Pulau Komodo: Benarkah Lebih Baik Dijual daripada Dipelihara?

Zulhilda
Zulhilda

Penulis  : Zulhilda | Publzher : Iksan


Oleh : Nurwulan, S. Pd (Relawan Opini Kendari)


Indonesia memang kaya dengan pesona alam yang memanjakan mata dimulai dari lautan hingga daratannya. Inilah yang menarik perhatian negara lain selalu ingin berkunjung ke Indonesia bahkan tidak sedikit ingin memiliki salah satu pesona alam yang ada di Indonesia. Sayangnya, pandangan pemerintah Indonesia terhadap kekayaan alam yang Allah Swt limpahkan tidak selaras dengan apa yang dilihat oleh negara lain. Alih-alih memelihara, mereka malah dengan gamblang ingin menjual salah satu kekayaan alam Indonesia ini ke negara lain.

Seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam Rakornas Percepatan Pengembangan 2 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Jumat (27/11). Ia menegaskan akan tetap mempromosikan proyek wisata Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur (NTT). Alasannya, komodo merupakan hewan yang hanya ada di Indonesia sehingga memiliki nilai jual tinggi. Ia mengakui jika proyek ini memang bersifat komersil. Namun, tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan hewan langka tersebut.

 

Lagi-lagi, demi meraih keuntungan yang fantastis pemerintah rela melepas salah satu aset negara bahkan mereka berdalih jika hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian pesona alam tersebut. Inilah potret pemerintahan kapitalistik yang bergerak di atas keuntungan materi sehingga mengabaikan hak-hak makhluk hidup seperti komodo atau pun makhluk hidup yang lain. Lebih lanjut, hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka pembangunan pariwisata yang dianggap mampu memberikan pemasukan yang besar bagi negara.

Sangat jelas jika pemerintah di sistem demokrasi sangat rakus dengan materi. Segala macam cara akan dihalalkan termasuk jika harus merugikan bahkan merusak habitat alam yang hidup di suatu wilayah. Saking tak ingin dinilai zalim terhadap komodo, Luhut bahkan mengatakan jika pengembangan destinasi wisata tersebut tetap mempertimbangkan kelestarian alam, khususnya komodo sendiri.

BACA JUGA :   Dewan Pers Verifikasi Faktual Kepengurusan SMSI Pusat

 

Sehingga, ia bahkan menyarankan Gubernur NTT untuk menunjuk konsultan global yang memiliki pengalaman menata pariwisata premium untuk mengelola wisata Pulau Komodo. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meredam emosi masyarakat yang menolak rencana pembangunan proyek “jurrasic park” yang sempat digadangkan oleh luhut pada 2019 lalu. Ternyata,  perhatian masyarakat terhadap kelestarian alam berbanding sangat jauh dengan apa yang dilakukan pemerintah. Inilah bukti jika rezim kapitalistik tidak benar-benar peduli dengan keadaan alam Indonesia melainkan hanya fokus pada meraup keuntungan yang banyak dari nilai jual kekayaan alam itu sendiri, sangat rakus.

Kekayaan Alam, Sebaiknya Dijual atau Dipelihara?

Kekayaan alam merupakan anugrah yang tidak semua wilayah miliki. Sebagai aset penting dan juga berkah sudah seharusnya keberadaan pesona keindahan maupun kekayaan alam di suatu wilayah dipelihara dan dilestarikan bukan malah ditawarkan ke daerah lain apalagi hingga dijual. Sehingga, bentuk kezaliman yang nyata jika saja pemerintah dengan gegabah menawarkan aset negara untuk dimiliki oleh negara lain hanya karena alasan keuntungan materi yang besar. Bukan rahasia lagi, setiap aset negara yang dikelola oleh asing maupun swasta hanya mendatangkan kerugian tidak hanya bagi masyarakat melainkan juga ekosistem yang dikelola.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co