Pulau Buton di Obral, Perdagangan Legal di Sistem Liberal

Siti Maisaroh, S. Pd.
Siti Maisaroh, S. Pd.

Oleh: Siti Maisaroh, S. Pd.  (Relawan Opini)


Pulau Pendek namanya, sebuah pulau kecil yang terletak di wilayah perairan Pulau Buton. Sulawesi Tenggara tetiba menjadi viral di media sosial karena dijual di situs jual beli. Warga tidak terima dan akan mempolisikan penjual pulau.

Pulau Pendek secara administratif terletak di Desa Boneatiro Barat, Kapontori, Kabupaten Buton. Kepala Desa Boneatiro Barat, Ilyas menegaskan warganya tidak terima pulau mereka dijual “Hampir seluruh anak cucu (nenek moyang), baik kami yang di wilayah Kecamatan Kapontori maupun perantau mau pulang karena merasa kaget sekali (ada kabar Pulau Pendek dijual),” ujar Ilyas kepada detikcom, minggu (30/8/2020).

Bukan baru kali ini saja muncul berita penjualan pulau. Pada tahun 2009 lalu, ada tiga pulau di Kabupaten Mentawai yang ditawarkan di situs Privateislandonline com yakni Pulau Makaroni, Pulau Kandui, dan Pulau Siloinak. Tahun 2012 pada situs yang sama juga, Pulau Gambar yang terletak di barat daya kalimanta ditawarkan seharga 6,8 milyar, Pulau Gili Nanggu di Lombok, Nusa Tenggara Barat dijual seharga 9,9 milyar. (Detikfinance.com, 19/06/2020).

Pengelolaan kepemilikan ini akan terus menjadi masalah ketika negara tidak berperan sebagai pengurus dan pelayan umat. Akibatnya, sumber daya alam (SDA) termasuk pulau-pulau di dalamnya akan terus menjadi rebutan swasta ketika negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator seperti dalam sistem kapitalis saat ini. Negara hanya berperan sebagai penjual dan tidak peduli dengan nasib masyarakat yang ada di dalamnya.

Padahal, dalam Islam, ada aturan yang jelas mengenai kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Dalam Islam, pulau adalah hak milik umum yang pengelolaannya diserahkan kepada negara untuk mengaturnya. Negara tidak berhak memperjualbelikan hak kepemilikan umum karena itu diperuntukkan bagi rakyat. Negara hanya sebagai pengelola terhadap harta milik rakyat, dimana tidak boleh menyerahkannya kepada swasta ataupun pihak lainnya.

Islam akan menjaga dan mengelola kepemilikan umum termasuk pulau-pulau dan segala sumber daya alam (SDA) yang ada di dalamnya untuk dikembalikan kepada rakyat dengan menyediakan fasilitas yang menjadi kebutuhan masyarakat umum seluruhnya.

Kasus penjualan pulau adalah bukti kesekian akan kebutuhan umat pada sistem aturan yang mampu mengatur dan mengelola kepemilikan umum termasuk pulau ini dengan benar. Islam tidak akan memberi ruang sedikitpun kepada siapa saja untuk menguasai hak milik umum. Sudah saatnya umat diatur oleh islam dalam urusan kepemilikan, baik kepemilikan umum maupun kepemilikan negara, bahkan kepemilikan individu.

Wallahu’alam bisshowab.


error: Hak Cipta dalam Undang-undang