Sistem Demokrasi Sekuler Lahirkan Rezim Anti Kritik

ilustrasi
ilustrasi

Oleh : Mutia Kanza

Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bukit Asam Said Dadu dipecat dari Komisaris PT Bukit Asam (PTBA) dengan alasan dirinya sudah tidak sejalan dengan pemegang saham Dwi Warna selaku Mentri BUMN. Hal itu terjadi akibat kritik yang disampaikannya terhadap perusahaan negara melalui cuitan akun sosial media. Sementara terkait pemecatannya Said Dadu menuturkan bahwa dirinya tidak memiliki bakat menjadi penjilat. (tribunnews.com, 28 Desember 2018).

Sedangkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merespon cuitan mantan Komisaris PT Bukit Asam Said Didu terkait penjualan saham Freeport bahwa dinyatakan dalam cuitannya informasi yang disampaikan Said Dadu informatif, utuh dan mendidik. Selain itu Said juga dianggap berani berani mengambil resiko dengan mengungkapkan informasi mengenai Freeport tersebut. (cnnindonesia.com, 29 Desember 2018).

Sederet fakta terkait kasus pemecatan Said Dadu akibat kritiknya yang keras terhadap kebijakan rezim atas Freeport telah menunjukkan bahwa rezim hari ini anti terhadap kritik meskipun kebijakan yang dikritik jelas merugikan masyarakat dan malah menguntungkan pihak asing. Selain itu adanya kritik keras terhadap penjualan saham Freeport juga menjadi bukti betapa rusaknya penerapan dari Sistem Ekonomi Kapitalis Neoliberal saat ini.Freeport yang sejatinya milik rakyat seolah hanya menjadi milik penguasa dan para pemilik modal. Maka setiap persoalan yang dihadapi negeri ini sejatinya membutuhkan solusi sistemik sebagaimana yang telah ditawarkan oleh Islam.

BACA JUGA :   Daftar di KPU, Pasangan “Berlian Murni” Harap Penyelenggara Netral

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co