Perempuan dan Aktivitas Berpolitik

Hasrianti, S.Pd
Hasrianti, S.Pd

Oleh: Hasrianti, S.Pd (Aktivis, Relawan Media)


“Perempuan memang kodratnya selalu dijajah pria.” Sebuah steatmen sumbang ini secara tidak langsung telah menanamkan sebuah pemikiran pokok mengenai posisi makhluk di Bumi yang bernama perempuan. Pemikiran yang menghasilkan sudut berpikir khas dan keras. Dikatanya  pria selalu menang, bisa berbuat semaunya dan selangkah lebih maju dari kaum perempuan. Sejak awal stigma tersebut berusaha menginformasikan bahwa wanita  sesungguhnya adalah budak pria.

Sepanjang sejarah tercatat saat ide liberalisme sedang ‘naik daun’ hal ini memicu munculnya istilah feminis. Istilah tersebut yang memprakarsai lahirnya sebuah gerakan feminisme. Gerakan yang lahir dari perasaan terjajah dan keinginan untuk membuktikan pada dunia, bahwa perempuan tak selamanya ada di bawah. Perempuan bukan barang yang hanya dipakai jika dibutuhkan, tapi juga mampu berperan sebagaimana lelaki dalam dimensi kehidupan.

Ide feminisme ini muncul sebagai harapan baru ditengah gelapnya keberadaan perempuan dalam status sosial. Mulai muncul aktivis-aktivis perempuan bertaruh diri untuk memperjuangkan hak-hak perempuan atau biasa disebut dengan istilah ‘emancipation of world a women’, berusaha menguasai sektor utama ekonomi bahkan tak tangung-tanggung mengeksplorasi diri terjun ke dunia politik seperti Menteri, legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka menghabiskan waktu di luar rumah demi mendapatkan stempel pengakuan bahwa wanita bisa setara dengan pria.

Perempuan berpolitik, why not?

Klaster perempuan melakukan aktivitas politik saat ini hanya terfokus pada kekuasaan. Hal ini tidak lepas dari kekeliruan dalam memaknai  arti politik maupun aktivitas politik di zaman sekarang. Bahwasanya politik hanya dimaknai sebagai sebuah pergerakan berebut kursi kekuasaan atau menjadi pemimpin sebuah daerah/negara. Demi eksistensinya, perempuan mulai terjun ke ranah tersebut dengan dalih kesetaraan gender, dimana perempuan tak lagi harus berada di dalam rumah saja, melainkan ia harus bisa menjadi sosok pemimpin yang dibutuhkan rakyat.

Dilaporan oleh BPfA+25, perempuan dianggap belum mendapatkan pengakuan yang utuh. Politik identitas yang masih berbau suku, agama, dan ras (SARA) menjadi alasan utama penjegalan perempuan dalam ranah politik. Kuatnya politisasi agama, praktik budaya bias gender, dan stigmatisasi pada perempuan berpolitik selalu menjadi alat untuk menyudutkan perempuan. Bahkan kekerasan, ancaman, dan teror masih dialami perempuan di daerah-daerah tertentu.

Arti Politik secara kaffah (sempurna)

Meluruskan pandangan  mengenai politik yang harusnya politik tak hanya dimaknai sebatas kekuasaan semataIni merupakan pandangan yang kurang tepat dan terkesan membatasi. Politik secara arti luas adalah mengurusi urusan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan tentang cara memenuhi urusan rakyat makai a disebut sebagai politik. Jadi bisa dikatakan perempuan berpolitik tak hanya identik dengan menjadi seorang penguasa.

Islam sangat memuliakan perempuan memberikan porsi yang pas antara laki-laki dan perempuan sesuai fitrahnya sebagai manusia. Pada dasarnya laki-laki memang diciptakan Allah sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pendidik generasi dan pengatur rumah tangga. Atas dorongan keimanan sebagaimana perintah, baik laki-laki maupun perempuan akan menerima satu sama lain. Bahkan ketika Allah memutuskan perempuan tak boleh menjadi penguasa yang bertugas mengurusi urusan rakyat pada titik-titik utama kekuasaan dalam daerah/negara, selain itu maka perempuan boleh mengambil jatah. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang urusannya diserahkan kepada wanita.” (HR al-Bukhari).

Terjunnya perempuan dalam ranah politik harusnya bukan sekadar hanya status atau ingin mendapatkan pengakuan publik, akan tetapi harus karena dorongan keimanan. Allah Ta’ala berfirman, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran: 104). Surah tersebut menegaskan bahwa perempuan juga berkewajiban untuk beramar makruf nahi mungkar yang termasuk dalam bagian aktivitas politik.

Perempuan diberikan hak dalam mengoreksi penguasa dengan cara-cara yang dibolehkan apabila terdapat kesalahan dalam penerapan aturan. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Khalifah Umar Bin Khaththab, di mana ada seorang wanita yang berani mengingatkan Umar saat beliau ingin menentukan jumlah mahar. Selain mengoreksi penguasa, perempuan juga berkewajiban menjaga umat dari pemikiran-pemikiran kufur. Sehingga wajib bagi mereka untuk melakukan aktivitas dakwah, menjaga pemahaman umat dari serangan pemikiran asing, dan menyadarkan umat atas kewajibannya berislam kafah.

Peran politik perempuan yang lain adalah berbaiat atau memilih khalifah/pemimpin. Seperti pada Baiat Aqabah II yang dilakukan orang-orang Madinah, di antara mereka ada perempuan yang membaiat Rasulullah. Perempuan juga memiliki hak memilih dan dipilih dalam Majelis Umat, sebuah majelis yang akan menyampaikan aspirasi umat pada penguasa (khalifah).

Maka, di saat kondisi seperti ini, di mana Islam belum dijadikan sebagai tuntunan, sebagai perempuan sadar politik kita wajib terjun dalam wilayah yang kita mampu. Perempuan dan aktivitas politik itu bisa berdampingan akan tetapi sesuai jalur yang Allah tetapkan. Perempuan sebagai tonggak utama dalam mendidik tentu harus memahami politik, ini bisa jadi bahan ilmu untuk disampaikan kepada generasi mendatang sebagai bentuk taat kepada Allah.


error: Hak Cipta dalam Undang-undang