, ,

Menyoal Pemilihan Pemimpin

Oleh : Srinaningsi Tamil, S.Ud

(Pengajar)

Tanggal 17 Januari 2019, KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah melaksanakan debat kandidat bagi paslon Presiden dan wakilnya. Meski dengan respon yang kurang dinikmati sebab para kandidatnya telah menerima kisi-kisi pertanyaan dari Panelis jauh hari sebelumnya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama.

Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu (Liputan6.com 20/1/2019).

Padahal pemilihan Presiden dan wakilnya secara langsung oleh rakyat telah dimulai sejak tahun 2004 setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002. Jarak waktu yang demikian semestinya cukup untuk membenahi persoalan tehnis yang seperti itu, terlebih dana yang dikucurkan untuk anggaran pemilu tidaklah sedikit.

Pemilihan Pemimpin Dalam Demokrasi

KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki peranan besar dalam berbagai kebijakan dan keputusan yang ada di sepanjang proses pemilihan. Ini termasuk saat debat kandidat. Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan bahwa pemberian pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon sebelum debat digelar untuk dapat mengetahui jawaban para paslon secara mendalam. Tujuannya pun agar dengan adanya kisi-kisi pertanyaan ini, para kandidat dapat menyiapkan jawaban terbaik, berdasarkan data yang ada, hingga menghasilkan ide-ide yang cemerlang. Sebagaimana yang dimuat kompas.com 9/1/2019.

Namun, hal itu justru ditanggapi dengan respon negatif dari berbagai pihak yang menilai KPU tidak netral dan menyudutkan tim kedua kubu pasangan capres-cawapres. Cukup mencengangkan bagi masyarakat bahwa dengan debat yang demikian di Hotel Bidakara Jakarta Selatan menghabiskan anggaran     Rp 250 juta diluar LED dan sound system (Tribunwow.com 16/1/2019).

BACA JUGA :   Ribetnya Memilih Pemimpin Dalam Sistem Demokrasi

Bukan hal asing jika pemilu termasuk debat membutuhkan anggaran yang sangat mahal. Tidak tanggung-tanggung dana yang digelontorkan mencapai triliunan rupiah. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,8 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019 sebagaimana pernyataan Menteri Keuangan Sri mulyani. (Tirto.id 16/8/2018).

Belum lagi dari pihak paslon itu sendiri berpotensi terjadinya korupsi ditinjau dari sisi biaya rekomendasi partai atau mahar politik, besarnya biaya survei elektabilitas yang menjadi patokan untuk menentukan strategi pada pemilu, biaya kampanye yang dilakukan secara massif demi dekat dengan rakyat, biaya operasional untuk memobilisasi relawan dan adanya praktik pembelian suara.

Pemilihan pemimpin dalam system demokrasi selalu diwarnai dengan strategi pencitraan dan negative campaign tujuannya satu yakni menaikkan elektabilitas. Baik itu dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang penampakannya merakyat agar terlihat dekat dengan rakyat ataupun melakukan sesuatu agar dinilai lebih pro rakyat, maupun menyerang pihak lawan dengan menunjukkan kekurangan-kekurangan atau kelemahan yang ada pada pihak lawan.

Orientasinya pun lebih bernilai duniawi dengan mengedepankan program-program yang diusung untuk mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran kemandirian melalui kekuasaan. Mirisnya,  pemilihan pemimpin dalam demokrasi sesungguhnya melanggengkan kerusakan system ini, yang sejatinya tidak akan membawa perubahan bangsa ini pada kesejahteraan, kemakmuran dan kemandirian. Sebab akal manusialah yang dijadikan sumber hukum, di mana manusia memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain. Namun, berbeda jika kemudian yang menjadi sumber hukumnya Al-Qur’an dan sunnah yang dibuktikan dengan peradaban yang maju selama kurang lebih 14 abad lamanya.

