Negara Mengatur Nikah Dini, Efektifkah?

Ketgam : Hasrianti
Ketgam : Hasrianti

Oleh: Hasrianti

(Mahasiswi Pendidikan Kimia UHO)

Pernikahan  seringkali diartikan sebagai  pengikatan janji  yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agamanorma hukum, dan norma sosial. Menikah menjadi impian bagi setiap Muslim dan Muslimah yang masih lajang. Beragam bayangan terlintas dalam pikiran seseorang yang belum mengalaminya. Namun demikian, mempersiapkan diri sebelum waktunya tiba akan lebih bemakna dan utama. Bebicara tentang pernikahan impian ini cukup menarik, sebab setiap orang pasti memiliki keinginan untuk menyusun rencana pernikahan seperti apa yang akan dilangsungkannya nanti, termasuk memandang pernikahan dari segi pemikiran yang pas.

Ironi  pernikahan  saat ini  berujung pada masalah seperti tiada henti terus menguak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Baru-baru ini polemik pernikahan dini kembali menuai kontroversi pro kontra lapisan masyarakat  yang beragam.  Menelisik  arah perbincangan pihak yang kontra dengan pernikahan anak, nampak ada niat mengikis dan memberangus pandangan hukum Islam yang membolehkan pernikahan ini. Meski ayat Alquran (Ath –Thalaq:4, An-Nisa:3, 127), As-SunnahIjma’ membolehkan adanya pernikahan anak, mereka tak peduli. Karena yang dikedepankan adalah rujukan sekuler yaitu konvensi hak anak, HAM, KHI, UU-P nomor 1/1974, revisi UU-PA np. 35/2014 dan sebagainya.

Jakarta, CNN Indonesia – Batas usia perkawinan kembali menjadi polemik usai bergulir kontroversi sejoli siswa SMP di Bantaeng, Sulawesi Selatan berhasrat mengikat janji suci di hadapan penghulu.Kasus lain yang sangat disesalkan seperti yang dilansir oleh www.kompas.com  – Cerita pernikahan dini antara dua remaja, ZA (13) dan IB (15), di Tapin, Kalimantan Selatan. Pernikahan mereka akhirnya dibatalkan sehari setelah pesta syukuran digelar. Karena dinilai melanggar UU Pernikahan.

BACA JUGA :   Meriahnya Lomba Festival dan Kreatifitas Anak Usia Dini, Dikmudora Koltim

Indonesia gawat darurat pernikahan dini membuat Aktivis perempuan berupaya menekan pemerintah agar segera mengeluarkan perpu larangan pernikahan dini. Pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah (Perppu) untuk mencegah pernikahan anak usia dini.  Dilansir oleh www.kumparan.com – Menteri PPPA Yohana Yembise mengaku rencana tersebut sudah direstui oleh Presiden Joko Widodo.Perppu ini, kata dia, akan menggantikan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Batas usia perkawinan selama ini masih mengikuti Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun.Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.

Seperti yang dilansir www.muslimahnews.comPernyataan aktivis perempuan  peneliti Genre Lies Marcoes Natsir ia menyoroti adanya dualisme aturan hukum yang menurutnya “mengerikan”. Dalam konteks Indonesia yang makin konservatif, yang mengerikan adalah adanya dualisme hukum ini, yang menunjukkan ketidaktegasan negara untuk keluar dari hukum agama,” menyikapi pertentangan antara UU-PA dengan UU-P, di mana UU-P nomor 1/1974 masih mengizinkan pernikahan anak perempuan dengan usia 16 tahun dan adanya dispensasi pernikahan anak dari pengadilan.Ini artinya pemahaman masyarakat berdasarkan agama harus menyesuaikan dengan hukum pada suatu Negara. Sangat jelas bahwa pernyataan tersebut menentang syariat Islam.

Begitu juga dengan pengamat hukum dari UII, Eko Riyadi, mengatakan meski pernikahan tersebut akan sah secara agama jika syarat terpenuhi, ia berpendapat keabsahan pernikahan itu masih bisa diperdebatkan dari perspektif hukum. Berdasarkan asas hukum perdata, perjanjian termasuk pernikahan setidaknya memenuhi tiga unsur.

BACA JUGA :   Kemiskinan, Ancaman Nyata Indonesia

Pertama, para pihak sepakat melakukan perjanjian. Misalnya, pernikahan. Kedua, para pihak sudah cakap hukum, artinya, orang itu mampu melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum Ketiga,kausa yang halal, terkait dengan apakah objek yang dijanjikan itu halal, sah atau tidak.

Dimana Peran Negara ?

Batas usia yang ditentunkan UU dijadikan pertimbangan  bahwa pada rentang usia tersebut, mereka dianggap dewasa untuk memasuki rana pernikahan, termasuk tanggungjawab dan kepantasan ilmu dalam membina rumah tangga. Disisi lain muncul permasalahan(lain) hamil diluar nikah, yang memaksa orang tua untuk menikahkan anaknya meski dalam rentang usia dini, hukum dalam Negara  ambur adur dan  gagal dalam mengatur pernikahan. Banyak hal untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, terlebih dengan dalih untuk menghindari zina sehingga harus dinikahkan meskipun dalam keadaan hamil. Sementara jika dilihat masi ada jalan yang bisa digunakan untuk menghindari zina. Nampak bahwa ada upaya menundukkan hukum agama terhadap hukum akal buatan manusia.

Hukum Islam kembali di tentang, dengan dalih pernikahan dini  yang dibolehkan agama itu menimbulkan KDRT, kanker serviks, perampasan hak pendidikan, hak bermain dan lain sebagainya. Mereka yang lantang bersuara menolak pernikahan anak adalah mereka yang juga lantang mempersoalkan hukum-hukum Islam lainnya, seperti bolehnya poligami, sunat anak perempuan, hak waris perempuan setengah dari laki-laki, dan lain-lain yang dalam perspektif mereka, hukum ini tidak adil bagi perempuan.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co