Menyoal Operasi Tambang Pasir Illegal

OPINI : Rombongan peninjau dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Konawe, Beni Setiadi. Sementara anggota komisi yang ikut antara lain Irawaty Umar Tjong, Abdurrakhman dan Aswan Tawai. Hadir pula Ketua Badan Kehormatan DPRD Konawe, H. Abdul Ginal Samabari.

Lokasi kunjungan di Kecamatan Konawe, tersebar di tiga titik. Masing-masing titik ada di Desa Asoniwowo, Sanggona dan Uete. Keberadaan ke tiga tambang galian C ini dinilai bermasalah, karena berdampak buruk terhadap warga sekitar. Khususnya ancaman banjir dari sungai Konaweha yang ditimbulkan jika musim penghujan tiba.

Ketua Komisi II DPRD Konawe, Beni Setiadi, menuturkan hari ini pihaknya baru sebatas melakukan peninjauan lokasi tambang dan menyerap aspirasi baik dari warga maupun pemerintah setempat. Setelah itu, pihaknya akan langsung melakukan konsultasi ke Balai Wilayah Sungai IV terkait status keberadaan tambang yang beroperasi di area bantaran sungai Konaweha.
“Kami juga akan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), karena tambang ini juga tidak ada Amdalnya,” jelasnya.

Untuk sementara lanjut Beni, pihaknya akan merekomendasikan agar pengelola tambang pasir tersebut berhenti beroperasi. Jika nanti tambang itu terbukti tidak punya izin, maka selanjutnya akan ditutup.

“Kalau seumpama nanti ada izinnya, kami tetap akan melakukan peninjauan kembali. Sebab, keberadaan tambang ini memang dikhawatirkan menimbulkan daya rusak terhadap air,” terangnya.

Akar Masalahnya

Lingkungan menjadi faktor utama bagi masyarakat khususnya di pedesaan, jauhnya dari hiruk pikuk perkotaan membuat desa tertinggal sulit mendapatkan pangan yang baik. Dan ketidakstabilan ekonomi membuat masyarakat harus menghalalkan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi jika memiliki anggota keluarga yang banyak, mengharuskan mencari nafkah yang lebih.

BACA JUGA :   Korupsi Menjamur Negeriku Hancur

Ditengah ekonomi yang sangat mencekik masyarakat kalangan kelas bawah, menuntut masyarakat untuk ekstra dalam menghasilkan nafkah untuk keluarga. Di tambah gaya hidup yang berstandar tinggi membuat kepala keluarga harus ekstra dalam bekerja. Salah satu contohnya yaitu melakukan penambangan secara illegal.

Yang dilakukan pleh masyarakat Desa Asoniwowo, Sanggona dan Uete yaitu menambang pasir tanpa izin pemerintah setempat. Padahal dampak penambangan bagi lingkungan sangat besar, salah satunya adalah air bersih akan tercemar, ataukah terkikisnya wilayah tersebut yang akan berdampak erosi apalagi jika di lakukan di sekitaran wilayah sungai.

Inilah yang tidak di perhatikan kebanyakan pelaku penambang illegal, yang penting mereka dapat hasil maksimal urusan dampak di belakang. Ketidaksadaran masyarakat akan hal ini membuat semakin mengkhawatirkan masyarakat yang lain, akan berpengaruh pada luasnya jarahan wilayah penambangan serta tidak adanya tindakan setelah penambangan. Pasalnya setelah di lakukan penambangan pasir akan semakin membuat dalam wilayah tersebut dan semakin lebar.

Yang di khawatirkan adalah ketika turun hujan sewaktu-waktu, bisa terjadi banjir dan longsor akibat material pasir terus di ambil oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Kurang memperdulikan dampak lingkungan yang di akibatkan dari aktivitas penambangan menimbulkan keabaian masyarakat terhadap jangka panjang penambangan tersebut.

