,

Menghadapi Pemilu, Forkopimda Konsel Duduk Bersama

Ketgam : Pemerintah Daerah (Pemda), Kejaksaan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Unsur TNI dan Kepolisian wilayah Konawe Selatan menggelar Rapat Terpadu pemantapan.
Ketgam : Pemerintah Daerah (Pemda), Kejaksaan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Unsur TNI dan Kepolisian wilayah Konawe Selatan menggelar Rapat Terpadu pemantapan.

KALOSARA NEWS : Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden secara serentak pada 17 April 2019 mendatang, Pemerintah Daerah (Pemda), Kejaksaan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Unsur TNI dan Kepolisian wilayah Konawe Selatan menggelar Rapat Terpadu pemantapan.

Rapat terpadu Forkopimda dan Stakeholders pelaksana pemilu Tingkat Kabupaten Konsel tersebut mengangkat Tema “Dengan semangat kebersamaan kita tingkatkan kondusifitas dan stabilitas keamanan daerah dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemilihan serentak  Tahun 2019 menuju Desa Maju Konsel Hebat,”.

Kegiatan itu di buka oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Ir. Drs. H. Sjarif Sajang, M.Si, yang di hadiri, Kejari Konsel, Agus Suroto, SH, Kapolres, AKBP. Dedy Adrianto, SE., MH, Dandim 1417 Kendari Letkol CPN Fajar Lutvi Haris Wijaya, Ketua KPU, Aliudin, S. IP, Ketua Bawaslu, Hasni, S.Pi dan Kepala Kesbang, Munawar, S.Sos.,M.Si bertempat di Ruang Rapat Rujab Bupati, Senin (18/02/2019).

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Sekda Konsel menyampaikan kepada para Camat  untuk memastikan seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah di tentukan titiknya dengan berkoordinasi dengan KPU, Kapolsek,Panwas, dan pihak terkait lainnya sehingga pelaksanaan nantinya bisa berjalan dengan baik dan lancar.

“Termasuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses pelaksanaan, jikapun terjadi, maka pemerintah terdekat yakni Camat, Lurah dan Kepala Desa harus mampu dan segera menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada,” tukasnya.

Juga menjaga netralitas PNS sesuai himbauan Kemenpan, tambahnya, serta penyelenggara pemilu lainnya, seperti diantaranya tidak boleh hadir saat kampanye, deklarasi dan pasang baliho atau berfoto dengan bakal calon, serta jangan memposting salah satu calon atau menshare atau mengirimkan ke teman yang lain melalui medsos.

BACA JUGA :   CPNS Membius, Bukti Pengangguran Masalah Serius ?

Untuk menghindari kesalahan tersebut diatas, tandas Sjarif, dalam waktu dekat kita akan agendakan pertemuan seluruh penyelenggara pemilu dan pihak terkait lainnya untuk diberikan pemahaman dengan mengundang pihak yang berkompeten.

Sedangkan Kapolres Konsel, AKBP Dedi Adriyanto, menyatakan bahwa selaku aparat selalu menjaga Kantibmas dengan berkolaborasi dengan Pemda, TNI serta Linmas dalam rangka menciptakan keamanan, kenyamanan dan situasi kondusif penyelanggaraan Pemilu mulai tahap kampanye, pelaksanaan dan pelantikan yang akan di kawal hingga selesai, termasuk juga penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang saat ini sudah berjalan dengan pihak Kajari.

“Sehingga penyelanggaraan pemilu bisa berjalan sesuai yang telah di gariskan yang sejuk dan tidak ada gesekan antara pendukung atau peserta pemilu karena beda pilihan,” harap Dedi

Untuk itu, tandasnya, saya minta dukungan semua pihak, utamanya Camat, Koramil dan Polsek untuk bersinergi dan kompak mendukung apa yang kita lakksanakan agar Pemilu berjalan dengan baik dan benar.

Tempat yang sama, Kejari Konsel, Agus Suroto, menghimbau agar bagaimana pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan baik dan damai sesuai asas luber dan jurdil, juga memproses setiap pelanggaran Pemilu dengan tidak tebang pilih sesuai ketentuan perundang2an. Serta siap menerima dan menghormati siapapun yang terpilih nantinya.

