, ,

Sulitnya Mewujudkan Kesejahteraan

Ilustrasi
Ilustrasi

Oleh : Elpiani Basir S.Pd

(Pemerhati Umat)

JAKARTA – Wakil Ketua komisi pemberantasan korupsi (KPK), Laode M Syarief menyoroti maraknyakorupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA). Menurut Laode, banyak pejabat di Indonesia yang sengajamenjual murah SDA.Para pejabat menjual murah sumber daya alam untuk kepentingan pribadinya. Sayangnya, kata Syarief, baru sedikit pejabat nakal tersebut yang ditangkap dan terbukti melakukan korupsi. “Banyak sekali sumber daya alam di Indonesia dijual murah oleh pejabat. Dan ingat, yang ditangkap itu hanya sebagian kecil dan sebagian besar belum tertangkap,​ ” kata Syarief di Gedung KPK lama, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (25/1/2019).

Syarief mencontohkan pejabat yang sudah diproses KPK karena melakukan tindak pidana korupsiberkaitan dengan SDA. Beberapa pejabat negara tersebut yakni, Amin Nasution dan Tengku Azman Jafar.“Jadi agak susah bagi kita untuk menjaga lingkungan Indonesia kalau orang-orang yang seharusnyamerawat itu, tapi tidak amanah,” tekannya.Sejauh ini, kata Syarief, pihaknya baru dapat memproses sekitar 20 penyelenggara negara ataupun pejabatdaerah yang melakukan korupsi di sektor SDA.

Dari korupsi tersebut, sambungnya, KPK menemukankasus yang merugikan negara hingga Rp1,2 triliun.“Lebih dari 20 pejabat diproses KPK terkait sektor kehutanan, ada beberapa kasus yang kerugiannegaranya mencapai Rp1,2 triliun,” terangnya.Temuan KPK bukan halasing buat Indonesia sejak lama, Indonesia sudah menjadi objek rebutan para pejabat yang berprofesi  sebagai makelar penjualan  aset  milik umat ,fenomena ini lumrah dalam Negara yang menerapkan system ekonomi kapitalisme , termasuk liberalisme kepemilikan.

Inilah pangkal penyebab sulitnya mewujutkan kesejahteraan rakyat .Indonesia dengan segudang kekayaaan alamnya yang melimpah meliputi daratan dan lautan hampir semua sumber daya  alam ada di negeri ini  seperti tambang emas,tambang nekel ,batu bara ,tambang Migas dll,jika melihat fakta kekayaan alam Indonesia ini maka sangat tidak mungkin negeri ini mengalami berbagai macam krisis ekonomi dan menanggung utang luar negri yang jumlahnya tidak sedikit.

BACA JUGA :   Bupati Kery Resmikan Pasar Rakyat Samaturu

Indonesia tidak akan bisa keluar dari segala keterpurukan yang ada jika  masih terus mengadopsi sistem ekonomi kapitalis liberal yang mana sistem ini tidak mengatur dengan baik tentang hak kepemilikan setiap individu.Boleh memiliki hak umum asalkan memiliki modal yang banyak yang akhirnya bisa berdampak merugikan publik dan Negara akibat dari penerapan sistem ekonomi yang rusak maka tidak ada jalan lain  jika kita ingin bangsa ini menjadi bangsa yang maju sejahtera dan unggul dalam membangun sebuah peradaban yang besar maka  harus segera meninggalkan sistem ekonomi kapitalis sekuler dan mengambil sebuah sistem yang memang wajib kita terapkan yaitu sistem ekonomi islam.

Dalam Islam dengan jelas mendudukkan konsep yang tepat tentang kepemilikan (al-milkiyah). Kepemilikan (property) hakikatnya seluruhnya adalah milik Allah secara absolut. Allahlah Pemilik kepemilikan dan kekayaan. Allah SWT berfirman yang artinya:”Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa saja  yang ada diantara keduannya”. (QS al-Maidah [5]: 17).Kemudian Allah SWT memberikan wewenang kepada manusia untuk menguasai (istikhlaf) hak milik tersebut dan memberikan izin kepemilikan pada orang tertentu yang sifatnya real. Allah SWT berfirman yang artinya : Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah  yang di karuniakan – Nya kepadamu”. (QS an-Nur [24]: 33).

