari aktivitas penambangan terus membayangi kehidupan masyarakat sekitar lokasi tambang.

BACA JUGA :   Pembiaran Negara Terhadap Komika Penghina Islam

 

Selain mengganggu lingkungan, penambang ilegal juga perpengaruh pada aktivitas masyarakat disekitar tambang. Misalnya masyarakat maupun perusahaan yang mengabaikan keselamatan pekerja tambang dan warga disekitar. Para penambang yang menggali bumi hingga membentuk lubang maupun terowongan mengakibatkan ketersediaan oksigen yang sedikit, struktur tanah pun menjadi labil. Penambang yang tidak cukup teredukasi akan terancam keselamatannya.

 

Seperti yang dikutip dari laman tempo.co pada tanggal 14 Februari 2018. Saksi ahli kerusakan tanah dan lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Basuki Wasis, menyebutkan pertambangan nikel yang izinnya diterbitkan Gubernur Sulawesi Tenggara sebelumnya, Nur Alam, atas PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merusak ekosistem di dalamnya.

 

Kerusakan tanah dan lingkungan atau hutan akibat tambang nikel tersebut bersifat irreversible (tidak atau sulit dapat pulih kembali seperti sedia kala. Bayangkan saja hal tersebut terjadi untuk lokasi pertambngan yang memiliki perizinan resmi dari pemerintah daerah. Bagaimana nasib lokasi pertambngan illegal yang dilakukan secara ugal-ugalan tanpa memikirkan masa depan generasi selanjutnya.

 

Lantas, jika pengelolaan pertambangan ilegal masih terus berlangsung,  nasib anak cucu kita selanjutnya akan dipertaruhakan. Membiarkan Blok Matarape digali perusahaan penambang seperti menggali kuburan sendiri bagi masyarakat.

 

Pun pengelolaan dilakukan perusahaan swasta secara legal dengan mengantongi perizinan resmi dari pemerintah tetap sangat potensial mengabaikan kepentingan masyarakat.

 

Undang-undang Minerba baru yang disahkan melalui UU No. 3 Tahun 2020, semakin membingungkan regulasi pertambangan yang diatur oleh pemerintah dari aspek perizinan maupun pengawasan. UU tersebut dianggap hanya mengakomodasi kepentingan pelaku industri, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat di daerah tambang.

 

Seperti yang dikutip dari laman compas.com pada 12 Mei 2020, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyam mengungkapakan penambahan, penghapusan dan pengubahan pasal hanya berkaitan dengan kewenangan dan pengusahaan perizinan, namun tidak secuil pun mengakomodasi kepentingan dari dampak industri pertambangan dan kepentingan rakyat di daerah tambang, masyarakat adat dan perempuan.

BACA JUGA :   Warga Bantul Tumpah Ruah Rayakan Bulan Pak Harto

 

Dalam UU tersebut tidak ada kewajiban melakukan reklamasi bagi pertambangan yang telah selesai, dan itu akan dialihkan kepada pihak ketiga. Tidak menetapkan persyaratan untuk mengisi lubang bekas tambang yang ditinggalkan. Padahal sangat penting untuk menutup kembali lubang bekas tambang, terutama yang berada dekat dengan area perumahan.

 

Lubang tambang yang dibiarkan begitu saja akan tergenang oleh air saat musim hujan. Ini menyebabkan terjadinya kecelakaan dan menenggelamkan orang, terutama pada anak-anak.

 

Harapan akan kesejateraan masyarakat bumi anoa akan menjadi isapan jempol belaka. Keuntungan pendapatan daerah tidak seberapa dibandingan efek sosial ekonomi akibat kerusakan lingkungan.

 

Peran negara sebagai legulator dan pengawas tidak cukup melindungi kepentingan masyarakat. Mental kapitalistik perusahaan yang mengejar profit dengan eksploitasi tanpa adanya reklamasi atau pemulihan kembali lokasi tambang akan berdampak kerusakan lingkungan yang parah dan mengancam jiwa manusia.

 

Sungguh benar sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT.

 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS Ar-rum: 41)

 

Sumber daya alam termasuk pertambangan adalah nikmat dan karunia Allah. Konsekuensi keyakinan akan hal tersebut tidak lain adalah untuk mengontrol perilaku kerakusan manusia terhadap alam, karena alam disediakan tidak untuk orang tertentu tapi untuk semua makhluk yang ada didunia ini. Selayaknya manusia kembali kepada aturan Sang Pencipta Allah SWT yang Maha Pengatur dan menetapkan regulasi yang cemerlang dalam segala aspek kehidupan termasuk pertambangan.

 

Lalu bagaimana peran negara dan solusi dalam mengelola sumber daya alam berupa pertambangan?  .

BACA JUGA :   Bansos Tetap Jalan, Fatwa Halal Vaksin Sinovac Covid-19 Segera Diterbitkan MUI

 

Dalam pandangan sistem ekonomi Islam harta kekayaan yang ada di bumi ini tidaklah bebas untuk dimiliki oleh individu. Sebagaimana yang ada dalam pemahaman sistem ekonomi kapitalisme saat ini yang telah terjadi privatisasi di bidang sumber daya alam lingkungan.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co