Prostitusi di Kendari Beach Menjamur , Akankah  Pemerintah Berdiam Diri?

Siti Hartanti
Siti Hartanti

Oleh: Siti Hartanti (Aktivis Dakwah Kampus)


Prostitusi kian berjamur. Belum lama geger berita prostitusi dikalangan artis, kini salah satu media ternama Kota Kendari kembali menelusuri jejak jejak prostitusi di Kendari Beach (Kebi), Kota Kendari. Bertajuk Kendari Undercover, telisik.id mengungkap fakta mencengangkan. Bisnis Prostitusi dikawasan Kendari Beach semakin menggeliat, terlebih di era berlakunya new normal.

“Dikenal sebagai kawasan yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, Kendari Beach, atau lebih dikenal dengan Kebi, yang terletak di sisi Barat Kota Kendari, ternyata tak lepas dari praktik prostitusi. Telisik.id menggali fakta yang ada di lapangan mengenai bisnis haram ini dan benar saja, lokasi eksekusi bisnis prostitusi tak terpusat di satu titik saja, melainkan tersebar di berbagai titik kawasan Kebi. (Telisik, id)

Hal ini sangat disayangkan. Sebab,  Kendari Beach merupakan kawasan pariwisata yang selalu ramai dipadati pengunjung. Namun ternyata merajalela bisnis haram yang sangat merusak generasi. Diketahui, usia rata rata PSK yang mangkal di Kendari Beach adalah 20-25 tahun yang notabene-nya adalah mahasiswi. Tak hanya itu, penyewa jasa PSK bukan hanya “om om” saja, namun  pelanggan tetap bisnis haram ini justru dari kalangan mahasiswa. Ironis bukan?

Akibat Strategi Bisnis Berbasis Kapitalis

Pariwisata menjadi salah satu aspek penyokong ekonomi negara, karena sektor ini termasuk penyumbang APBN terbesar setelah pajak. Sektor pengelolaan SDA tak mungkin bisa diharapkan secara penuh, maka pariwisatalah yang digenjot.

Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata Oneng Setya Harini mengatakan pariwisata menjanjikan manfaat secara ekonomi, yaitu menambah devisa negara, pemasukan daerah, menciptakan lapangan kerja dan mensejahterakan kehidupan warga sekitar. Pemerintah menargetkan pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar pada 2019 yang diperkirakan bisa menyumbang Rp. 240 triliun untuk negara. (Anadolu Agency, 28/12/2017)

Namun, target pemerintah akan pariwisata beriringan dengan meningkatnya jumlah kasus prostitusi. End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking of Children (ECPAT) menyimpulkan prostitusi terjadi di semua destinasi wisata di Indonesia. Kesimpulan itu diperoleh setelah riset ECPAT di 10 destinasi wisata di Indonesia sepanjang 2015-2017 menemukan terdapat praktik prostitusi dii semua wilayah tersebut.

Ironisnya lagi prostitusi nampak mustahil untuk terpisah dari bisnis pariwisata. Peneliti studipariwisata.com, Ahmad Rosyidi Syahid mengungkap, prostitusi yang timbul dari kegiatan pariwisata berkembang secara terselubung dan sulit diberantas meskipun hal tersebut sudah menjadi rahasia umum. Hal ini juga ikut bertanggung jawab dalam meningkatnya penyebaran HIV-AIDS.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Sistem kapitalis sekuler membuka peluang kebebasan dalam sistem sosial, sehingga menjadikan prostitusi sebagai bisnis yang menggiurkan, bahkan untuk menarik wisatawan. Bisnis prostitusi seperti teori ekonomi, erat kaitanya dengan suplay dan demand. Ada sebuah simbiosis mutualisme yang melanggar moral, namun memberi warna tersendiri dalam rangkaian kegiatan wisata.

Dalam tulisannya, Ustadz Iwan Januar memaparkan, ideologi kapitalisme menekankan arti penting dua hal; kesenangan dan harga (price and pleasure). Hidup itu harus mencari kebahagiaan dan kebahagiaan itu haruslah berupa kesenangan, yang bukan saja berasal dari materi, melainkan dari kepuasan seksual.

Kapitalisme yang tak kenal halal-haram menjadikan seks sebagai komoditi yang bisa diperdagangkan, bisa dieksploitasi. Kebutuhan seks di mata mereka bisa mengikuti hukum supply and demand. Bahkan penawaran akan menciptakan permintaan.

Prostutisi adalah industri bisnis yang bagus dan mengiurkan. Ketika masyarakat disodori dengan eksploitasi penampilan perempuan yang seronok, dibanjiri pornografi, maka bisnis prostitusi menjadi prospektif. Di sinilah  berlaku pleasure & price. PSK yang bisa memberikan pleasure yang tinggi, maka tinggi pula price-nya.

Pemerintah tak seharusnya berdiam diri, apalagi hadir memfasilitasi. Terlebih pengelola wisata diserahkan kepada swasta, yang berpotensi besar menghadirkan bisnis prostitusi. Pemerintah harusnya menetapkan sanksi hukum yang tegas tanpa pandang bulu kepada para pezina, bukan saja pada mucikari.

Islam Hadir Sebagai Solusi

Islam memandang berwisata bukanlah hanya sekedar ajang bersenang-senang. Namun, ada nilai ibadah didalamnya. Islam memandang berwisata adalah sarana mendekatkan diri kepada Rabb kita dengan mentadabburi keindahan ciptaan-Nya. Sekaligus juga menjadi sarana membangun keakraban keluarga dengan tetap memperhatikan hukum syara’.

Khilafah sebagai penyelenggara syariat islam tidak menjadikan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Karena Islam memiliki sumber pendapatan lain dengan memaksimalkan pengelolaan SDA. Selain itu ada kharaj, jizyah, dan yang lainnya yang dapat dijadikan sebagai pemasukan APBN. Pun dalam pengelolaan wisata, tidak diserahkan kepada swasta melainkan dipantau dan dikelola negara.

Tentu saja, bisnis prostitusi di tempat tempat wisata dan dimanapun tak akan ada. Sebab, sebelum menjadi industri prostitusi, para pezina individual telah mendapat hukum yang setimpal. Bagi yang sudah menikah (muhson) akan dirajam dan dilempari batu hingga tewas tanpa rasa iba. Dan bagi yang belum menikah (ghoiru muhson) akan dijilid dan dicambuk 100 kali dan diasingkan. Bisa dipastikan tak akan ada yang berhasrat menjadikan prostitusi sebagai bisnis, karena efeknya sangat mengerikan. Demikianlah syariat dari Allah sebagai solusi atas segala problematika. Wallahua’lam biishowwab


error: Hak Cipta dalam Undang-undang