Ragam  

Ribut Dugaan Pungli Rapid Test, Selesai di Hearing DPRD Konawe

Ketgam : Suasana Hearing DPRD Konawe soal dugaan pungli rapid test di Dinas Kesehatan Konawe yang di pimpin Ketua Komisi III, Susi Srihartina.
Ketgam : Suasana Hearing DPRD Konawe soal dugaan pungli rapid test di Dinas Kesehatan Konawe yang di pimpin Ketua Komisi III, Susi Srihartina.

Reporter : Rj | editor : Armin | Publzher : Iksan


KALOSARA NEWS : Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) sebesar Rp 50 ribu per orang oleh oknum pegawai di Dinas Kesehatan dalam melakukan Rapid Test. RDP tersebut atas permintan dari Gerakan Masyarakat  Perangi Korupsi (GMPK)bebera waktu lalu saat unjuk rasa

Dengar Pendapat berlangsung di ruangan sidang gedung Gusli Topan Sabar. Selasa, 21,07/2020 yang di pimpin oleh ketua Komisi III DPRD Konawe Susi Srihartina dengan anggota Hariadi, Ginal Sambari, H. Murni Tombili, Ulfiah dan Wakil Ketua I DPRD Konawe Rusdianto, serta dari Dinas Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi GMPK sebagai pengadu.

Berita Terkait : 

Bupati Kery Minta Pelaku Pungli di Dinkes Konawe Dimutasi

Dinkes Konawe Diduga Jual Beli Hasil Rapid Test

Usai Hearing, Ketua Komisi III DPRD Konawe, Susi Srihartina menuturkan keduanya telah bersepakat untuk saling memaafkan setelah mendengar saran yang kami berikan.

“Kita sebenarnya tau bahwa masalah ini bisa diselesaikan, karena ini bukan kesengajaan yang dilakukan oleh Dinas, olehnya itu kami menyimpulkan bahwa masalah ini harapannya tidak cukup besar,” kata Politisi PAN Konawe ini.

DPRD juga mempersilahkan pada GMPK untuk melanjutkan ke penegak Hukum. Kalau untuk DPRD sudah di anggap selesai. “Soal itu kami kembalikan ke pemohon dalam hal ini GMPK, kami hanya menengahi saja, ” tutupnya.

Sementara itu, Ketua GMPK Konawe Sumantri menuturkan, secara kemanusian dirinya telah memaafkan, namun secara hukum tetap berlanjut.

“Sebelum kami aksi, kami sudah adukan persoalan ini ke penegak hukum, disana sudah diperiksa beberapa saksi, bahkan pelaku juga sudah di panggil, secara pribadi saya sudah maafkan,” kata Sumantri usai Hearing.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Mawar Taligana, meyebut bahwa petugas mereka dalam melakukan Rapid test tidak perna memasang tarif dalam Rapid test. Kalau pun ada yg memberikan uang pada petugas. Itu bisa saja uang terimakasih.

“Rapid itu ada dua, yang pertama mandiri yang kedua Rapid rekomendasi, jadi yang gratis itu Rapid rekomendasi, jadi mahasiswa ini yang mau daftar ke perguruan tinggi itu harusnya Rapid Mandiri, tetapi karena kebijakan kami maka kami Rapid gratis,” kata Mawar.

Terkait anggotanya, di adukan ke penegak hukum, Mawar menyerahkan sepenuhnya pada pengadu. “Kalau itukan haknya, setiap warga negara kan berhak untuk melapor. Adapun prosesnya silakan berjalan saja, ” tutup Mawar.


error: Hak Cipta dalam Undang-undang