Tak ketinggalan, Dandim 1417 Kendari Letkol CPN Fajar Lutvi Haris Wijaya Kendari, menyatakan bahwa seharusnya pelaksanaan Pemilu berjalan dalam suasana senang,  karena pesta demorasi memilih sesuai kehendak hati. Juga dihimbau teman2 media agar membantu mempromosikan dan memberitakan kegiatan yang positif.

Diharapkan juga kepada jajaran Bawaslu dan KPU sebagai pribadi yang memiliki hak memilih agar selalu menjaga netralitas, tambahnya, yang tidak ditekan oleh pihak tertentu, yang setia dan berpegang teguh dengan sumpah serta aturan yang ada. Termasuk juga memastikan sebaik mungkin keamanan penyimpanan dan sistem distribusi kotak suara. Sehingga sukses penyelenggaraan tanpa ada sengketa berarti.

BACA JUGA :   Dinsos Konsel Catat 14.761 Jiwa Lansia Per 2018

Terkait tugasnya dan sesuai arahan panglima, dirinya mengatakan bahwa jajaran Kodim telah menentukan titik pendaratan Helikopter untuk mengantisipasi pengamanan VIp jika ada hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu dalam penjelasannya, Ketua KPU Konsel, Aliuddin mengatakan bahwa jajarannya telah melaksanakan beberapa tahapan, diantaranya tahapan pencalonan dan kampanye. Yang mana, hal yang menjadi krusial dan bahan konsentrasi kegiatan KPU saat ini untuk mensukseskan persiapan pemilu, yakni melaksanakan tahapan sosialisasi, penyusunan DPK, DPTP dan perbaikan DPT Tetap, serta logistik pemilu, yang selanjutnya pemungutan dan penghitungan suara nantinya.

Adapun masa kampanye terbagi atas dua yang terdiri dari 8 metode, ungkap Aliuddin, di lakukan pada tanggal 23 Sept – 13 April, dengan cara pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye serta melalui medsos.

Kami juga telah menetapkan Zona penempatan APK berdasarkan ketentuan, tandasnya, termasuk juga pemasangam iklan media cetak dan online harus dilaksanakan nanti 21 hari sebelum masa tenang, yakni pada Tanggal 24 maret – 13 April 2019

Suasana yang sama, Ketua Bawaslu, Hasni, menjelaskan bahwa saat ini lembaganya bukan Adhoc lagi, tetapi sudah setara dengan KPU Konsel yang memiliki masa kerja 5 Tahun permanen dengan istilah bawaslu bukan Panwas. “Kami punya kewenangan sebagai Hakim Pemilu , yang berperan dalam menyelesikan pelangaran adiministrasi dan sengketa yang di sidangkan oleh Bawaslu masing – masing di Kab/Kota, untuk Pidana akan di selesaikan di sentra Gakkumdu yang didalamnya ada Kepolisian, Bawaslu dan kejaksaan,” terang Hasni.

Olehnya itu, tambah Hasni, karena undang- undang Pemilu yang begitu keras dan ketat,  saya minta kepada aparat pemerintah dan ASN agar bekerja lebih profesional dan terhindar dari pelanggaran, seperti yang terjadi di Tahun 2015 dan 2017 adanya Camat dan Desa yang terkena pelanggaran Pemilu berat akibat keegoisan dan kelalaian, sehingga terjadi PSU.

BACA JUGA :   Pemda Konsel Sambut Tim Penilai Lomba PKK KB-Kes Tingkat Sultra

Bawaslu Konsel hanya menjalankan perintah undang2 bukan menafsirkannya. Yang mana, jelasnya, saat ini kami sedang memproses 2 (dua) jenis pelanggaran PKPU yang tidak sesuai penggunaannya dan jika terbukti bersalah maka endingnya pengadilan. Untuk itu kami selalu mendorong untuk mensosialisasikan peraturan pemilu utamanya kepada ASN dan para Kades.

“Tentu kita semua berharap, semoga penyelenggaraan pemliu di Konsel dapat berjalan dengan baik sesuai keinginan kita bersama,” pungkasnya.


Reporter : Rj

Editor      : Armin

Publizer  : Iksan

 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co