KALOSARA NEWS.COM – Konflik kepengurusan Universitas Lakidende (Unilaki) yang melibatkan beberapa pendiri kubu Yayasan Lakidende (YL) Manshur Masie Abunawas dan kubu Yayasan Lakidende Razak Porosi (YLRP), besutan Siti Aminah Razak Porosi kini telah menemukan jalan keluar. Pemerintah Daerah Konawe yang bertindak sebagai Penengah telah memberikan lima poin untuk tidak dilanggar oleh kedua kubu.
Ke lima jalan tengah yang diberikan oleh pemda konawe yakni, Pertama, permasalahan/polemik tentang kepengurusan Yayasan Lakidende akan diselesaikan melalui jalur/proses hukum. Kedua, menjaga keamanan dan ketertiban umum agar proses belajar- mengajar/perkuliahan, di Unilaki tidak terganggu. Ketiga, tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat menimbulkan gejolak sosial sebelum ada keputusan hukum tetap. Keempat, bersama-sama menjaga aset Unilaki. Kelima, apabila kesepakatan ini dilanggar, maka kami (Pengurus-Red) siap dituntut sesuai proses hukum yang berlaku.
Berita Terkait : Demo Pendiri Yayasan Lakidende Dihalau Polisi
Delapan Dosen di Unilaki di Istrahatkan, Arifin Banasuru : Itu Cacat Hukum
Nota kesepakatan tersebut, masing-masing ditandatangani oleh pihak YLRP yang diwakili oleh Asriani Porosi dan pihak YL yang diwakili Mashur Masie Abunawas. Penandatanganan kesepakatan, disaksikan langsung Wakil Bupati Konawe, Parinringi, Kapolres Konawe AKBP Jemi Junaidi SIK, Kajari Konawe Saiful Bahri Siregar, Sekretaris Daerah Konawe Ridwan Lamaroa dan kedua kubu perwakilan.
Kesepakkatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil demo yang dilakukan kubu Yayasan Lakidende di depan kampus Unilaki rabu (01/02/2017) yang mengajak kubu Yayasan Lakidende Razak Porosi (YLRP), besutan Siti Aminah Razak Porosi untuk diskusi secara terbuka.
Reporter : Udin B
Editor : Randa
