Meningkatnya Pelecehan Seksual Pada Anak di Konsel, Buah Dari Terkikisnya Pemahaman

Nurhidayah Humayrah
Nurhidayah Humayrah

Oleh :  Nurhidayah Humayrah


Kasus kekerasan anak di Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) alami peningkatan signifikan. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Konsel, Yuliana saat diwawancarai di kantornya, Selasa (25/8/2020). Yuliana mengungkapkan, dibanding tahun 2019, kasus kekerasan perempuan dan anak di Konsel hanya berjumlah delapan kasus. Sementara di tahun 2020 dengan periode yang sama saat ini jumlah kasus telah mencapai 15 kasus. Lebih rinci, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ada enam kasus, pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak sembilan kasus. Yuliana menjelaskan, berbagai faktor dianggap menjadi pemicu meningkatnya jumlah kasus tersebut, salah satunya akibat Pandemi Covid-19. “Dimasa Pandemi ini, kami terkendala untuk sosialisasi ke masyarakat,” kata Yuliana.

Untuk menangani masalah tersebut, DP3A membentuk Satuan Tugas (Satgas) di setiap kecamatan, nantinya, Satgas tersebut akan bertugas melakukan edukasi ke masyarakat agar laju kasus kekerasan perempuan maupun anak dapat ditekan, (Zonasultra.com, 25/08/2020).

Dikatakannya, sosialisasi dan edukasi yang maksimal di tingkat kecamatan akan meningkatkan pengawasan terhadap perempuan dan anak. DP3A berharap di tengah pandemi Covid-19, orang tua atau keluarga ikut aktif membantu mengawasi anak. Peran mereka sangat penting mengingat keluarga adalah lingkungan terdekat anak, (Sultrakini.com, 25/08/2020).

Secara umum, Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (End Chlid Prostitution In Asia Tourism) Internasional merupakan suatu hubungan atau interaksi antar seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai objek pemuas untuk kebutuhan seksual si pelaku. Undang-undang perlindungan anak telah memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Untuk itu, pihaknya berharap di masa pandemi COVID-19, para orang tua atau keluarga agar ikut terlibat membantu dalam pengawasan. Karena peran orang tua atau keluarga yang paling utama dalam pengawasan anak, (m.kumparan.com, 25/08/2020).

Meningkatnya kasus pelecehan seksual yang disodori dengan tindakan kekerasan di Konawe, memberikan sigma negatif pada psikologis anak, seharusnya anak merasakan kebahagiaan pada masanya, namun pupus ditambah cita-cita  yang harus kandas di tengah jalan, hanya menjadi angan-angan belaka. Penyebab utama semakin tidak terkontrolnya kasus pelecahan seksual yang disodori pada kekerasan anak di Konawe, karena rusaknya peranan keluarga dalam memberikan perlindungan dan pendidikan bagi anak.

Padahal sekolah pertama bagi anak adalah orang tuanya. Namun, kurangnya peran dan perhatian orang tua dalam memahami hak dan kewajiban sebagai ayah dan ibu untuk anak. Memberikan dampak buruk, terjadilah komunikasi yang tidak optimal antara orang tua dengan anak dalam hal mendidik dan memberikan perlindungan bagi anaknya. Kurangnya peran ayah dan ibu membuat anak membutuhkan perhatian di luar.

Bukan hanya itu, selain faktor keluarga, penyebabnya juga karena faktor sosial dan lingkungan pergaulan. Adanya hak kebebasan dalam bergaul, berteman dengan orang yang buruk, sehingga mengikuti arus perubahan negatif pergaulannya, sehingga terjadilah penyimpangan seksual.

Dalam sebuah hadits Rasululah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman dalam sabda beliau :

“Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan apinya) mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap.” (HR. Bukhari 5534 dan Muslim 2628).

Dengan perkataan Rasulullah SAW tersebut, memberikan pemahaman kepada kita, terkait seseorang itu dilihat dari siapa dia berteman. Kebebasan yang lain juga diberikan, terkait adanya kemudahan seseorang dalam mengakses di sosial media, seperti, video purno, membuat seseorang berpikiran kotor dan melampiaskan  hasrat seksualnya tanpa pandang umur, intinya  hasrat seksualnya terpuaskan.

Semakin meningkatnya kasus penyimpangan seksual tersebut, disebabkan juga pada pengaruh lingkungan pendidikan, dimana peran seseorang dalam menempuh jenjang pendidikan hanya memberikan output akademisi serta intelektual semata, namun, jauh dari perilaku yang  berakhlak mulia, sehingga yang terjadi hanya keburukan-keburukan yang berdampak pada pelecehan seksual yang disodori kekerasan pada anak.

