Money Politik, Hal Lumrah dalam Pilkada

: Sumarni
: Sumarni

Oleh: Sumarni, S.Pd (Aktivis Muslimah Baubau)


 

Sudah menjadi hal yang lumrah, dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah atau yang sering kita dengar dengan istilah pilkada, menjadi sarana yang paling efektif untuk meraih tampuk kekuasaan untuk tingkat daerah.

 

Bukan rahasia lagi, dalam konstelasi pemilihan kepala daerah membutuhkan biaya yang sangat mahal. Karena itu, salah satu cara yang ditempuh oleh paslon untuk menarik minat pemilih adalah dengan menyerbukan bumbu penyedap yang disebut money politik atau politik uang.

 

Tidak bisa dipungkiri money politik, selalu menjadi mahar yang tidak bisa hilang bagi para paslon elit politik yang ikut dalam pentas pemilu pada suatu negara yang menerapkan demokrasi.

 

Buktinya belum lama ini, pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak pada 09 Desember disemua daerah ditanah air, adanya politik uang tidak dapat dihindarkan.

 

Seperti terjadi didaerah Konawe Selatan. Dilansir pada laman (Telisik ID, 08/12/20) Jaringan Pemuda Pemerhati Pemilu dan Pilkada JP3 Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar demontrasi di Bawaslu dan Gakkumdu Konawe Selatan meminta agar berani menuntaskan kasus temuan money politik yang terjadi di Konsel.

 

Dalam aksinya itu JP3 melalui Korlap aksi, Irhas Saputra menuturkan adanya temuan kasus money politik beredar melalui vidio singkat yang viral,  jelas memperlihatkan ada seorang warga akan menyebarkan amplop yang berisi uang tunai sebesar Rp 100.000 untuk dibagikan kepada warga.

 

“Dimana kita bisa saksikan bahwa dalam vidio yang berdurasi 21 detik itu, ada pengakuan dia suruhan salah satu paslon”. Ujarnya.

 

Inilah hal lumrah yang sering kita dapati dalam setiap pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala negara maupun pemilihan pada tingkat daerah. Dalam sistem kapitalis demokrasi ‘politik mahar’ menjadi aktivitas untuk meraih jabatan kekuasaan adalah hal mutlak yang sering terjadi. Kendati ada undang-undang yang berlaku untuk menindak mereka para pelaku money politik, namun nyatanya tidak mampu menjerat pelakunya.

BACA JUGA :   Koltim Raih Predikat Opini WTP ke Tiga

 

Maka tak heran, para pemangku kekuasaan yang dihasilkan merupakan para penguasa yang bermental materialistik. Kekuasaan hanya menjadi jalan memuluskan mereka meraup keuntungan semata, bukan untuk menunaikan kewajiban menjalankan amanah demi kemaslahatan rakyat.

 

Sebab untuk mengembalikan biaya pemilu yang mahal tersebut, maka paslon mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan dirinya, kelompoknya, dan kroni-kroninya. Bahkan tidak sedikit oknum pejabat melakukan tindakan korupsi.

 

Maka, selama asas negara yang dijadikan pijakan dalam mengatur sistem perpolitikan adalah sekularisme (pemisahan agama dari negara) pada mekanisme pilkada, maka money politik sebagai mahar demokrasi selamanya tidak dapat di hilangkan.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co