Serahkan LKPD Lebih Awal, BPK Apresiasi Pemda Koltim

Plt Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Koltim tahun anggaran 2020 ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara, Selasa 23 Maret 2021.

Penyerahan ini bersamaan dengan penyerahan LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Buton Selatan (Busel) dan Kota Kendari. Penyerahan ini juga didampingi Pj Sekretaris Daerah Koltim Andi Muh Iqbal Tongasa, Plt Kepala Inspektorat Husain dan Wakil Ketua DPRD Koltim Rahmatia Lukman.

 

 

Untuk diketahui, LKPD Pemkab Koltim Tahun 2019 lalu, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK. Predikat WTP ini berhasil dipertahankan Koltim selama 2 tahun berturut-turut.

“Insyaallah, dengan dukungan semua pihak WTP yang telah kita dapatkan tahun sebelumnya, kita bisa pertahankan,” harap Andi Merya Nur.

Untuk mewujudkan WTP ke tiga itu, pemda Koltim terus berusaha melakukan peningkatan disiplin kerja terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi BPK RI, seperti kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Selain itu, dari sisi pelaporan LKPD pemda Koltim patuh terhadap amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

 

Dengan menitik beratkan pada tujuh laporan keuangan yang menjadi bahan pemeriksaan BPK RI perwakilan sulawesi tenggara (Sultra) antara lain seperti, realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Koltim Tahun 2020, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan kas daerah dan laporan penggunaan anggaran operasional daerah.

Semua itu di lakukan demi tertibnya pelaporan keuangan di pemerintahan koltim dan atau di semua kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim).

BACA JUGA :   Bupati Tony Launcing Penyaluran BLT-DD di Loea

Di tempat yang sama, Andi Sonny, Kepala BPK-RI Perwakilan Sultra mengaperesiasi penyerahan LKPD ini, itu karena penyerahannya lebih cepat dari waktu yang di tentukan dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang laporan keuangan, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan pemerintah daerah kolaka timur (Koltim) mampu melaksanakan perintah UU tersebut.

“Ini apresiasi yang sangat besar dari kami karena daerah mampu menyerahkan 10 hari lebih cepat dari waktu yang ditetapkan, dan kami berharap capaian ini dapat ditingkatkan lagi kedepan, agar disiplin pelaporan keuangan di daerah berjalan tertib sesuai amanat Undang-undang,” kata Andi Sonny.

 

 

Tak lupa di menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah, provinsi dan kota agar pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mematuhi dan memenuhi standar akuntansi pemerintah hal tersebut sesuai amanat undang-undang.

Tertib pelaporan LKPD juga sebagai jembatan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi daerah provinsi dan kota se-Indonesia.

Sebagai tambahan, Senin 23 Maret 2021, Andi Merya Nur di tunjuk sebagai Plt Bupati Koltim oleh Gunbernur Sultra Ali Mazi, menggantikan mendiang Bupati Samsul Barhri yang meninggal pada Jumat 19 Maret 2021 lalu akibat serangan jantung usai bermain bola.


 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co