Ragam  

Penyaluran BLT DD Tidak Tepat, Dewan Konsel RDP Desa Lamboo

Ketgam : Suasana RDP
Ketgam : Suasana RDP

Editor : Rj | Publizher : Iksan


KALOSARA NEWS : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Ruang Rapat Lantai II Kantor DPRD Konsel pukul 10.00 Wita. Selasa,16/06/2020. Sebagai respon menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat desa Lamboo, kecamatam perihal adanya dugaan penyaluran BLT DD (dana desa) yang tidak tepat sasaran.

RDP  tersebut dibuka oleh Wakil ketua DPRD , Armal yang didampingi Ketua Komisi I Nadira, SH dan di hadiri oleh anggota DPRD lainnya. Turut hadir pula pemerintah kecamatan, Kades Lamboo dan Sekdes Desa Lamboo dan  perwakilan masyarakat.

Dalam Hearing itu, Nadira, SH mempersilahkan pemerintah kecamatan untuk memberikan penjelasan terkait aduan masyarakat tentang penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) sekaligus menjelsakan siapa-siapa tim/anggota dalam pendataan bantuan tersebut.

Camat Moramo Dr. Benhur Karim menjelaskan anggota tim pendataan bantuan yang pertama ada ketua tim yaitu Sekcam  adapun anggotanya dari pendamping PKH dari Dinas Sosial pendamping non tunai dari sosial kemudian BPD dan Sekdes.

Ketgam : Suasana RDP
Ketgam : Suasana RDP

Kata Dr. Benhur Karim setelah melakukan pendataan maka di dapatkan 138 data yang masuk. sedangkan berdasarkan dana desa, desa Lamboo yang di alokasikan sebesar 25%, maka yang layak untuk di biayai yaitu sebesar 101 dan 37 orang akan menunggu keputusan selanjutnya.

Setelah mendengar pemaparan Dr. Benhur Karim, Nadira, SH selanjutnya memberikan kesempatan kepada kepala desa Lamboo untuk menjelaskan bagaimana pendekatan dalam melakukan pendataan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD).

Mendapat kesempatan, Kepala desa Lamboo, Harman menjelaskan berdasarkan data yang di berikan oleh Sekdes Lamboo tahun 2019 jumlah kepala keluarga sebesar 264 dan di tahu 2020 ada bertambah 7 kepala keluarga menjadi 271 selanjutnya untuk penerima bantuan PKH dan BPNT berjumlah 47 kepala keluarga, penerima BST berjumlah 71 penerima dan PNS sebanyak 15 orang.

“Berdasarkan data tersebut jika di tambahkan dengan penerima BLT DD sejumlah 101 kepala keluarga maka tersisa 37 kepala keluarga yang belum mendapatkan bantuan. 30 kepala keluarga akan di danai oleh dana desa, dan 7 kepala keluarga masih belum mendapatkan kejelasan akan bantuan” kata Harman.

Setelah melalui diskusi, akhirnya Nadira, SH menyampaikan berdasarkan data tersebut, menginginkan memberi perhatian khusus terhadap warga yang belum mendapatkan bantuan oleh desa dan selanjutnya akan melakukan kunjungan kerja komisi I di desa Lambo terkait pengawasan anggaran covid 19.

error: Hak Cipta dalam Undang-undang