Polemik Impor Beras Tak Kunjung Beres

Oleh: Risnawati, STP. (Staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kolaka)
Oleh: Risnawati, STP. (Staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kolaka)

OPINI : Presiden Jokowi Widodo akan turun tangan langsung menengahi polemik antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso terkait impor beras.

Menurut Staf Khusus Presiden RI Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, Istana akan menelaah terkait polemik impor beras itu secara utuh. Sebab sejauh ini, informasi yang ada di lapangan baru berasal dari media.

“Perlu data dan koordinasi yang lebih utuh mengenai ini. Presiden pasti pada waktu yang tepat menyampaikan ke publik,” ucapnya saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (19/9).

Meski demikian, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya itu menegaskan, Jokowi memerintahkan agar kebutuhan beras masyarakat terpenuhi dengan harga terjangkau.

“Presiden ingin kebutuhan pokok disediakan dalam jumlah yang cukup, dan harga yang terjangkau,” katanya. (Kumparan.com).

Menurut mantan Kepala Bulog ini, permasalahan yang terjadi adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah. Dimana di dalamnya ditetapkan pembelian gabah. Seharusnya Inpres ini menurutnya setiap tahun diganti, agar para petani untung dan konsumennya diuntungkan.

“Memang aneh bin ajaib Inpres ini dari tahun 2005 hingga 2018 belum diganti, sehingga jika Bulog membeli kemahalan akan menjadi masalah, akan bisa dipenjara pegawainya, dan akhirnya akan kalah bersaing dengan pihak swasta yang bisa mobile dan bayar cash,” jelasnya.

Rizal menjelaskan, yang juga menjadi masalah yaitu data terkait beras. Terutama antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan serta termasuk Bulog.

“Seharusnya tugas Menko Perekonomian membuat dan menentukan data yang benar. Saya enggak ngerti Menteri Perekonomian ngapain aja selama ini. Inpres enggak diubah, data enggak jelas, dan pada akhirnya pembelian beras diputuskan di rapat Wakil Presiden yang seharusnya pada level Menko Perekonomian dari situ diambil tindakan apakah perlu impor atau tidak,” ungkapnya.

BACA JUGA :   Gurita Narkoba Di Bumi Anoa, Sampai Kapan?

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyelesaikan persoalan data terkait luas panen dan produktivitas beras yang selama ini belum terpadu.

Kapitalisme Biang Kerok Kebijakan Impor

Tugas Negara adalah menjamin semua kebutuhan pokok bagi rakyatnya, termasuk pangan. Karena demikian pentingnya maka Negara harus menjamin persediaan pangan ini, dalam kondisi apapun. Dan tugas mengupayakan kebutuhan primer tercukupi bagi rakyat ini wajib dimaksimalkan. Saat ini, persoalan impor beras menuai kontroversi, persoalan ini terletak apakah Indonesia bisa menyelesaikan manajemen stok nasional, dari hulu dan hilir.

Rencana pemerintah melalui Kementerian Perdagangan melakukan impor beras menarik untuk dicermati bersama. Setidaknya ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan impor beras saat ini. Pertama, dari sisi jenis beras yang akan diimpor, yang merupakan jenis khusus. Artinya bukan beras kelas medium yang saat ini sedang mengalami lonjakan harga di pasaran. Kedua, momentum untuk melakukan impor beras. Ketiga, jumlah beras yang akan diimpor. Dan, yang terakhir adalah lembaga yang ditugasi untuk melakukan impor beras.

Karena itu, ketahanan pangan negeri ini masih lemah, dalam perspektif Islam negara wajib memberikan subsidi yang cukup bagi para petani agar mereka dapat memproduksi pangan, agar biaya produksi ringan, sehingga keuntungan yang mereka peroleh juga besar. Sebab, pangan adalah masalah strategis, dimana negara tidak boleh tergantung kepada negara lain. Ketergantungan pangan terhadap Negara lain bisa mengakibatkan Negara akan dengan mudah dijajah dan dikuasai.

Dalam realitasnya bidang pertanian Indonesia dan negara-negara berkembang terperangkap dalam jebakan negara-negara maju dalam bentuk perdagangan bebas dan pasar bebas yang dinaungi oleh organisasi World Trade Organization (WTO). Negara-negara berkembang didesak oleh negara-negara maju agar membuka pasar dalam negeri mereka dengan menghilangkan proteksi pertanian nasional baik dengan pencabutan subsidi maupun dengan penghapusan hambatan tarif.

BACA JUGA :   Korupsi Pembangunan Kota Idaman, Kabupaten Gowa ke Tingkat Penyidikan

Sebaliknya negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Inggris, Jerman dan Prancis melakukan proteksi luar biasa terhadap para petani mereka dalam bentuk subsidi, hambatan tarif, dan halangan-halangan impor lainnya. Negara-negara maju tersebut menyadari betapa pentingnya pertanian bagi perekonomian dan vitalnya ketahanan pangan untuk kemandirian negara.

Islam Punya Solusi

Kebijakan pemerintah Indonesia melakukan impor beras sangat merugikan petani dan masyarakat. Kebijakan tersebut hanya menguntungkan sekelompok kecil spekulan pedagang besar termasuk Bulog. Kebijakan impor beras dengan tujuan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia merupakan kebijakan zalim karena merupakan kebohongan publik, sebab faktanya impor beras tidak dapat mengentaskan kemiskinan namun kebijakan tersebut didorong oleh motif rente.

Dalam pandangan Islam, sektor pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi di samping perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa). Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang apabila permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan, dapat menyebabkan goncangnya perekonomian negara,

bahkan akan membuat suatu negara menjadi lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain. Maka tentunya, kebijakan pangan Khilafah harus dijaga dari unsur dominasi dan dikte negara asing, serta dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan ke depan, bukan semata-mata target produksi sebagaimana dalam sistem kapitalisme.

Oleh karenanya perhatian Negara dalam sistem Islam pun harus dicurahkan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan pertanian ini,agar kebutuhan pangan untuk rakyat terpenuhi. Langkah optimalisasi pengelolaan ini dilaksanakan dengan beberapa kebijakan yang harus sesuai dengan ketetapan hukum syara, agar kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Walhasil, menyikapi kebijakan impor ini sudah seharusnya umat meninggalkan kepercayaannya pada kebijakan Kapitalis yang zalim dan merusak, mendukung dan berusaha merealisasikan politik pertanian Islam secara kaffah dengan menerapkan syariat Islam sebagai problem solving umat, dan Khilafah Islam sebagai wadah bersatunya umat dalam mengatur urusan mereka, termasuk urusan pangan. Wallahu’alam. (***)

BACA JUGA :   KPU Award Disinyalir Ajang Mencari Keuntungan Komisioner KPU Koltim

 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co