Menyoal Nasib Pekerja saat Ekonomi Hendak Dijaga

Wulan Amalia Putri, SST
Wulan Amalia Putri, SST

Oleh: Wulan Amalia Putri, S.S.T (Pemerhati Masalah Sosial)


 

Menuai kontroversi, Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang disahkan beberapa waktu lalu menimbulkan banyak reaksi penolakan. Sejak masih berbentuk Rancangan Undang-Undang (RUU), persoalan Cipta Kerja menjadi polemik di masyarakat. Setelah Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Pemerintah menyepakati RUU ini menjadi Undang-Undang (UU), sejumlah demo berbuntut aksi anarkis pun terjadi.

Dilansir dalam cnnindonesia.com (13/10/2020), gelombang aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja telah berlangsung di sejumlah daerah sejak 6 sampai 8 Oktober lalu. Kelompok buruh dan mahasiswa tak mengendurkan gelombang protes meskipun polisi bertindak represif pada aksi tersebut. Aksi juga berlangsung di berbagai daerah antara lain DKI Jakarta, Ambon, Semarang, Bandung, Kendari, Kolaka dan sejumlah daerah lainnya.

Korban berjatuhan dari berbagai pihak, baik dari pihak pendemo maupun aparat keamanan. Aksi yang diwarnai aksi vandalisme yang menyasar fasilitas umum ini membawa ditaksir mengakibatkan kerugian ratusan juta bahkan milyaran rupiah. Di antara fasilitas umum yang rusak adalah 18 halte Transjakarta, Lobi Kantor Kementerian ESDM, 6 Unit mobil di kantor ESDM, Fasilitas di jalur sepeda umum dan 18 pos lalu lintas rusak dan dibakar.

 

Dinilai Merugikan

Bukan tanpa alasan, Undang-Undang  Cipta Kerja Omnibus Law ditolak oleh sejumlah elemen masyarakat karena beberapa pasal dalam undang-undang ini dinilai merugikan pekerja. Lebih dari itu, Undang-undang ini dianggap memberi keuntungan kepada Pengusaha dan karpet merah bagi para investor.

BACA JUGA :   Enam Organisasi Perusahaan sebagai Konstituen Dewan Pers

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co