Pandemi Berdampak Defisit Negara Utang Lagi


Oleh: Yana Bunda Ghazi

(Aktivis Muslimah Kendari)


Pandemi Corona tak hanya menggerogoti kesehatan masyarakat. Brankas pemerintah pun sampai tak cukup untuk membiayai berbagai stimulus dalam mengatasi Covid-19 itu di tengah penerimaan negara yang anjlok. Memperbesar utang pemerintah pun tak terhindari guna menutup defisit anggaran negara. Pandemi juga telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi global secara signifikan. Terlebih lagi, penyebaran Covid-19 hingga saat ini tak kunjung usai dengan lebih dari 10,7 juta kasus di seluruh dunia.

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menilai pemerintah tidak akan mampu menanggulangi Corona hanya mengandalkan APBN. Sebab, pendapatan negara pun akan tergerus seiring sektor industri banyak yang terdampak.

Sementara Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai pelebaran defisit merupakan konsekuensi pemerintah usai memberikan banyak bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi Corona. Piter mengatakan “Defisit ini duitnya dari mana, penerimaan nggak ada, pengeluaran besar, makanya lewat menarik utang. Jadi kita tidak bisa melihat terpisah-pisah, stimulus, defisit, dan utang itu adalah harus dilihat satu kesatuan, kita tidak bisa menerima stimulusnya menolak utangnya. Jadi harus kita terima ketiganya,” (detik.com,16/4/2020).

Negara mengisyaratkan ketidakmampuan anggaran untuk menanggulangi pandemi seperti ungkapan menteri keuangan Sri Mulyani dalam diskusi virtual Perserikatan Bangsa-bangsa yang menilai ekonomi global telah memasuki resesi, bahkan beberapa menggambarkannya sebagai potensi depresi.

Dalam empat bulan pertama tahun ini, total utang pemerintah bertambah Rp 393,2 triliun menjadi Rp 5.172, 48 triliun. Posisi utang tersebut masih berpotensi membengkak. Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini bisa melebar hingga 6,27 % terhadap produk domestik bruto.(katadata.co.id 2/7/20)

Posisi utang pemerintah saat ini terus bertambah seiring dengan meningkatkan kebutuhan pembiayaan akibat pandemi Covid-19. Oleh karenanya, berbagai strategi pembiayaan utang ini terus dilakukan pemerintah. Untuk pembiayaan melalui utang, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat telah melakukan penarikan pinjaman baik multilateral dan bilateral dengan total US$ 1,8 miliar hingga 31 Mei 2020. Total pinjaman ini sekitar Rp 27 triliun (kurs Rp 15.000/US$).  Pinjaman ini berasal dari beberapa lembaga luar negeri seperti Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), Bank Pembangunan Jerman (KfW), dan Japan International Cooperation Agency (JICA) serta World Bank (WB). Untuk detail pinjaman dari lembaga tersebut tidak dijelaskan lebih rinci (CNBC, 18/06).

Utang Membengkak, Rakyat Makin Sengsara

Dalam sistem kapitalisme, utang adalah instrumen penting untuk menambal defisit anggaran. Utang diperbolehkan asal tidak melampaui batas aman. Namun ternyata batas aman utang tersebut bisa diubah oleh Pemerintah, seperti yang terjadi saat ini. Sejak sebelum pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia sudah dipastikan sedang lesu. Namun pandemi membuat defisit makin lebar karena penerimaan negara anjlok, sementara kebutuhan anggaran melonjak.

Defisit anggaran merupakan problem universal. Bisa terjadi di negara mana pun tanpa melihat ideologinya apakah kapitalisme, sosialisme ataukah Islam. Yang berbeda adalah faktor-faktor penyebabnya dan solusi untuk mengatasinya. Dari cara pandang ekonom kapitalis, besarnya utang pemerintah menjadi perdebatan yang cukup sengit, ada sebagian ekonom yang memandang bahwa utang publik adalah kutukan, ada sebagian yang lain menilai sebagai sesuatu hal yang menguntungkan selama tidak berlebihan.

Dampak peningkatan utang ini jelas akan menyebabkan beban yang tidak semestinya pada generasi mendatang. Secara logis pemerintah dengan kebijakan fiskalnya akan melakukan penekanan pengeluaran dan penambahan pemasukan atau dengan peningkatan pajak. Penekanan pengeluaran biasanya lebih memilih untuk mereduksi subsidi untuk rakyat. Jadi lengkaplah penderitaan rakyat yang negaranya mengalami defisit anggaran yaitu pajak yang tinggi dan minimnya jaminan penghidupan dari pemerintah karena subsidi akan ditekan sekecil mungkin agar tidak membebani anggaran negara.

Jika sekarang ini pun telah berlaku UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dengan cara pandang ekonomi kapitalis, BPJS akan menguntungkan dan meringankan beban pemerintah. Rakyat dibebani asuransi sosial semisal untuk menjamin kesehatan masing-masing orang, dan pemerintah terlepas dari pembiayaan biaya perawatan kesehatan masyarakat. Ketika pembiayaan perawatan kesehatan turun, pengeluaran pemerintah pada program-program ini pun akan turun. Beberapa alternatif  kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah ketika mengalami defisit anggaran adalah: efisiensi pengeluaran pemerintah, meminjam uang (utang), mencetak uang dan dalam jangka panjang akan menaikkan pajak. Efisiensi pengeluaran pemerintah sangat jarang dijadikan sebagai kebijakan utama. Kebanyakan pemerintah lebih memilih dengan menambah utang dan menaikkan pajak dalam jangka panjang, serta mencetak uang sebagai jalan terakhir. Jika pemerintah menerapkan pemotongan pajak maka akan semakin menambah defisit anggaran yang akan ditutupi dengan menaikkan pajak di masa depan, pemotongan pajak bisa dilakukan karena asumsinya agar masyarakat semakin naik pendapatannya dan semakin besar konsumsinya.

