Pengesahan Revisi UU Minerba Manjakan Para Kapitalis

Ketgam : Ilustrasi UU MINERBA/mediaindonesia.com
Ketgam : Ilustrasi UU MINERBA/mediaindonesia.com

Oleh : Ninning Anugrawati ST. MT

(Dosen UHO)


Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia memasuki babak baru. DPR telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) alias Undang-Undang Minerba, dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa, 12 Mei 2020 kemarin (Kompas.com).

Aturan Pro Kapitalis

Undang-Undang dibidang pertambagan terus saja mengalami revisi, begitupun tarik ulur kewenangan pengelolaan pertambangan antara pusat dan daerah, seolah-olah pemerintah kebingungan dalam menentukan arah kebijakan  masalah pertambangan, namun sesuatu yang pasti bahwa hal itu bukan untuk mengakomodasi kepentingan rakyat namun lebih pada kepentingan elit peguasa dan pengusaha. Salah satunya yang dianggap memanjakan para pelaku usaha pertambangan adalah perpanjangan izin yang bakalan dijamin, tidak dipersulit melalui lelang segala. Dalam Undang-Undang Minerba yang lama, perpanjangan izin tercantum dengan klausula “dapat diperpanjang”, yang diganti dengan “dijamin” pada revisi Undang-Undang ini. Hal tersebut antara lain dapat dilihat padal Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 169, Pasal 169 A dan Pasal 169 B.

Dalam Revisi Undang-Undang Minerba ini masih mengatur terkait dengan hilirisasi melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, khususnya untuk pemegang izin di subsektor mineral. Juga dengan kewajiban untuk membangun fasilitas pemurnian paling lambat tahun 2023. Hal ini dianggap masih menguntungkan pihak pengusaha asing, mengingat pelaku usaha dibidang pertambangan mayoritas swasta asing. Mereka dipermudah memperoleh askses membangun fasilitas infrastruktur yang dapat menunjang usaha didalam Negeri, mayoritas pekerjanya pun berasal dari Negaranya.

Misalnya saja dalam kasus penambangan bijih nikel dimana menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, fasilitas pengolahan atau smelter nikel di Indonesia didominasi oleh investasi dari China, bahkan baru-baru ini pemerintah pusat menyetujui kedatangan sebanyak 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang merupakan Negara titik awal penyebaran virus Covid-19, mereka akan masuk di wilayah Sulawesi Tenggara secara bertahap ditengah masyarakat Indonesia yang sedang berjuang melawan pandemi Covid-19. Tenaga kerja asing (TKA) asal China tersebut rencananya akan bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel di Sulawesi Tenggara. Fenomena ini membuktikan betapa loyalnya rezim ini pada para kapitalis dan abai pada rakyatnya, setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu berasaskan manfaat, mengedepankan kepentingan para kapitalis diatas kepentingan rakyat, mereka sendirilah yang mengkhianati prinsip UUD 1945 pasal 33, dibalik tuduhan anti NKRI bagi kelompok yang selalu membela hak-hak umat.

Islam Mengedepankan Kepentingan Ummat

Sebagai seorang muslim tentunya kita meyakini bahwa segala kekayaan alam yang terdapat di bumi ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta’ala, Dia tidak hanya menciptakan tetapi juga menurunkan segenap aturan dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut, manusia juga dibekali akal oleh-Nya, dengan akal tersebut manusia dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk. Oleh karena itu, sebagai seorang manusia yang meyakini keberadaan sang khaliq yaitu Allah Subhanahu wa Ta’ala yang menciptakan segala sesuatu, sudah selayaknya menjadikan hukum syara’ yang diturunkan oleh-Nya sebagai tolak ukur dalam menetapkan dan melakukan sesuatu, dan tidak menjadikan akal semata sebagai tolak ukur dalam menilai sesuatu yang baik dan yang buruk, sebab akal semata akan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, bahkan berbeda-beda disetiap kurun waktu, sesuau yang baik pada suatu waktu boleh jadi dianggap buruk pada waktu yang berbeda.

Islam sebagai suatu mabda yang universal dan abadi mengharuskan sifat perbuatan baik dan buruk berlaku atas setiap manusia di setiap zaman dan tidak berubah. Islam merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam, dalam islam kekayaan alam yang jumlahnya melimpah bagaikan air yang mengalir merupakan bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.

Terkait kepemilikan umum, Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul Shalallahu ‘Alaihi Wassalam untuk dapat mengelola  sebuah tambang garam. Rasul Shalallahu ‘Alaihi Wassalam lalu meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).” Rasul Shalallahu ‘Alaihi Wassalam kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).

Alhasil, menurut  aturan Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar  baik  garam maupun selain garam seperti batubara, emas, perak, nikel, besi, tembaga, timah, minyak bumi, gas dan lain sebagainya semuanya adalah tambang yang terkategori milik umum sebagaimana tercakup dalam pengertian hadis di atas. Sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya, setiap Muslim, termasuk para penguasanya, wajib terikat dengan seluruh aturan syariah Islam. Karena itu semua perkara dan persoalan kehidupan, termasuk masalah pengelolaan sumberdaya alam, harus dikembalikan pada al-Quran dan as-Sunnah dan seorang kepala Negara bertugas menjalankan hukum Allah atas rakyat, dan ia bertanggungjawab langsung kepada Allah atas kepemimpinannya.

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Dengan demikian, untuk mengakhiri kisruh pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana yang terjadi saat ini, mau tak mau kita harus kembali pada ketentuan syariah Islam. Selama pengelolaan sumberdaya alam didasarkan pada aturan-aturan sekular kapitalis yang mengandalkan akal semata, dan tidak diatur dengan syariah Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, Zat yang maha mengetahui akan manusia, maka semua itu tak akan banyak manfaatnya bagi rakyat dan pastinya akan kehilangan berkahnya. Terbukti, di tengah berlimpahnya sumberdaya alam kita, mayoritas rakyat negeri ini miskin. Pasalnya, sebagian besar kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh segelintir orang, terutama pihak asing, bukan oleh rakyat kebanyakan. Wallahu A’lam bis Showwab.


Editor : Rj | Publizher : Iksan 

error: Hak Cipta dalam Undang-undang