ST. NICKEL BUAT “ULAH” DI KONAWE

ilustrasi
ilustrasi

Lenterasultra.com-(Unaaha)-Belum lama menjalankan usaha di Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, PT. ST Nikel Resurrces ‘kembali’ menuai sorotan publik. Kali ini soal konvensasi.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Hj Nuhung Makati mengatakan, pihaknya baru saja melakukan hearing kepada perusahaan yang bergerak di bidang jasa eksploitasi sumber daya mineral nikel ini terkait soal tuntutan masyarakat yang berada di wilayah ring satu perusahaan.
“Warga yang terkena dampak langsung terhadap kegiatan pertambangan ST. Nikel di Amonggedo,”tuturnya.

Dikatakan, tuntutan masyarakat berkait soal konvensasi perusahaan ini yang belum sama sekali merealisasi konvensasi sebagai tanggungjawab sosialnya.
Karena belum adanya kesepakatan soal nilai ganti rugi.

“Melalui hearing tadi, masyarakat Amonggedo  mengusulkan supaya dalam satu matrik ton saat pengapalan dikeluarkan 1 dolar untuk masyarakat,”tuturnya.

Ia mengaku, selain haering, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa saat ini sedang bernegosiasi secara non formal terhadap pihak perusahaan terkait tuntutan masyarakat tersebut.
“Pemkab dan DPRD secara bersama-sama akan terus memperjuangkan hak masyarakat,”tuturnya.

Menurutnya, tidak ada kewenangan Pemkab untuk mengentikan kegiatan pertambangan PT. ST Nikel di Amonggedo. Karena yang mengeluarkan isin usaha produksi (IUP) dari pemerintah provinsi. Namun untuk pengawasan tetap menjadi tanggungjawab pemerintah daerah pengasil.

Nuhung membantah soal keberadaan dan keabsahan PT. ST Nikel yang dianggap ilegal menjalankan usaha di Amonggedo. Karena secara prosedural semua berkas berkait usaha lengkap dan resmi dikeluarkan oleh pusat melalui provinsi.

“Belum ada kesimpulan. Sekarang kita masih berharap Bapak Bupati Konawe yang saat ini sedang bertemu langsung dengan pihak perusahaan,”jelasnya.

Disinggung soal lahan yang telah dikuasai sebagian pejabat tinggi di Konawe, Nuhung enggan berkomentar.
“Kalau untuk itu adalah urusan Komisi I. Jadi saya tidak bisa berkomentar soal itu,”tuturnya.

BACA JUGA :   Wabub Konawe Buka Turnamen Sepak Bola Banteng Cup 1

Untuk diketahui, PT. ST Nikel Resuuces merupakan salah satu perusahaan yang pernah bermasalah  di Kabupaten Konawe semasa mantan Bupati, Lukman Abunawas. Kebijakan pemerintah saat itu mencabut IUP perusahaan lantaran perusahaan ini dianggap membangkang dan telah ‘mengkibuli’ pemerintah dan masyarakat. Setelah hengkang kini kembali bernogosiasi. Sehingga diberi ruang untuk kembali mengekspolitasi lahan tersebut.

Namun ironis, setelah kembali lokasi pertambangan perusahaan ini justru telah dikuasai oleh para pejabat tinggi di Konawe. Padahal sebelumnya daerah ini merupakan lokasi eks transmigrasi yang kini sedang diklaim kembali oleh warga bersangkuta.

 

Penulis: Pey Bioni

By. Edit

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co