Menyoal RUU Anti Teror

Penulis: Estriani Safitri

(Member Kelas Menulis “Writing Class with Has”)

 

Revisi UU Anti Terorisme menjadi perdebatan panjang sejak diajukan oleh pemerintah pada Februari 2016. Revisi ini mencuat lagi setelah serangkaian serangan teroris di sejumlah tempat mulai dari tragedi Mako Brimob, serangan bom di Surabaya, Sidoarjo, hingga Riau.

 

Bahkan, sempat Presiden Joko Widodo mengancam akan menerbitkan Perppu jika revisi ini tak kunjung selesai. Padahal, ternyata pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly yang menunda pengesahan karena belum sepaham soal definisi terorisme.

 

Pengambilan keputusan RUU Terorisme mendesak dan sangat ditunggu-tunggu berbagai pihak, Tapi, reaksi anggota DPR tampaknya adem ayem saja, buktinya, dalam rapat paripurna ruangan tampak kursi-kursi mayoritas kosong.

 

Saat sidang dimulai Jumat (25/5/2018) pukul 10.32 WIB, hanya 98 anggota DPR yang hadir dari total 560 anggota. Sementara 90 anggota izin. Namun, anggota DPR lain menyusul dan membuat absensi bertambah.

 

Pukul 10.42 WIB, tercatat ada 136 anggota DPR hadir dari total 560 anggota. Dengan begitu, 424 anggota tidak hadir dan membuat banyak bangku kosong di ruang paripurna. Jumlah anggota izin ada 90 anggota, dan dihitung hadir sehingga dianggap 225 yang hadir.

 

Saat sidang dibuka dengan dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Jumat (25/5/2018) tak ada separo anggota Dewan yang hadir. Toh, sidang tetap diteruskan.

 

Dalam sidang itu didahului dengan laporan Ketua Pansus RUU Anti Terorisme M Syafii. Dia melaporkan hasil pembahasan RUU. Laporan itu disampaikan di rapat paripurna DPR pagi ini sebelum RUU itu disahkan jadi UU.

 

Syafii mengawali laporan dengan merinci apa saja yang telah dilakukan Pansus. Syafii mengatakan, mereka telah mengadakan rapat dengan sejumlah pihak terkait. Mulai dari pemerintah maupun ormas dan LSM, disebut Syafii dimintai pendapat. “Kapolri, Komnas HAM, Kemenag, Setara Institute, ICJR,” ujarnya.

 

BACA JUGA :   Sistem Demokrasi Sekuler Lahirkan Rezim Anti Kritik

Anggota fraksi Gerindra itu  menjelaskan hal-hal baru yang dimuat dalam RUU Antiterorisme. “Mengatur kriminalisasi baru yang sebelumnya bukan tindak pidana terorisme,” ungkapnya.

 

Kriminalisasi baru yang dimaksud Syafii ialah mengatur soal jenis bahan peledak, dapat memproses orang yang mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.

 

Setelah pembacaan laporan Ketua Pansus, forum sidang paripurna tiba waktunya untuk memberikan persetujuan, yang disampaikan dengan pertanyaan oleh ketua sidang.

 

“Untuk selanjutnya kami akan menanyakan ke seluruh Fraksi. Apakah RUU atas UU 15/2003 tentang Penetapan Perppu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui jadi UU?” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang memimpin sidang.

 

“Untuk selanjutnya kami akan menanyakan ke seluruh Fraksi. Apakah RUU atas UU 15/2003 tentang Penetapan Perppu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disahkan jadi UU,” imbuh Agus.“Setuju!” kontan jawab anggota DPR yang menghadiri sidang paripurna.

 

Dilansir dari Republika.co.id, 18/05/2018 Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (PP Bamusi) mendukung pemerintah dan DPR segera mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co