,

Pengobatan Nirna Lachmudin Diindikasi Bawaslu Konsel Sebagai Pelanggaran

Ketgam : Awaluddin Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Konsel.
Ketgam : Awaluddin Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Konsel.

KALOSARA NEWS : Siapa sangka pengobatan gratis Calon Anggota DPR – RI dari Partai PDIP Sultra Nirna Lachamudin beberapa waktu lalu di Desa Lamoen, Kecamatan Angata, Kabupaten Konsel, Sulawesi Tenggara (Sultra). Ternyata Bawaslu Konsel menduga itu merupakan sebagai bentuk  kampanye dengan adanya foto dan nomor urut calon.

Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Konsel, Awaluddin menjelaskan,  pengobatan gratis yang dilakukan Nirna Lachmudin 2 Februari lalu itu berbau kampanye.

“Yang pertama pengobatan gratis tidak disebutkan dalam kegiatan lainnya baik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU Nomor 23 tahun 2018. Khususnya di pasal 51 ayat 2 huruf E,” jelasnya. Selasa, (12/2/2019).

Karena tidak ada pengobatan gratis disebutkan secara tertulis. Lanjut dia juga ditegaskan melalui Perbawaslu Nomor 28 tahun 2018 yang di luar dari kegiatan metode kampanye, tatap muka, terbatas penyebaran bahan kampanye alat peraga kampanye dan kegiatan lain.

Kegiatan lain dimaksud menurut Awaluddin, meliputi kebudayaan, olahraga, dan sosial. “Sedangkan dalam kegiatan sosial hanya meliputi bazar, donor darah, dan hari ulang tahun. Tidak disebutkan pengobatan gratis. Ditegaskan di Perbawaslu bahwa selain kegiatan yang disebutkan dalam kegiatan lainnya merupakan pelanggaran kampanye,” menurutnya.

Indikasi tersebut pihaknya menduga terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilu yang terdapat dalam Pasal 523 ayat 1 Junto Pasal 280 ayat 1 huruf j berkaitan dengan dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Pemilu.

“Nah kegiatan tersebut adalah kegiatan pengobatan gratis yang diduga dilakukan atau disampaikan dan atau diberikan materi lainnya seperti obat-obatan. Kemudian karena terdapat dugaan peristiwa hukum dengan dilaksanakannya kampanye. Kenapa, karena terdapat spanduk terpampang di tempat kegiatan, ada foto caleg atas nama Nirna Lachmudin dan nomor urut. Juga terpampang nomor dan gambar partai politik. Sehingga, berkaitan dengan itu termaksud ada pencitraan diri sebagaimana dalam diatur dalam pasal 1 angka 35 Undang-Undang No 7 tahun 2017,” paparnya.

BACA JUGA :   IMM Akan Boikot Jalur TKA China ke Sultra

Tambahnya, berdasarkan laporan dan dugaan kampanye kegiatan yang dilaksanakan peserta Pemilu sebagaimana untuk meyakinkan peserta Pemilu untuk menawarkan visi misi dan atau citra diri.

“Yakni peserta Pemilu dan logo partai yang bersangkutan (Nirna Lachmudin-Red) diberi kesempatan sebagai Caleg untuk berbicara menyampaikan visi misi jika terpilih. Dan dugaan itu sebagaimana laporan hasil pengawasan langsung Panwascam Angata,” tambahnya.

Awal menjelaskan terkait dengan pelanggaran yang tidak diatur seperti pengobatan gratis pihaknya menduga terjadi pelanggaran administrasi Pemilu yang diduga dilakukan oleh Nirna Lachmudin.

“Kedua kami duga ada bentuk lain yang masih dalam desain kampanye.  Yakni diduga ada pemberian materi lainnya yang disangkakan dalam Pasal 523 ayat 1 junto Pasal 280 ayat 1 huruf J berkaitan dengan tindak pidana Pemilu,” tuturnya.

Saat ini, sesuai Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018, Bawaslu Konsel melakukan penulusuran dan investigasi lebih dalam untuk memenuhi unsur peristiwa dugaan melanggar hukum.

“Sudah kita registrasi dugaan perkara ini dan dilakukan pembahasan pertama dalam Forum Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Selanjutnya, kita akan melakukan klarifikasi dan pengkajian selama tujuh hari. Setelah pleno kita akan sampaikan bagaimana hasilnya,” tutupnya.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co