Meninjau Ulang Soal Ledakan Penduduk

Oleh: Mega  

(Mahasiswi UHO)

OPINI : Dalam upaya pengembangan dan pengentasan permasalahan kependudukan, tidak terlepas dari adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan hal tersebut.

Plt Kepala BKKBN Sultra, Mustakim di Kendari pada hari kamis mengatakan keterlibatan pemerintah daerah melalui organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait KB akan menjadi pemicu utama tercapainya Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB harus megetahui tugas dan tanggung jawab agar dapat memberi informasi dan pemahaman terkait pengendalian penduduk, imbaunya seperti yang terlansir dalam laman sultra.antarnews.com.

Dalam salah satu laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat bahwa jumlah total penduduk Indonesia tahun 2018 saat ini telah mencapai 265 juta jiwa yang terdiri dari 133,17 Juta Jiwa laki-laki dan 131,88 Juta Jiwa perempuan (databoks.katadata.co.id) hal ini menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun yang akan datang akan mengalami ledakan penduduk yang semakin meningkat.

Tingginya angka kriminalitas, angka putus sekolah, mutu kesehatan yang rendah, kemiskinan yang terjadi dimana-mana menjadi permasalahan kependudukan. Hal ini mengganggu eksistensi masyarakat yang  menjadi penghambat pencapaian kesejahteraan. Karena ketika ledakan penduduk tersebut tidak diantisipasi dengan bijak, maka permasalahan ketersediaan akses pendidikan dan lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan menjadi gejolak sosial di masa yang akan datang.

Salah satu program yang dicanangkan pemerintah dalam kependudukan adalah Program KB (keluarga Berencana) melalui hal ini pemerintah memberikan edukasi melalui sosialisasi dari Dinas Kesehatan dan elemen lainnya dalam pengenalan alat kontrasepsi pada usia subur untuk menekan pertumbuhan penduduk.

Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna bahwa perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua.

BACA JUGA :   BKKBN Gandeng Legislator DPR-RI Sosialisasikan Program Bangga Kencana di Keerom

gerakan ini mulai dicanangkan sekitar akhir tahun 1970-an. Yang bertujuan Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk.

Pembatasan Usia Pernikahan, Pemerintah membuat Undang-undang untuk mengatur batas usia pernikahan yang di atur didalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 yakni perempuan usia 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun. Sebab ditinjau dari segi kesehatan, Pemerintah mengambil kebijakan dengan membangun fasilitas Puskesmas, rumah sakit umum, dan pelayananan kesehatan Gratis seperti KIS. Dari segi Pendidikan, penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di setiap daerah, peningkatan kualitas Tenaga kerja, Penyediaan Program dan Pelatihan bagi pengajar dan pencari kerja.

Islam dan Solusi Ledakan Kependudukan

Memiliki keturunan merupakan anugerah yang di berikan Allah SWT, karena denganNyalah manusia mampu bertahan hidup dan  melestaikan keturunan. Dalam menyikapi kemajuan – kemajuan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari perubahan struktural, sosial, teknologi dan perubahan perubahan lainnya, Kita dituntut harus menemukan solusi tentang masalah baru yang dihadapi di era globalisasi ini. Sebagai seorang Muslim solusi yang harus dipecahkan adalah bersumber dari Alquran dan As-sunnah.

Ketika lapangan kerja sulit diakses oleh masyarakat kemudian berdampak pada angka kriminalitas yang tinggi, maka yang akan terjadi adalah kemiskinan yang sampai saat ini permasalahan kemiskinan semakin sulit dipecahkan.

Kependudukan kebijakan pemerintah yaitu: pelaksanaan KB dibolehkan dalam Islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Artinya dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak, kesehatan, pendidikan agar menjadi akseptor KB.

Bahkan akan menjadi dosa ketika melahirkan anak yang kemudian tidak terpenuhi kebutuhannya apakah lagi masa depannya. Akhirnya hanya akan menjadi beban bagi masyarakat, karena orangtuanya tidak menyanggupi biaya hidup, kesehatan dan pendidikannya.

BACA JUGA :   Iuran BPJS Batal Naik Apa Untungnya Bagi Masyarakat?

hal ini didasarkan pada Alquran dalam surah (Q.S. an-Nisa’:9) yang artinya: “dan hendaklah orang-orang takut kepada allah bila seandainya mereka kwatirkan terhadap (kesejahteraan mereka) oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”.

Pemerintah disibukkan dengan menata angka yang tinggi seperti meminimalisir ledakan penduduk dengan menekan angka kelahiran melalui KB. Masalahnya bukan hanya pada angka kelahiran, namun peran penting penguasa untuk menjamin kebutuhan rakyatnya. Sayangnya dalam sistem saat ini penguasa hanya berfungsi sebagai wasit saja, kemudian rakyat dibiarkan menyelesaikan masalahnya sendiri.

Ambisi terhadap pertumbuhan ekonomi membuat penguasa negeri ini menumbalkan kualitas generasi mudanya dengan anggapan bahwa, memandang mereka sekedar sebagai pekerja dan mesin pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai generasi pembangun peradaban yang memiliki integritas tinggi.

Dari sini, cukuplah bahan perenungan untuk kita, masihkah sistem kapitalis ini mampu menyelesaikan setiap permasalahan negeri ini dengan solusi tuntas dan tidak mendatangkan masalah baru? Atau sebenarnya sistem kapitalis telah menemukan titik kritisnya, yakni tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan manusia yang terus berkembang. Sehingga butuh alternatif baru dari sudut pandang Islam? Belum pantaskah Islam menjadi pemecah problematika ummat manusia? Wallahu a’lam      bish showab.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co