Sektor Pendidikan Konawe Masih Terpuruk

Oleh: Dedi Finafiskar

Berbagai permasalahan seringkali menghambat peningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Konawe, khususnya di daerah terpencil masih banyak dijumpai kondisi di mana anak-anak belum terlayani pendidikannya. Minimnya sarana dan prasarana serta masalah kekurangan guru, hal inilah yang kerap menghambat laju pendidikan di daerah-daerah terpencil yang ada di Konawe.
Anggota Komisi II DPRD Konawe, Irawaty Umar Tjong mengakui, kondisi ini terus berlarut-larut, selama ini sektor pendidikan di Konawe, hanya terfokus pada sektor infrastruktur. Namun minimnya pembangunan dalam rangka peningkatkan sektor Sumber Daya Manusia (SDM).

Padahal kualitas pendidikan yang harus ditingkatkan bermula dari peningkatan SDM-nya. Program-program pemberdayaan serta pengembangan kapasistas dan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana pendidikan, dan lain sebagainya adalah program-program yang bisa dilakukan untuk membantu ketertinggalan pendidikan di Konawe.”SDM yang sangat penting dibenahi dan menciptakan guru yang berkualitas,” katanya

Masih tertinggalnya sektor Pendidikan di Konawe, kata dia, terlihat di beberapa sekolah, salah satunya di SD Negeri 1 Porara, Kecamatan Morosi, dimana Ruang Kelas Belajar (RKB) nya, sudah tidak layak lagi untuk dimanfaatkan, agar aktifitas belajar mengajar tidak terganggu pihak sekolah terpaksa menggunakan ruangan perpustakaan yang diissi oleh tiga kelas.

” Kondisi ini sangat memprihatikan, murid kelas I,II, dan III terpaksa harus menerima pelajaran pada saat yang bersamaan, bahkan parahnya lagi ruangan itu juga digungsikan sebagai ruang guru dan Kepala Sekolah,” ungkapnya.
Kondisi serupa juga, lanjutnya, dialami SD Lalimbue Kecamatan Kapoiala yang hanya memiliki tiga RKB disamping itu tenaga pengajarnya sangat minim. Dimana guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya dua orang. “hanya dua orang PNS, yakni kepala sekolahnya yang sering merangkap sebagiu guru, dan seorang lagi staffnya. Sebelumnya, di sekolah tersebut pernah ada guru Kontrak, tapi tidak bertahan lama karena honor mereka tidak pernah dibayarkan,” lanjutnya.
Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan di Konawe harus mereta, antara di Perkotaan dan daerah terpencil. ia berharap kepada terkait, untuk memikirkan cara terbaik untuk mengatasi hal demikian, ditambah lagi koordinasi antara Dinas terkait dan UPTD dinilai masih kurang optimal.

“SD Porara dan Lalimbue hanyalah contoh kecil sekolah yang berada di daerah terpencil, pada hal kedua itu transportasi sudah bisa diakses, tapi bagaimana dengan Sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Latoma dan Routa. Kami berharap, pada anggaran perubahan nanti, kondisi ini bisa direalisasikan dan diperjuangkan,” tandasnya.
Kepala Dinas Pendidikan, Jumrin Pagala, yang dikonfirmasi tidak menampik hal tersebut, menurutnya kekurangan tenaga pengajar di Konawe memang sudah lama terjadi. Untuk mengantisifasi hal ini, dirinya berinisiatif akan mendistribusikan beberapa Guru Tidak Tetap (GTT) ke beberapa sekolah yang kekurangan tenaga pengajar, dan untuk PNS jika ada pengangkatan baru, maka ia akan mengusulkan pengiriman PNS ke sekolah-sekolah di daerah terpencil. “Kita akan berupaya agar tenaga pengajar ditambah, sehingga ada pemerataan guru yang terjadi di tiap-tiap sekolah, agar kondisi ini bisa segera teratasi,” jelas, pria yang baru tiga bulan menjabat itu.” (***)

error: Hak Cipta dalam Undang-undang