RUU  Versus Aturan yang  Hakiki


Oleh: Juwita Rasnur, S.T.

(Pemerhati Sosial Asal Konawe, Sulawesi Tenggara)


Akhir bulan september kita bersama menyaksikan aksi mahasiswa, terkait RUU yang hampir melibatkan elemen kampus yang berada di seluruh wilayah nusantara. Pergerakan mahasiswa yang serupa juga terjadi di kabupaten konawe, Ribuan mahasiswa Universitas Lakidende (Unilaki) dan Akademi Keperawatan (Akper), Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Kamis (26/9/2019).

Hal ini dilalukan sebagai bentuk protes mahasiswa atas pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Sekertaris Umum (Sekum) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Konawe, Rekisman menyebut, pemerintah dan DPR saat ini sedang berupaya membentuk suatu pemerintahan yang otoriter. Sebab semua ruang kritik atas kebijikan mulai dikikis. “Anehnya lagi, di saat pemerintah ingin memberikan hukuman pidana bagi masyarakat kecil dengan pasal “ngawurnya”, mereka justru memberikan keringanan bagi pelaku korupsi dan korporasi,” (Zonasultra.com, Kamis, 26/9/2019).

 

Mengkritisi RUU yang Bermasalah

Kalau kita melihat isi RUU yang sedang di bahas termasuk RUU KUHP, nampaknya memang hanya menguntungkan segelintir orang saja. Lihat  saja pasal kontrovesial salah satunya adalah, sejumlah pasal di RUU KUHP memuat hukuman bagi pelaku korupsi, misal pasal 603 RUU KUHP mengatur pelaku korupsi dihukum seumur hidup, atau paling sedikit 2 tahun penjara dan maksimal 20 tahun.

BACA JUGA :   Puluhan Warga Koltim Kepung Rencana Lokasi Penambangan Batu, Diduga Lokasi Itu Belum Miliki Izin  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co