Restui Kedatangan TKA Cina, Tanda Inkonsitensi Pemerintah Sultra


Oleh : Hasrianti

(Mahasiswi UHO)


 Rencana kedatangan TKA Cina ke Bumi Anoa kembali menjadi topik panas, terlebih saat ini masyarakat masih dalam kondisi pilu sebab wabah covid-19 yang tak kunjung berakhir meski pemerintah sudah memberikan izin beraktivitas seperti biasa di era new normal life. Jelas saja hal tersebut panen penolakan dari masyarakat setempat, sangat beralasan jika sampai memicu demonstrasi besar-besaran. Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh juga berjanji beberapa  bulan lalu, bahwasanya ia akan memimpin demonstrasi penolakan, semoga saja janji tersebut bukan sekedar janji tapi bentuk penolakan yang serius yang harus ditagih. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sultra diketahui telah menyetujui rencana kedatangan 500 TKA Cina di Kawasan industri Kecamatan Morosi, jumat 12 Juni lalu (www.penasultra.com). Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sultra.

Seharusnya pemerintah  fokus pada usaha memutus rantai penyebaran covid-19 dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ketua PP Jamindo, Muhamad Gilang menilai rencana kedatangan 500 TKA menuai kontroversi dan membuat gaduh masyarakat, sebab rencana tersebut datang disaat yang kurang tepat. Terlebih lagi disaat wilayah Sultra masih dalam kondisi zona merah penularan atau penyebaran Covid-19 (www.detiksultra.com).

Hal ini memperlihatkan pemerintah Sultra sudah tidak serius dan terlihat plin plan sebab awalnya rencana kedatangan TKA Cina sempat ditolak. Beredar surat  undangan rapat yang juga mengundang seluruh ketua BEM Universitas se Sultra, tentu ini juga menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, pemerintah berusaha mengkounter dukungan dari mahasiswa. Keberadaan mahasiswa memang selalu jadi hal harus diperhitungkan terutama dalam membuat sebuah kebijakan, bisa saja mendukung atau justru menolak dengan keras. Sepanjang pergerakan mahasiswa selalu jadi kisah heroik dalam setiap perubahan tatanan sosial dan politik, hal ini tidak lepas dari potensi besar yang dimilikinya.

Disisi lain harus tetap waspada adanya upaya propokatif, dan oknum tertentu yang bisa saja mengambil keuntungan dari adanya isu yang beredar. Diketahui Ketua BEM UHO juga tidak mengikuti rapat koordinasi yang diadakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang membahas rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA), hingga sampai saat ini tetap menolak masuknya TKA. Penolakan tersebut muncul juga dari beberapa Aktivis mahasiswa Sultra dengan berbagai pertimbangan terutama menyangkut nasib masyarakat lokal Sultra tentunya.

Meski begitu, terlepas dari pandemi corona atau tidak, kebijakan masuknya TKA Cina ini tetap harus ditolak. Pasalnya, masyarakat Sultra banyak yang membutuhkan pekerjaan, dan keputusan ini memberikan peluang terus menerus bagi Asing untuk mengeruk sumberdaya Sultra. Kondisi ini juga memperlihatkan wajah buruk oligarki yang penuh borok. Di samping itu, makin mempertegas praktik neoliberalisme sumber daya nafkah di dalam negeri.  Sejatinya, dalam sistem ekonomi Kapitalisme menjadi sebuah ‘keniscayaan’ bahwa pemilik modallah yang berhak untuk menguasai berbagai sektor penting termasuk sumber daya alam yang posisinya sangat menguntungkan bagi mereka

Editor : Rj | Publizher : Iksan

           

error: Hak Cipta dalam Undang-undang