Sistem Demokrasi Menyamakan Suara Orang Waras dengan Orang Gila

Oleh: Fina Restiar

(Aktivis BMI Community Baubau)

Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata ‘orang gila’?

Orang yang suka senyum, berbicara dan tertawa sendiri tanpa sebab? Atau orang yang suka garuk-garuk kepala, berjalan tanpa arah dan tujuan? Atau orang yang penampilannya acak-acakan, malas merawat diri, kumal dan kotor yang biasa berkeliaran di di jalanan, pasar, mol ataupun tempat lainnya?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  gila artinya : 1. penyakit ingatan (kurang beres ingatannya), sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal), 2. Tidak biasa, tidak sebagaimana mestinya; berbuat yg bukan-bukan (tidak masuk akal).

Namun, apa jadinya jika orang-orang gila seperti pengertian diatas diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih sosok yang nantinya akan memimpin negeri?

Seperti yang dilandisir dari Suara.com (Sabtu, 24/11/2818) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra mengaku adanya aturan penyandang disabilitas mental (gangguan jiwa) bisa ikut mencoblos di Pemilu pada 2019 merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK bernomor 135/PUU-XIII/2015, warga yang mengidap gangguan jiwa bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat khusus.

Putusan MK tersebut, menyatakan pemilih disabilitas mental, sepanjang tidak mengalami gangguan jiwa atau ingatan yang permanen maka masih memiliki hak pilih. Menurutnya, penyandang disabilitas mental yang mau ikut mencoblos juga diwajibkan membawa bukti berupa surat keterangan dokter jiwa.

“Disabilitas mental ini kan semua orang mungkin mengalami tapi ada levelnya. Nah levelnya ini kemudian di tentukan oleh dokter siapa kira kira diantara mereka itu yang bisa milih. Bisa menggunakan nalarnya,” kata dia.

Sebelumnya, KPU menyatakan kaum disabilitas mental atau seseorang yang mempunyai gangguan kejiwaan bisa mendapatkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Disabilitas mental bisa mencoblos itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2018, tentang pemilih di dalam negeri. Jumlah disabilitas mental menurut data KPU sekitar 400 ribu orang.

BACA JUGA :   Kecamatan Anggotoa Pusat TMMD Ke-104 Kodim 1417 Kendari, Ini Alasannya

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, TB Ace Hasan Syadzily menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan tuna gharita atau dikenal dengan disabilitas mental menggunakan hak pilihnya saat pemilu mendatang.

Menurutnya, hak memilih merupakan hak dasar warga negara, termasuk hak perekaman e-KTP yang merupakan salah satu syarat sebagai pemilih.

“Menurut saya hak dia (disabilitas mental) sebagai warga negara untuk memilih adalah bagian hak dari konstitusional dan itu harus dihargai,” katanya keapada Okezone, Sabtu (24/11/2018).

Benar. Dalam PKPU, telah tertuang terkait kriteria hak pilih untuk warna negara yang mengalami gangguan kejiwaan diamtaranya yaitu telah berumur 17 tahun, berdomisili di daerah pemilihan dan sedang tidak terganggu jiwanya. Adapun bagi kriteria warga yang sedang terganggu jiwanya, maka diberlakukan syarat khusus yakni memiliki surat keterangan dari dokter.

Hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh Komisioner KPU Ilham Saputra pada Rabu,21 November lalu.

Saat itu Ilham mengatakan bahwa ODGJ bisa mencoblos jika memiliki surat keterangan sehat dari dokter. “Bila dokter mengatakan dia bisa memilih, ya bisa. Jika tidak ada surat dokter, tidak bisa memilih,” (sumber : jawapos.com).

Namun, KPU akhirnya mengubah aturan tentang pemilih kategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). KPU menyatakan bahwa ODGJ yang ingin mencoblos tidak diwajibkan membawa surat rekomendasi dari dokter.

“Kalau penyandang disabilitas harus dapat surat itu, berat, kasihan, tidak pas lah,” ujar Komisioner KPU Viryan kepada Jawa Pos kemarin (24/11). Penyandang disabilitas yang di-maksud Viryan adalah ODGJ.

– Demokerasi sistem Rakus Kekuasaan –

Dilegalkannya pengidap gangguan mental untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu nanti, sejatinya merupakan bukti konkrit dan nyata bahwa sistem Demokerasi yang tegak di atas dasar pemisahan agama dan kehidupan ini telah berhasil membuka mata kita untuk melihat secara gamblang ‘kebobrokan’ sistem ini.

BACA JUGA :   Rapat Paripurna LKPJ 2018 DPRD, Begini Tanggapan Bupati Konsel

Menyamakan ‘hak suara’ pengidap gangguan mental dengan orang waras tentu merupakan sebuah keputusan yang keliru. Hal ini secara tidak langsung mempertontonkan ‘kedunguan’ secara massal.

Dalam sistem Demokerasi, kedudukan, kekuasaan atau jabatan memang merupakan hal terpenting dan ter ‘urgent’ dalam kehidupan. Sehingga tak heran seribu satu cara ditempuh oleh orang-orang yang ‘rakus’ kursi jabatan untuk merealisasikan mimpinya.

Tidak jarang berbagai upaya-upaya busuk, licik, dan kotor di lakoni. Persaingan tidak sehat sering kali di pertontonkan. Betapa tidak, iming-iming kemewahan dunia sudah di depan mata.

Sehingga aturan yang  sebenarnya telah ditetapkan dalam UU bisa diubah dan disesuaikan dengan ‘kebutuhan’ para pemangku jabatan.

– Bagaimana Kekuasaan dalam Islam? –

Dalam Pandangan Islam, kekuasaan bukan semata memperoleh jabatan dan dukungan rakyat, akan tetapi lebih dari itu bahwa Allah memberikan tata cara menggunakan amanah tersebut dalam formulasi perbaikan dan pembangunan, serta merealisasikan hukum Allah bagi seluruh umat manusia.

Merupakan keniscayaan  dakwah untuk menegakkan amar ma’ruf  nahi mungkar sebagaimana sejarah dakwah yang dilakukan oleh para nabi ditemukan suatu kenyataan bahwa memasuki wilayah politik dan kekuasaan adalah sebuah jalan yang harus dilalui umat Islam, terutama melihat kerusakan sistem politik yang parah di dalamnya. Karena Islam adalah agama yang Syamil (menyeluruh) menyentuh seluruh aspek kehidupan. Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat, rumah tangga dan negara, ekonomi, sosial, budaya dan syariat.

Dan dalam Islam, pengidap gangguan mental, termasuk dalam kelompok yang tidak terbebani syariat dan amalnya tidak akan dihisab kelak di hari akhir. Mereka tidak lagi di haruskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagiamana yang dilakukan oleh orang waras. Sebut saja seperti shalat. Mereka tidak akan berdosa jika tidak mendirikan sholat.

BACA JUGA :   Ketua Bhayangkari dan Kapolres Konawe Kunjungi Tiga Polsek

Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abu Thalib, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه أَبُو دَاوُد)

“Telah diangkat pena (beban hukum) dari tiga golongan: dari orang gila hingga sembuh, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga baligh”. Wallahu A’lam Biasawwab.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co