Didalam islam, anak itu suci, namun orang tuanyalah yang menjadikan dirinya majusi atau nasrani, peranannyapun memiliki hak dan kewajiban masing-masing terkait mendidik anak. Orang tua harus memiliki kesadaran terkait pemahaman Islam mengenai hak dan kewajiban dalam mengarungi bahtera kehidupan keluarga.

Sosok ayah wajib memberikan nafkah pada keluarga, mendidik istri dan anak-anak dengan amal saleh, serta menjaga keutuhan dan ketahahanan keluarga. Apalagi di masa pandemi sekarang, seorang ayah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan sosok ibu sebagai ummu wa rabbatul bait yakni mendidik anak dengan ilmu parenting, amal saleh dan menaati suami selama itu dalam kebaikan, dengan menerapkan sesuai hak dan kewajiban masing-masing, maka tidak akan ada perilaku penyimpangan seksual tersebut.

Islam telah mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan, yang hanya diperbolehkan dalam hal pendidikan, kesehatan, perdagangan dan memiliki alasan syar’i, sehingga perilaku penyimpangan seksual dapat disetir. Penyebab semakin bertambahnya kasus penyimpangan seksual, akibat situs website yang bisa dijangkau luas, memberikan peluang besar untuk mengakses situs porno. Di dalam sistem islam, situs-situs porno itu akan ditutup dan yang memegang kekuasaan tertinggi adalah pemerintah, sehingga pemerintahlah yang berhak untuk mengubah aturan tersebut, sehingga tidak terjadi perilaku penyimpangan seksual dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Masalah penyimpangan seksual, masih akan terus bertambah, disebabkan juga pada lingkungan pendidikan yang bukan Islam karena hanya memberikan output terkait akademisi serta intelektual semata, tapi, jauh dari output yang berakhlak mulia, melahirkan pakar hadis, menguasai ilmu fiqih, ulama, terbentuknya pola pikir islam serta pola sikap Islam sehingga menjadikan orang yang berkepribadian islam. Hal seperti ini, hanya ada pada sistem pendidikan Islam. Dengan bertambahnya kasus, membuktikan adanya hukuman yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan perbuatan asusila. Ketika hukum Allah diterapkan, maka hukuman bagi orang yang berzina adalah dirajam, sebagai balasan terhadap apa yang telah diperbuatnya.

Seperti, firman Allah SWT dalam kitab-Nya yang suci:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, (QS. An-Nur : 2)

Dengan demikian, jika hukum Allah diterapkan, tidak akan terulang kasus yang sama karena berlakunya efek jera bagi pelaku. Namun, semua itu hanya akan terwujud ketika hukum Allah sudah diterapkan secara total, yang tidak ada pemisahan agama dari kehidupan, sebagaimana perkataan seorang ulama berikut ini:

“Karena itu, dikatakan bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar dikatakan pula bahwa agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak punya pondasi niscaya akan roboh dan segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga niscaya akan musnah. (Al-Ghazali, Al-Iqtishaad Fi Al-I’tiqad).

Benarlah bahwa agama dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan, karena hanya akan menimbulkan berbagai kerusakan-kerusakan, salah satu contohnya adalah penyimpangan seksual, hal itu terjadi ketika jauhnya kita dari atauran Sang Pencipta dan mengadopsi aturan dari manusia yakni sekularisme. Padahal, ketika kita kembali kepada aturan Allah, maka tidak akan terjadi penyimpangan seksual serta pelanggaran HAM di muka bumi ini dan berbagai kasus pelanggaran  lainnya. Hendaknya segala problematika hidup, kita kembalikan kepada Sang Pencipta yang akan memberikan solusi secara sempurna, seperti firman Allah SWT:

Tidak patut bagi Mukmin dan Mukminat, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (lain) tentang urusan mereka. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat secara nyata, (QS. Al-Ahzab : 36).

Maka, saatnyalah umat kembali kepada aturan Sang Pencipta yang Maha Sempurna, yang akan memberikan solusi yang sempurna, berbeda ketika manusia, mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah, tidak kembali pada solusi Allah, misalnya kebijakan sosialisasi dalam masyarakat, hal itu tidak akan menghentikan kasus penyimpangan seksual dan pelanggaran Hak Asasi Manusia selanjutnya. Kecuali, kembali kepada aturan Sang Pencipta, yang akan memberikan solusi sempurna dan efek jera pada pelaku. Karena pada dasarnya. berbagai problematika dalam kehidupan, harusnya membuat umat sadar untuk kembali kepada aturan Sang Maha Sempurna, karena tidak ada yang lain, selain memberikan output kebaikan-kebaikan serta  keberkahan dalam hidup dan itu hanya akan terwujud ketika diterapkannya Islam secara total. Semua itu akan terwujud, ketika umat sendirilah yang akan meminta karena melihat berbagai fakta kerusakan di muka bumi ini.

Wallahu A’lam Bishshowab.


error: Hak Cipta dalam Undang-undang