Pada kepemilikan di tangan manusia inilah konsep kepemilikan dibedakan. Para pemikir ekonomi Islam berupaya memahami nash-nash syariah tentang permasalahan kepemilikan ini. Sejak Abu Ubaid menulis Al-Amwâl hingga Al-Kharâj ditulis oleh Yahya Ibnu Adam al-Qurasyi, kesimpulan atas konsep kepemilikan ini belum jelas. Berangkat dari nash tentang ihyâ’ al-mawât (revivication), Al-Kharâj versi Abu Yusuf maupun Ibnu Adam hanya membagi kepemilikan berdasarkan kepemilikan harta bergerak (tidak tetap), yang dinisbatkan pada kepemilikan individu, dan kepemilikan harta tidak bergerak (tetap), yang dinisbatkan pada kepemilikan bersama.

BACA JUGA :   Dukung KLA, Bupati Konsel Siapkan Taman Bermain Anak Setiap Kecamatan

Di dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah berkata: “Secara global, barang tambang yang nyata dan diperoleh tanpa kesulitan, yang dimanfaatkan oleh publik—seperti garam, air, belerang, tir, bahan untuk balsem, minyak tanah, batu celak dan tanah untuk bahan periuk—tidak boleh dimiliki oleh sekelompok manusia. Sebab, hal itu bisa menggoyahkan ketenteraman manusia, ditambah dengan alasan Nabi saw. pada hadis Abyadh bin Hammal.

Namun, berbeda statusnya jika bahan tambang itu tersembunyi, yang tidak bisa diperoleh tanpa usaha, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Menurut mazhab Syafii, jika suatu barang tambang tidak timbul dengan sendirinya, atau diperoleh dengan usaha penggalian atau pengeboran, maka ia bisa dimiliki oleh sekelompok manusia, karena tanah itu tanah mati (mawât) yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali denganusaha. Artinya, statusnya sama dengan tanah mati yang dihidupkan.

Pendapat ini masih menimbulkan kerancuan. Menurut Prof. Abdul Wahab Khalaf dan Muhammad Abu Zahrah, berkaitan dengan barang tambang di dalam tanah milik privat, pendapat yang terkuat dikemukakan Imam Malik. Menurutnya, semua yang keluar dari perut bumi, berupa batuan dan cairan, adalah milik publik yang diserahkan pengelolaannya kepada negara, dan tidak boleh dikuasai oleh individu.Konsep Islam dalam masalah kepemilikan ini menjadi sangat gamblang ketika Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menulis kitab, An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm. Syaikh Abdul Qadim Zallum kemudian memaparkannya secara lebih sistematis dalam kitabnya. Dipaparkan bahwa Islam membagi konsep kepemilikan secara jelas: kepemilikan individu (private property); kepemilikan publik (collective property); dan kepemilikan negara (state property).

Kepemilikan publik adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum Muslim sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama kaum Muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun terlarang memilikinya secara pribadi. Ada tiga jenis kepemilikan publik:

BACA JUGA :   Dinkop UMKM Pemda Konsel, Gelar Sosialisasi Bantuan PPM Bagi Koperasi

(1) Sarana umum yang diperlukan oleh seluruh warga negara untuk keperluan sehari-hari seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energi, pembangkit listrik dll.

(2) Kekayaan yang asalnya terlarang bagi individu untuk memilikinya seperti jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan, masjid dll.

(3) Barang tambang (sumberdaya alam) yang jumlahnya melimpah, baik berbentuk padat (seperti emas atau besi), cair (seperti minyak bumi), atau gas (seperti gas alam). Rasulullah saw. bersabda: “Kaum muslim sama-sama membutuhkan tiga perkara : padang, air dan api “ . (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).

Walaupun akses terhadapnya terbuka bagi kaum Muslim, regulasinya diatur oleh negara. Kekayaan ini merupakan salah satu sumber pendapatan Baitul Mal kaum Muslim. Khalifah, selaku pemimpin negara, bisa berijtihad dalam rangka mendistribusikan harta tersebut kepada kaum Muslim demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslim.  (***)

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co