Panwas Kritik, Perekrutan PPK di KPU Konawe

KABUPATEN KONAWE-SULAWESI TENGGARA

KALOSARA NEWS : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe mendapat  sorotan dalam perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Ketgam : Pasal 72 poin (i) Undand-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang di duga dilanggar oleh KPU Konawe dalam merekrut PPK dan PPS/ Foto Doc Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.

KPU Konawe dalam melakukan perekrutan PPK dan PPS diduga tidak memperhatikan Undang-undang  nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dimana KPU Konawe memberikan kemudahan pada pendaftar untuk tidak melampirkan surat  keputusan tidak perna di penjara dari pengadilan.

Sementara itu, berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017  tentang pemilu, pada pasal 72 poin (i) berbunyi,  setiap calon anggota PPK,PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN tidak perna di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi karena melakukan tindakan pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Menanggapi hal itu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Konawe telah melayangkan surat  kepada KPUD Konawe untuk memperhatikan Undang-Undang kepemiluan.

“Kami dari pengawas tetap menyampaikan pada KPU, agar dalam proses perekrutan PPK dan PPS selalu mengacu pada aturan atau regulasi pada Undang-undang 7 tahun 2017 termasuk dengan Per KPU 12 tahun 2017,“ ungkap Ketua Panwas Konawe Sabdah,S.Pdi di ruang kerjanya Rabu, (18/10/2017).

Sarjana Pendidikan Islam ini menuturkan, dalam pembentukan badan ad hoc, KPU Konawe untuk tetap memperhatikan undang-Undang yang dimaksud.

Berita TerkaitKPU Konawe Mempermudah Syarat Pendaftaran PPK dan PPS

BACA JUGA :   Porseni HUT PGRI Tingkat Konawe, Menuai Polemik

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co