Mengokohkan Keimanan Melalui Musibah Banjir di Konawe

#Sinta Nur Safitri Ramli,
#Sinta Nur Safitri Ramli,

Oleh : Sinta Nur Safitri Ramli (Mahasiswa USN Kolaka)


Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan berdasarkan data sementara warga terdampak banjir yang terjadi di daerah itu meluas hingga ke 49 desa/kelurahan di 16 kecamatan. Kepala BPBD Konawe, Herianto Pagala,Sabtu malam mengatakan, akibat banjir yang melanda daerah tersebut, kini sebanyak 2.719 kepala keluarga (KK) 8.314 jiwa terdampak. “Hari ini 18 Juli 2020 desa yang terdampak manjadi 49 desa dan 16 kecamatan. Akibat banjir ini sebanyak 1.154 KK mengungsi di Balai Desa, Gereja, pinggir jalan, rumah keluarga, gedung SMP dan tempat pengilingan,” kata Herianto di Konawe.

Sebanyak empat desa di dua kecamatan yang terdampak paling parah adalah Desa Laloika, Desa Ambulanu, Desa Wonua Monapa Kecamatan Pondidaha, dan Desa Waworaha Kecamatan Lambuya. Ke-16 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pondidaha, Wonggeduku, Lambuya, Tongauna Utara, Abuki, Bondoala, Puriala, Tongauna, Padangguni, Anggaberi, Roauta, Anggotoa, Kapoiala, Sampara, Amonggedo, dan Wawotobi.

Kejadian seperti ini terus berulang sepanjang tahun tanpa upaya serius untuk memperbaiki kesalahan mendasar menyangkut paradigma pembangunan yang dikaitkan dengan keseimbangan ekologi.Wajar jika intensitas bencana semakin sering terjadi dan luasnya pun bertambah. Terbukti dari desa-desa yang sebelumnya dikenal tak pernah banjir dan tahun-tahun ini mulai terdampak banjir. Semestinya, pemerintah disemua level lebih serius mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan tata ruang wilayahnya. Bahkan jika perlu merevisi perencanaan pembangunan yang terbukti telah menjadi pintu terjadinya degradasi lingkungan sebagai salah satu penyebab bencana banjir.

Selama ini setiap terjadinya bencana alam rakyat yang cenderung disalahkan, misalnya terkait pembuangan sampah sembarangan atau ketika ada di antara mereka yang bandel mendirikan pembangunan dibelantaran sungai. Padahal tidak sepenuhnya demikian, sebab salah satu penyebab terjadinya bencana banjir yaitu paradigma pembangunan yang tidak terakomodatif terhadap daya dukung lingkungan. Bahkan tampak kebijakan pembangunan berparadigma sekuler kapitalistik selama ini hanya mengindahkan kepentingan pemilik modal yang hanya berorientasi keuntungan materi.

Banjir terjadi efek dari pengkonversian lahan dari hutan menjadi kebun. Tanpa memperhatikan sistem irigasinya, apalagi diwilayah yang berpotensi rawan banjir. Alhasil tatkala debit air meningkat disertai hujan deras maka sungai-sungai yang ada tidak akan mampu menahannya. Tumpahlah sampai ke pemukiman warga yang ada disekitar lokasi bencana. Masyarakat yang abai terhadap kepedulian terhadap lingkungan serta pemerintah yang tak sepenuhnya bertanggung jawab menjadi paket komplit terjadinya peluang bencana banjir tiap tahunnya.

Inilah potret buram sistem kapitalisme yang tidak bisa menyelesaikan masalah banjir padahal dari tahun ke tahun banjir kerap kali terjadi, baik di wilayah yang sudah menjadi langganan banjir atau pun yang masih baru. Penambangan illegal pun tak ditindak tegas, serta keberadaan perusahaan dilokasi sekitar yang harusnya bertanggung jawab kerap diabaikan. Menjadikan ini sebagai penyakit akut di sistem kehidupan saat ini.