Kurang perhatian pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan yang baik membuat masyarakat melakukan pekerjaan illegal demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kurang tegasnya pemerintah dalam pengelolaan hasil sumber daya alam yang ada membebaskan siapa saja untuk memenfaatkan potensinya baik ada izin ataukah tidak ada izin yang di peroleh.

Ketidaksadaran akan hal ini, akan mempengaruhi ke depan sumber daya alam yang ada karena di kelola secara tidak efektif dan efisien. Karena manfaatnya di ambil dan tidak diperbaiki membuat pemborosan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada dan berlebihan. Pada akhirnya, jangka panjangnya adalah semakin menipis sumber daya alam yang ada untuk anak cucu.

BACA JUGA :   Miliki Narkoba, Dua Pemuda di Kendari Dibekuk Polisi

Islam Punya Solusi
Dalam Islam persoalan lahan dapat dituntaskan dalam pembagian wilayah pengelolaan, apalagi persoalan pemanfaatan sumber daya alam yan tersedia dengan menggunakan sistem pengelolaan yang efektif dan pembagian hasil yang rata. Jadi tidak merugikan salah satu pihak melainkan masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan yang sama rata.

Sistem perekonomian Islam sangat berbeda dengan sistem perekonomian kufur, dimana ekonomi sistem kufur dibuat dan di atur oleh penguasa pemilik modal terbesar dalam hal ini adalah Sistem Kapitalisme. Dalam islam ekonomi telah di atur dan diterangkan bahwa pemilikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : (1) Hak Milik Umum, yang meliputi mineral-mineral dalam bentuk pepajal, cecair dan gas termasuk petroleum, besi, tembaga, emas dan sebagainya yang didapati sama ada di dalam perut bumi atau diatasnya, termasuk juga segala bentuk tenaga dan intensif tenaga serta industri-industri berat.

Semua ini wajib dikelola oleh Daulah Islamiyah (Negara Islam) dan manfaatnya wajib dikembalikan kepada rakyat. (2) Hak Milik Negara, meliputi segala bentuk bayaran yang dipungut oleh negara secara syar’ie dari warga negara bersama dengan perolehan dari pertanian, perdagangan, dan aktivitas industry di luar lingkungan pemilikan umum di atas. Negara membelanjakan perolehan tersebut untuk kemaslahatan negara dan rakyat. (3) Hak Milik Individu, selain dari kedua jenis pemilikan di atas, harta-harta lain boleh dimiliki oleh individu secara syar’ie dan di belanjakan secara syar’i juga.

Jelaslah bahwa pengaruh sistem ekonomi kufur membuat masyarakat bebas melakukan penjarahan secara illegal di suatu wilayah, dengan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia, ekonomi yang sangat mencekik, dan jaminan kesehatan yang tidak baik, mendorong masyarakat untuk bertindak sesuai nalar nya tanpa mempertimbangkan baik ataukah tidaknya Islam memandang.

BACA JUGA :   Cinta Nabi, Cintai Syariat-Nya

Karena sistem ekonomi kapitalisme-sekuler sesungguhnya memisahkan agama dari segala sendi kehidupan, makanya aturan yang ada kapan saja bisa diubah dan diganti tatkala penguasa merasa khawatir ataukah terancam.

Sehingga masyarakat kelas bawah hanya memasrahkan hidupnya dan menggantukan kehidupan pada sumber daya alam yang tersedia di lingkungannya. Dengan sistem pengelolan yang tidak memperhatikan dampak lingkungannya. Sudah saatnya Islam menjadi solusi persoalan umat, sebab tak ada solusi terbaik selain Islam.

Rasulullah SAW dan para sahabat serta Khalifah setelahnya telah mencontohkan bagaimana penerapannya dalam suatu negara dengan bukti nyata kegemilangan peradabannya. Dan masyarakat yang hidup di dalamnya tidak akan merasa khawatir ataukah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan nalurinya sehari-hari. Wallahu a’lam bisshawab. (***)

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co