Perokok “Bantu” BPJS, Kebijakan PAS?

Oleh: Risnawati, STP. (Staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kolaka)
Oleh: Risnawati, STP. (Staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kolaka)

OPINI : Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai alokasi pajak rokok untuk menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat menimbulkan sesat pikir di masyarakat. Salah satunya membuat para perokok merasa sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.

“Timbul paradigma keliru di masyarakat bahwa aktivitas merokok diasumsikan sebagai bentuk bantuan kepada pemerintah dan BPJS Kesehatan agar tidak defisit. Para perokok merasa sebagai pahlawan tanpa tanda jasa,” ujar Tulus, seperti dikutip Antara, Kamis (20/9). (Jakarta, CNN Indonesia).

Dilansir juga dalam Jakarta, (Pr).- Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan pemerintah seolah menyuruh rakyat merokok untuk menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan mengalokasikan pajak rokok untuk badan tersebut.

“Ironi. Mengobati orang sakit tetapi dengan cara mengeksploitasi warganya untuk tambah sakit,” ujarnya, Kamis, 20 September 2018, seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Ia mengatakan, menggali dana pajak rokok dan cukai hasil tembakau untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan ibarat pemerintah mendorong rakyat agar sakit karena rokok.

Tulus mengatakan alokasi pajak rokok atau cukai hasil tembakau untuk BPJS Kesehatan sebenarnya bisa dimengerti.

Sebagai barang kena cukai, kata dia, sebagian dananya memang layak dikembalikan untuk menangani dampak negatif rokok.

“Namun, hal itu tidak bisa dilakukan serampangan karena bisa menimbulkan sejumlah ironi yang justru kontraproduktif bagi masyarakat dan BPJS Kesehatan,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR tentang defisit BPJS Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah telah melakukan beberapa upaya melalui berbagai kebijakan.

Salah satunya memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2017 dan pajak rokok melalui peraturan presiden yang baru saja ditandatangani presiden.

BACA JUGA :   Islam Menjaga Profesionalitas dan Kesejahteran Guru

Padahal sebelumnya, ada wacana tidak dijaminnya peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang merokok, seperti dikutip dari Republika.Co.Id, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi isu yang beredar tentang tidak dijaminnya peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang merokok lantaran efek buruk dari rokok dengan pertimbangan pencegahan konsumsi tembakau.

Staf Ahli Kemenkes Bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede di Jakarta, Kamis (7/12), mengakui bahwa menjustifikasi suatu penyakit katastropik murni diakibatkan oleh rokok tidaklah mudah.

Liberalisasi Melalui BPJS Kesehatan

BPJS adalah amanah UU JKN yang membuktikan lepasnya tanggungjawab pemerintah dari menanggung layanan kesehatan publik. Karena dalam BPJS, untuk mendapat jaminan kesehatan rakyat dipaksa membayar iuran.

Lepasnya tanggung jawab negara dengan cara mendorong praktek liberalisasi dan komersialisasi sektor kesehatan ini, telah membawa banyak dampak buruk bagi orang-orang miskin.

Pertama, Pemberlakuan sistim pembayaran yang disebut “user fees” pada pelayanan kesehatan publik.

Kedua, Adanya segmentasi dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Artinya, setiap golongan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan kemampuan ekonominya.

Ketiga, Karena tujuan pelayanan kesehatan sekarang ini adalah mengejar profit semata, maka faktor “kemanusiaan” menjadi semakin terpinggirkan dalam hal pemberian pelayanan yang layak.

Keempat, Karena sistem kesehatan sudah dikomersialisasi atau diliberalisasikan, maka pelayanan kesehatan hanya bersifat individual, bukan lagi sebagai sebuah gerakan kolektif untuk menyehatkan bangsa. Padahal pengembangan sistem kesehatan nasional berfungsi untuk menguatkan sumber daya manusia (SDM), yang tentunya berpengaruh terhadap laju perkembangan ekonomi bangsa.

Sementara penerapan konsep jaminan kesehatan hanya berujung pada kesengsaraan dan bencana kemanusiaan walau bagaimananpun bagus implementasinya, seberapa lamapun dilaksanakannya.

Berbicara masalah kapitalisme, ideologi Kapitalisme memandang bahwa kesehatan merupakan jasa ekonomi (economic service), artinya negara tidak memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma pada masyarakatnya.

BACA JUGA :   Pemimpin Islam Tak Rebut Kursi, Tapi Ridho Illahi

Ada harga tertentu yang mesti dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan jasa kesehatan, sehingga diciptakan klasifikasi-klasifikasi pelayanan kesehatan, Inilah cara ideologi Kapitalisme mendistribusikan sarana pemenuhan kesehatan ditengah-tengah masyarakat. Sistem rusak inikah yang hendak di telan mentah-mentah oleh pemerintah Indonesia?

Butuh Solusi Sistemik

Tidak cukup hanya dengan mengharamkan BPJS karena ketidaksesuaiannya dengan Islam, tanpa menyentuh sisi tanggungjawab pemerintah untuk menanggung pelayanan masyarakat.

Karena BPJS adalah amanah UU JKN yang membuktikan lepasnya tanggungjawab pemerintah dari menanggung layanan kesehatan publik. Karena dalam BPJS, untuk mendapat jaminan kesehatan rakyat dipaksa membayar iuran.

Dengan kata lain, negara telah memindahkan tanggungjawab ini ke pundak rakyat. Ketika ini sudah ditetapkan sebagai kewajiban dipundak rakyat, maka ketika rakyat tidak membayar, mereka pun akan dikenai sanksi dan denda.

Di sinilah, kezaliman sistem BPJS-SJSN ini. Bukan saja zalim, tetapi juga batil. Mengapa? Karena mu’amalah seperti ini tidak lahir dan berdasarkan akidah Islam, sehingga tidak bisa diperbaiki lagi.

Padahal dalam Islam yang merupakan sistem kehidupan yang lahir dari Allah Sang Pencipta,? kebutuhan akan pelayanan kesehatan adalah termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara.

Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas publik yang diperlukan oleh rakyat dalam terapi pengobatan dan berobat. Jadi pengobatan itu sendiri merupakan kemaslahatan dan fasilitas publik. Negara wajib menyediakan semua itu untuk rakyat.

Negara wajib mengurus urusan dan kemaslahatan rakyat, termasuk pelayanan kesehatan. Rasul saw bersabda: “Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggungjawab atas rakyatnya.” (HR al-Bukhari dari Abdullah bin Umar).

Semua itu merupakan bukti bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan adalah termasuk kebutuhan dasar rakyat yang wajib disediakan oleh negara secara gratis. Pelayanan kesehatan gratis itu diberikan dan menjadi hak setiap individu rakyat sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatannya tanpa memperhatikan tingkat ekonominya. Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana besar.

BACA JUGA :    Mengurai Persoalan LGBT

Biaya untuk itu bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah. Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum, di antaranya hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas. Dalam Islam, semua itu merupakan harta milik umum, yakni milik seluruh rakyat.

Sudah saatnya, jaminan kesehatan yang palsu itu menjadi jaminan kesehatan yang benar dan hakiki. Hal itu hanya bisa diwujudkan dengan menerapkan syariah dan hukum Islam secara menyeluruh. Itu hanya bisa terwujud melalui sistem Khilafah Rasyidah.

Dengan itu rahmat Islam, khususnya kemaslahatan berupa jaminan kesehatan bisa diwujudkan dan dirasakan oleh semua Muslim dan non-Muslim. Wallahu a’lam bi ash-shawab.(***)

 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co