Tingkat utang pemerintah yang tinggi yang didanai oleh utang luar negeri bisa menurunkan pengaruh politis negara dalam percaturan global. Dari gambaran ekonomi secara makro tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana asing bisa mendikte sebuah negara yang mempunyai beban utang sangat tinggi melalui syarat-syarat yang mereka ajukan dalam memberikan utang. Lalu, pertanyaan besar yang muncul dari permasalahan pelik tersebut diatas dan warisan utang yang cukup tinggi, bagaimana Islam memberikan solusi terhadap masalah bangsa terkait dengan utang dan begaimana membangun perekonomian negara?

Islam Solusi Pengelolaan Keuangan Negara

Perlu diperhatikan, utang dalam sistem kapitalis juga menerapkan riba dan menjadi alat penjajahan bagi negara-negara Kapitalis kepada negara-negara berkembang. Solusi total dalam menyelesaikan hal tersebut haruslah penyelesaian secara kenegaraan oleh negara yang berdaulat dan mandiri. Islam mengenal sistem negara yaitu islamiyah.

 adalah negara yang berdasarkan kepada kedaulatan milik syara dan kekuasaan milik ummat, sehingga diharapkan mampu keluar dari penjajahan asing dan secara mandiri mengelola semua potensi ekonomi yang ada di negeri-negeri Islam.

Islam memiliki aturan yang khas dan jelas dalam pengelolaan ekonomi. Fakta yang disebutkan sebelumnya, sangat jauh berbeda bila ditinjau dari pengelolaan perekonomian dalam Islam. Islam menetapkan bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyat. Rasulullah SAW bersabda, “Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan mereka” (HR. Muslim).

Ditinjau dari pemasukan negara dalam sistem pemerintahan Islam, sumber-sumber pendapatannya diperoleh dari kepemilikan negara (milkiyyah ad-daulah) seperti ‘usyur, fa’i, ghonimah, kharaj, jizyah dan lain sebagainya. Selain itu dapat pula diperoleh dari pemasukan pemilikan umum (milkiyyah ‘ammah) seperti pengelolaan hasil pertambangan, minyak bumi, gas alam, kehutanan dan lainnya. Negara bertanggung jawab atas optimalisasi dari harta kepemilikan umum dan negara tersebut tanpa adanya liberalisasi dalam lima aspek ekonomi, yaitu liberalisasi barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil.  Dan juga diperoleh dari zakat maal (ternak, pertanian, perdagangan, emas dan perak). Tiga  pos ini mengalirkan harta baitul mal karena bertumpu pada sektor produktif. Harta baitul mal juga selalu mengalir karena tidak terjerat utang ribawi. Dengan demikian, kemandirian dan kedaulatan negara dapat terjaga dan potensi penutupan kebutuhan anggaran dari utang luar negeri dapat dihindari.

Baitul mal sebagai lembaga yang mengelola pemasukan tersebut dan akan dikeluarkan atau dibelanjakan untuk keperluan negara dan rakyat. Termasuk diantaranya proyek-proyek infrastruktur. Hal tersebut bukanlah tanggung jawab kaum muslimin melainkan tanggung jawab baitul mal, yang berarti bagian dari tanggung jawab negara. Disini terlihat jelas, sumber-sumber pemasukan negara didapatkan tanpa membebani rakyat. Kalaupun ada pengambilan pajak (dhoribah), hanya akan dibebankan jika baitul mal sedang kosong dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah diwajibkan oleh syariat atas kaum muslimin.

Sebagai gambaran jumlah surplus (pendapatan dikurangi pengeluaran Negara) dimasa Khalifah Harun Ar-Rasyid sama besarnya dengan jumlah total APBN Indonesia. Pembangunan infrastruktur juga sangat megah dan modern tanpa berhutang sepeser pun dengan Negara luar. Paada masa Khalifah Umar bin Khattab beliau membangun kanal dari fustat ke laut merah untuk memudahkan akses perdagangan, membangun kota dagang Basrah (Jalur dagang ke Romawi), membangun kota Kuffah (Jalur dagang ke Persia) dan memerintahkan gubernur Mesir membelanjakan sepertiga pengeluarab infrastruktur dan lain-lain. Itupun neraca keuangan tidak pernah defisit. Maka sebetulnya secara keimanan dan logika ilmiah kita membutuhkan Baitul Maal dalam sistem politik  Islam untuk membangun Negara yang mandiri dan masyarakat yang makmur.

Namun, semua aturan ini akan sulit tercapai dan tidak mampu mengantarkan umat pada keridhaan Allah SWT bila masih menggunakan sistem demokrasi-kapitalis. Sungguh, hanya dengan sistem Islam yang kaffah, semua permasalahan yang ada bisa teratasi, baik dalam bidang perekonomian, pendidikan, politik, sosial budaya dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Thaha ayat 124, “Siapa saja yang berpaling dari perintahku, sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit”.

Wallahu a’lam bi shawab

error: Hak Cipta dalam Undang-undang