PT Rajawali Akan Polisikan Ketua JLP-Sultra Karena Pencemaran Nama Baik

Muharram

KENDARI – Direktur Operasional Raja Wali Muharram SP angkat bicara soal laporan polisi yang dilayangkan JLP-SULTRA terhadap perusahannya di Mapolda Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menurut Muharram SP, Wawan Soneangkano sebagai Ketua Umum Jaringan Linkar Penambangan Sultra, telah lancang melaporkan perusahaanya, di Mapolda Sultra dengan menuding PT. Raja
Wali Sorayahmas, telah melakukan aktivitas penambangan ilegal di blok Morombo, Kecamatan Langgikima, Konawe Utara.

Soal tudingan Wawan Soneangkano bahwa PT. Raja Wali Sorayahmas tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), dan serta tidak membayar pajak selama melakukan aktivitas

Kata Muharram PT. Raja Wali Sorahmas sangat keberatan dengan tudingan Ketua Umum JLP- Sultra terhadapnya. Karena hingga saat ini perusahaan dimaksud belum operasi.

“bersama ini saya Direktur Operasional Raja Wali akan mengambil langka hukum dengan melaporkan Ketua Umum JLP-SULTRA beserta jajarannya, atas pencemaran nama baik yang dialamatkan pada PT. Raja Wali,” tegas Muharram

Muharram SP mengungkapkan saat ini tim hukum PT Raja Wali Sorahmas sementara menyusun laporan resmi ke Mapolda Sultra.

Muharram menilai ketua JPL- Sultra tidak memiliki bukti rill soal tuduhannya itu.

Muharram menguraikan adapun dasar-dasar diajukannya laporan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Ketua JLP-Sultra.

Dikarenakan pada tanggal. 28 Maret 2022, ketua JLP- SULTRA, melakukan demonstrasi di depan halaman Mapolda Sultra dan menuding PT. Raja Wali Sorayahmas.

a. Melakukan penambangan ilegal
b. Tidak memiliki ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).
c. Dan mungkin tidak bayar Pajak selama melakukan aktivitas penambangan.

Kata Muharram SP itu tidak benar, karena semua dokumen perushaan PT Raja Wali lengkap. dan sampai sekarang PT Raja Wali belum melakukan penambangan seperti yang dituduhkan oleh Ketua Umum JPL-Sultra

“kami harap agar Wawan Soneangkano nantinya di proses sesuai undang undang dan peraturan yang berlaku, agar menjadi pembelajaran, ” harap Muharram.

Kata Muharram, apabila laporan resmi kami layangkan, agar menjadi pembelajaran kepada oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab dikemudian hari, jangan berkedok dan selalu mengatasnamakan Lembaga dan masyarakat.