Harusnya pemerintah setempat sudah menyiapkan upaya rencana cadangan untuk menanggulangi fenomena ini. Namun, nyatanya tak demikian. Alhasil tiap tahun pun banjir selalu datang. Inilah efek yang ditimbulkan ketika sistem aturan yang dipakai berdasarkan kepentingan manusia bukan dari aturan Sang Pencipta. Solusi dari persoalan yang melanda berupa solusi tambal sulam yang hanya akan memoles saja persoalan seolah dapat diselesaikan. Pemikiran pragmatis terhadap kondisi ini menjadi penghalang adanya solusi tepat untuk menyelesaikan masalah banjir.

Sistem kapitalisme sudah nyata tak mampu untuk menjadi aturan kehidupan bagi manusia. Contohnya masalah banjir yang tiap tahun menyapa, serta beberapa potret masalah kehidupan lainnya. Yang jutru membuat masayarakat hidup dalam kegelapan, sebab tak adanya solusi untuk menyelesaikannya. Persoalan banjir yang melanda dibutuhkan solusi mengakar yang akan menjadikan pihak masyarakat dan pemerintah akan mampu bersinergi satu dan lainnya. Sehingga akan nampak paradigm kehidupan yang khas yang akan saling berkaitan dan berjalan dalam koridor kehidupan yang baik.

Alhasil, saatnya membuka mata, hati dan pikiran bahwa hanya islamlah yang merupakan solusi nyata atas persoalan kehidupan yang ada. Islam merupakan rahmat untuk seluruh alam mempunyai solusi yang bisa mengatasi banjir yang selalu menyapa.  Islam memiliki kebijakan yang akan diterapkan dalam menangani persoalan banjir yang melainda. Yakni mencakup sebelum, ketika dan pasca banjir.

Islam mampu membuat sebuah kebijakan yaitu pembukaan pemukiman atau kawasan baru yang harus menyertakan variabel-variabel drainase dan penyediaan daerah serapan air dengan memperhatikan konsep kepemilikan individu, umum dan swasta. Pada kasus banjir, negara akan meninjau kembali wilayah mana yang disebabkan karena keterbatasan daya tampung tanah terhadap curah air, baik akibat hujan dan lain sebagainya.

Khalifah pun akan terus menerus mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan serta kewajiban memelihara lingkungan dari kerusakan. Khalifah sebagai kepala negara akan mengarahkan para alim ulama untuk memberikan taushiyyahnya  bagi korban agar mereka mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa mereka dan menguatkan keimanan mereka agar tetap tabah, sabar dan tawakkal sepenuhnya kepada Allah SWT

Harus dipahami pula selain banjir merupakan qodho (ketetapan dari Allah SWT) tetapi harus mengambil pelajaran yang berharga dari bencana yang terjadi. Dalam hal ini, Islam tidak hanya memerintahkan untuk mengelola bumi dengan baik dan melarang untuk merusaknya, tetapi juga memberi cara-caranya  yakni berupa seperangkat aturan Islam yang melekat pada karakter manusia sebagai individu, sebagai masyarakat dan bahkan dalam konteks negara.

Sebagai individu, Islam mengajarkan hukum syariat soal adab kepada alam dan lingkungan. Begitupun masyarakat diberikan peran penting dengan kewajiban menjaga tradisi amar makruf nahi mungkar. Islam juga punya sistem sanksi yang menjaga agar pelanggaran tak lazim terjadi. Islam akan menghukum berat pihak-pihak yang melanggar hak umat dan menimbulkan kemudharatan bahkan jika terjadi pada dirinya sendiri.  Sungguh hanya aturan Islam yang telah memberi aturan agar segala bencana tak kerap terjadi. Penerapan secara Kaffah yang didorong oleh spirit ketakwaan dipastikan akan mendatangkan kehidupan penuh berkah.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَا تَّقَوْا لَـفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَا لْاَ رْضِ وَلٰـكِنْ كَذَّبُوْا فَاَ خَذْنٰهُمْ بِمَا كَا نُوْا   يَكْسِبُوْنَ

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raf 7: Ayat 96)

Wallahu ‘alam.


error: Hak Cipta dalam Undang-undang