Intinya bukan pada kisi-kisi yang diberikan sebelum debat kandidat ataukah kisi-kisi itu tidak perlu dibagikan. Sebab, setiap orang yang memutuskan untuk menjadi pemimpin, pasti mempunyai visi dan misi yang akan menjadi tujuaannya. Tetapi demokrasilah yang menjadikan persoalan seputar pemilu dan debat seperti ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Bila aturan tak sesuai keinginan, diubah lagi, terus seperti itu meski antara satu aturan dengan aturan lain terjadi kontradiksi.

BACA JUGA :   Bupati Konsel Lantik Kades Tambolosu Hasil Pemilihan Antara Waktu

Pemilihan Pemimpin Dalam Islam

Syariah mewajibkan umat Islam untuk mengangkat seorang pemimpin bagi mereka. Demikian juga telah menentukan metode pengangkatannya. Syariah menetapkan syarat-syarat yang wajib ada pada diri seorang pemimpin. Syarat ini menjadi syarat legal (syarat in’iqad) yang jika satu syarat saja kurang maka akad kepemimpinannya menjadi tidak sah.

Syarat ini meliputi : Ia haruslah seorang Muslim, laki-laki, balig, orang yang berakal, adil, merdeka dan mampu untuk menjalankan amanah kepemimpinannya dengan mengurusi urusan-urusan rakyat sesuai dengan Al-Qur’an dan as-Sunnah. Selain itu, adapula syarat keutamaan (syarat afdhaliyyah) misalnya ia adalah seorang Mujtahid, ahli dalam menggunakan senjata ataupun yang semisalnya.

Prosedur pemilihannya sangat praktis dan singkat. Hanya membutuhkan waktu selama tiga hari tiga malam saja. Sebagaimana Umar bin al-Khaththab telah mewasiatkan (pemilihan Khalifah/Pemimpin) kepada Ahl asy-Syuraketika nampak ajalnya sudah dekat. Umar telah menentukan (batas waktu) bagi mereka tiga hari. Umar juga berwasiat jika dalam tiga hari belum ada kesepakatan terhadap seorang khalifah, orang yang tidak sepakat agar dibunuh dan Umar mewakilkan kepada lima puluh orang dari kaum muslim untuk melaksanakan hal itu. (Struktur Negara Khilafah; Pemerintahan dan Administrasi,Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, hal 87).

Seorang pemimpin dalam Islam (Khalifah) memiliki kewenangan, di antaranya mengadopsi hukum-hukum syariah yang memang dibutuhkan untuk memelihara urusan-urusan rakyat, menjadi penanggung jawab politik dalam dan luar negeri serta mengadopsi hukum-hukum syariah yang menjadi pegangan dalam penyusunan APBN. Sehingga wajib bagi seorang Khalifah terikat dengan hukum-hukum syariah dalam mengadopsi hukum dan menerapkannya.

Orientasinya tidak hanya melihat pada sisi keduniawian tetapi juga menjadi urusan akhirat. Allah SWT. memberikan pengaturan secara lengkap dalam syariah-Nya tentang kepemimpinan, pemerintahan dan kekuasaan. Jika ia menjalankan sesuai aturan-Nya maka ia akan mendapatkan pahala dan keridhoan-Nya.

BACA JUGA :   Andai UN Ditiadakan, Dengan Apa Menentukan Kelulusan?

Sebagaimana sabda Rasul saw. dari Abu Hurairah radhiallahui ‘anhu, ia berkata “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  bersabda, ‘Tujuh golongan yang dinaugi Allah pada hari tidak ada naungan lagi selain naungan-Nya; imam yang adil (pemimpin yang adil)…”. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menerapkan syariah-Nya. Di mana hukum itu diterapkan atas seluruh rakyatnya tanpa pandang bulu. Sebaliknya jika ia seorang pemimpin yang suka berdusta dan menzalimi rakyatnya, maka baginya siksa yang amat pedih.

Maka hanya dengan kembali pada aturan-aturan Islam secara kaffah. Persoalan seputar pemilu baik perdebatan visi dan misi, anggaran yang mahal serta praktik-praktik busuk dapat dicegah bahkan terhindarkan. Wallahu ‘alam bi ash-Shawab[].

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co