Polemik Terlibatnya Swasta Asing Dalam Pengelolaan Bandara

Yusfira
Yusfira

Perusahaan asal India GMR Airport Consortium, memenangkan tender pengelolaan Bandara Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara. GMR akan ikut mengelola bandara ini selama 25 tahun melalui kemitraan strategis (strategic partnership) dengan PT Angkasa Pura II. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengemukakan “Angkasa Pura II mendapatkan dua keuntungan, yaitu sebesar Rp 1,58 triliun dari GMR serta ada pembangunan dan pengembangan Kualanamu sebesar Rp 3 triliun,” ujarnya (KumparanBisnis, 26 November 2021).

Dalih-dalih kerjasama dengan asing bukanlah hal yang baru. Belum lama ini, pemerintah kembali mengizinkan swasta asing untuk menguras aset-aset negara secara perlahan. Iming-iming keuntungan selalu menjadi alasan kuat pemerintah untuk mengizinkan adanya kerjasama dengan swasta asing. Dibalik adanya keuntungan yang diberikan swasta asing disetiap kerjasama, selalu ada agenda tersembunyi yang terkemas rapi. Agenda tersebut lebih menguntungkan asing berkali-kali lipat dari yang diberikan.

Yah, keuntungan sangatlah menggiurkan bagi pemerintah disistem Kapitalisme. Ketamakan pemerintah terhadap materi terlihat jelas. Hanya dengan janji keuntungan yang tidak seberapa, pemerintah mampu menggadaikan aset negara ke asing tanpa memikirkan dampak kedepannya. Pemerintah hanya melihat berapa nominal yang akan mereka dapatkan secara personal dengan adanya kerjasama ini. Sedangkan bagi rakyat penggadaian aset negara dengan iming-iming kesejahteraan, bagaikan janji yang bersifat utopis semata.

Bagaimana tidak? Kalau memang pemerintah mengizinkan kerjasama tersebut untuk kepentingan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, seharusnya pemerintah bisa belajar dengan kerjasama-kerjasama sebelumnya. Dimana setelah ada kerjasama dengan asing, terbitltah permasalahan baru seperti utang negara yang bertambah. Pemerintah tidak pernah mau belajar dari pengalaman sebelumnya. Alih-alih menyelesaikan persoalan, malah semakin menambah masalah. Ujung-ujungnya rakyatlah yang akan menerima imbas dari setiap kebijakan yang pemerintah ambil.

Kebijakan yang berada dalam kendali sistem Kapitalisme memang cenderung memihak pada pemilik modal. Inilah konsekuensi dari penerapan sistem kapitalis sekuler dalam kehidupan bernegara. Logika kapitalisme yang menyerahkan pengelolaan aset negara ke swasta asing menandakan pemerintah tidak betanggung jawab terhadap kepentingan rakyatnya, justru memposisikan diri mereka sebagai pelaku bisnis. Meraih keuntungan sebesar-besarnya dari setiap kebijakan sekalipun harus menggadaikan kepentingan rakyat.

Pengaturan sistem sekarang ini berbeda sekali jika negara diatur dengan sistem Islam. Aturan Islam memandang aset negara harus dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat sehingga dalam pengelolaannya tidak berpusat pada tingkat keuntungan semata. Sehingga rakyat bisa disejahterakan dengan aset negara tanpa dibebani utang yang mengharuskan mereka membayar pajak. Karena negara bertanggung jawab penuh dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya.

 

Selain itu negara wajib mengelola sendiri setiap asetnya dan tidak boleh diserahkan kepada asing. Melihat semua persoalan yang terjadi pada negeri ini, sudah semestinya kita sama-sama berusaha untuk  beralih kepada aturan Islam dan menerapkan semua syariat-Nya secara kaffah agar kesejahteraan yang diinginkan bisa tercapai. Wallahu a’lam bishawab.


Oleh : Yusfira (Muslimah Kendari)

error: Hak Cipta dalam Undang-undang