Lenterasultra.com–(Konawe) Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) berupaya meningkatkan pelayanan masyarakat di sektor kesahatan, berharap tidak ada lagi masyarakat di Konawe yang mengeluhkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil yang maksimal. Meski mendatangkan 28 dokter specialis (ahli), pelayanan di rumah sakit ini masih memprihatinkan.
bilah dihitung, pemda konawe harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp.8,4 miliar setiap tahun ini untuk upah 28 orang tenaga kesehatan dengan rincian setiap dokter menerima sebesar Rp 28 juta per bulan, hal ini belum termasuk insentif serta penghasilan lainnya.
itu dilakukan untuk mewujudkan impian Kery Syaiful Konggoasa Bupati Konawe, untuk menjadikan RSUD Konawe sebagai rumah sakit persinggahan dengan tenaga medis terlengkap, dengan tujuan tidak ada lagi masyarakat Konawe ataupun Sultra yang berobat ke Provinsi lain, sebab di Konawe pelayanan kesehatan sudah dianggap komplik.
Sayang dana miliaran rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 yang digelontorkan Pemda Konawe untuk membiayai tenaga medis ini dinilai tidak sesuai harapan, masyarakat yang mengeluhkan buruknya pelayanan di RSUD Konawe ini masih saja bermunculan, mulai dari lambatnya pelayanan, hingga pada kekecewaan pasien ketika dokter yang ditunggu tak kunjung datang.
Bupati Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Konawe, Rolansyah mengungkapkan, Pemda Konawe memang sudah menunjukkan keseriusannya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyakat Konawe, tapi sistem yang saat ini sudah menjadi budaya yang kerap dilakukan oleh oknum-oknum di RS menjadi tantangan tersendiri yang akhirnya berimbas pada ketidak puasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
Mulai dari resep dokter yang kadang mengarahkan keluarga pasien untuk menebus obat di apotik luar dengan harga selangit, sampai masi adanya dokter yang mengabaikan tugasnya meski sudah di gaji dengan tinggi.
“Jika kita lihat kembali, kebanyakan apotik yang ada di Konawe hampir semuannya milik dokter-dokter yang juga bertugas di RSUD Konawe, sehingga mereka gampang saja mengarahkan keluarga pasien untuk menebus obat di apotik yang sudah mereka tentukan,” kata Roland kepada zonasultra.com, Rabu (4/5/2016).
Kata dia, Pemda harus berani mengambil tindakan untuk merubah pola dan sistem birokrasi di RS tersebut, sebab jika tetap dibiarkan maka lambat laun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan akan hilang dan akhirnya masyarakat juga sudah tidak akan percaya dengan pemerintahan yang ada saat ini.
“Dan untuk para dokter ini, mereka itu dikontrak dengan daerah, jadi seharusnya ada sanksi yang diberikan jika ada oknum dokter yang meninggalkan tugas atau mengabaikan tugasnya, jangan kebutuhan mereka saja yang diperhatikan sementara mereka (dokter) tidak memperhatikan tugasnya, kan yang rugi itu masyarakat Konawe juga,” imbuhnya.
Untuk diketahui, pada awal 2015 lalu Pemda konawe mendatangkan sekitar 28 orang tenaga dokter ahli, mulai dari bedah, poli, jantung, gigi, kandungan, anak, mata serta beberapa dokter spesialis lainnya. Untuk ahli bedah, kandungan dan penyakit dalam, Pemda Konawe menyiapkan dua orang tenaga ahli dengan sistem sif (piket), agar saat ada pasien kapanpun itu masi ada dokter yang siaga.
Sayangnya, masih ada saja oknum dokter yang tidak berada di tempat saat pasien datang meminta layanan kesehatan, bahkan ada beberapa kejadian saat pasien emargency datang, tak satupun dokter yang ada, akhirnya pasien tersebut merasa diabaikan atau ditelantarkan. (Penulis Uya)
