Mengurai Kekacauan Sengketa Lahan

OPINI : Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Konawe menyerahkan sejumlah sertifikat warga Kecamatan Bondoala dan Kapoiala yang sebelumnya sempat tersimpan selama bertahun-tahun oleh PT. Konawe Putra Propertindo (PT KPP).

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kabag Ops, Kompol Jufri Andi Singke, ke pewakilan PT KPP, Crhistina Metty dan selanjutnya diserahkan kepada belasan perwakilan warga yang hadir. Penyerahan disaksikan langsung Kasat Reskrim Polres Konawe, Iptu Rachmat Zam Zam, sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa tersebut (Sultrakini.com, 20/09/2018).

Menurut Jufri, ada total 66 sertifikat warga yang selama ini dipegang pihak PT KPP. Sertifikat itu dipegang pihak perusahaan sejak tahun 2014 silam. “Sertifikatnya dipegang PT KPP sejak 2014 lalu. Dan baru tahun 2018 kami ambil dari pihak perusahaan di Jakarta,” ujarnya, usai melakukan proses penyerahan sertifikat, Kamis (20/09/2018) sore .

 

Pria dengan pangkat satu melati di pundaknya itu menambahkan, setelah dilakukan penyerahan, pihaknya akan langsung mengantar warga ke notaris. Nanti pihak notaris lah yang akan melakukan pemecahan. “Sertifikat ini masih utuh. Sebagian sudah dimiliki pihak perusahaan yang telah dibeli. Sebagian lagi masih menjadi milik masyarakat. Makanya nanti akan langsung dipecah,” pungkasnya.

 

Sengketa lahan, bukan kali pertama terjadi di Sulawesi Tenggara. Sepanjangtahun 2015, tercatat sebanyak 44 kasus sengketa yang tersebar di 11 Kabupaten Kota. Sengketa tanah yang kebanyakan mengabaikan hak-hak warga sekitar terjadi di tiga sektor, yaitu sektor perkebunan (35%), sektor pertambangan (25%), dan sengketa antar warga dan sengketa antara warga dengan mafia tanah (9%).

 

Kisruh Sengketa Lahan

Setidaknya terdapat tiga faktor utama penyebab terjadinya sengketa lahan. Pertama, kurang terorganisirnya sistem administrasi pertanahan, terutama dalam hal sertifikasi tanah. Sertifikat kepemilikan tanah ganda merupakan salah satu contohnya. Masalah ini mencuat boleh jadi karena sistem administrasi yang kurang memadai dan mungkin pula karena banyaknya oknum yang pandai memainkan celah-celah hukum yang lemah.

BACA JUGA :   Korean Wave Layakkah Dijadikan Role Model?

 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co