Tahu Tempe Makanan Rakyat, Harga Kelas Menengah

Zuliyama

Oleh: Zuliyama (Pemerhati Sosial)


 

Siapa yang tak suka tempe. Makanan yang berbahan dasar kedelai itu baru-baru ini menjadi perbincangan sekaligus kekhawatiran masyarakat ekonomi bawah. Pasalnya, sejak beberapa hari lalu, tahu dan tempe mulai menghilang dari peredaran. Tahu dan tempe sangat sulit ditemukan di pasar tradisional atau penjual keliling. Bahkan, di beberapa pasar tradisional di Kota Tangerang, Banten, tahu dan tempe tidak lagi dijual. Ternyata, penyebab tahu dan tempe menghilang karena harga kedelai yang  tinggi.

 

Dilansir dari Republika.co.id (2/1/2021), Sekjen Sedulur Pengrajin Tahu Indonesia (SPTI), Musodik mengatakan sekitar 25 pengrajin tahu di Bogor yang tergabung dalam SPTI juga turut libur produksi. Mereka tersebar di daerah Parung, Jasinga, Cibinong, dan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Termasuk di Bogor, kenaikan harga kedelai juga terjadi, Musodik merincikan, dua bulan lalu harga bahan baku kedelai masih Rp 7.000 per kilogram. Namun, kini sudah meningkat hingga Rp 9.200-9.500 per kilogram. “Yang naik itu ada dua jenis yang paling banyak dipakai para pengrajin tahu kelas besar, sedang dan kecil yaitu Grade B dan Grade C selama dua bulan itu naik nggak kira-kira,” ujar Musodik kepada Republika di Cibinong, Jumat (1/1).

 

Dodo (37 tahun) salah seorang produsen tahu di Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, juga akan melakukan aksi libur produksi massal. Sebab dirinya juga merasakan kenaikan harga kedelai sejak sepekan terakhir. “Sudah hampir sepekan ini kenaikannya, sekarang Rp 9.400, padahal biasanya Rp 7.000 per kilo,” kata Dodo.Pria yang sudah menjadi perajin tahu sejak tahun 2003 ini pun harus memutar otak agar usaha turun temurun dari keluarganya itu tidak gulung tikar.Alhasil, dirinya terpaksa mengecilkan ukuran tahunya agar biaya produksi tidak membengkak. (Republika.co.id, 2/1/2021)

 

Pelonggaran Impor dalam Menghadapi Masalah Ketahanan Pangan

 

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, pelonggaran impor pangan tampak jelas dalam revisi UU 19/2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani (Perlintan). UU Cipta kerja menghapus frasa pasal 30 ayat (1) beleid itu yang berbunyi: “Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan atau cadangan pangan pemerintah. Dalam UU Cipta Kerja versi 812 halaman, pasal 30 ayat (1) diubah menjadi: “Kecukupan kebutuhan konsumsi dan atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor dengan tetap melindungi kepentingan petani. Frasa “mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional” dalam pasa 15 juga ikut dihapus. Sanksi bagi orang yang mengimpor saat kebutuhan dalam negeri tercukupi dalam pasal 101 juga ditiadakan (tirto.id, 26/10/2020).

 

Miris, Indonesia sebagai negara agraris dengan sumber daya alam melimpah malah bermasalah dalam hal ketahanan pangan. Layaknya pengendara yang mesti melihat kaca spion, pemerintah mestinya belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Namun dalam sistem kapitalisme, pembelajaran itu hanyalah fiktif belaka. Pasalnya dalam sistem ini yang menjadi landasan perbuatannya adalah manfaat, apakah menguntungkan atau merugikan rakyat, maka itu adalah alasan kedua.

BACA JUGA :   Kasat Lantas Konawe Tekan Pegawai Samsat Transparan Melayani Wajib Pajak

 

Impor Pangan Penyebab Langkanya Tahu Tempe

 

Langkanya tahu dan tempe merupakan akibat rendahnya jumlah kedelai yang tersebar di pasar. Hal ini juga disertai dengan meningkatnya harga kedelai secara global yang berimbas pada meningkatnya harga kedelai dalam negeri yang nyatanya barang impor. Ketergantungan negara terhadap barang impor disebabkan ketiadaan upaya pemerintah terkait swasembada pangan, sehingga petani pun sebagai produsen hanya sedikit yang meminati untuk memproduksi kedelai.

 

Selain harga yang rendah, lahan pertanian juga menjadi alasan utama. Banyak petani yang kekurangan lahan sehingga petani lebih memilih untuk menanaminya dengan jagung dan padi yang lebih menjanjikan. Disisi lain banyak lahan yang justru tidak dikelola dengan baik oleh pemiliknya. Kemudian, kurangnya produksi kedelai dalam negeri juga dipengaruhi oleh tidak adanya subsidi pupuk dan pemberian bibit kedelai varietas unggul oleh petani. Sayangnya alih-alih meningkatkan produksi dalam negeri, pemerintah malah ketagihan untuk mengimpor kedelai dari luar negeri hingga kedudukan impor yang seharusnya dijadikan sebagai sambilan malah dijadikan solusi utama.

 

Akibatnya, masalah terus berulang dan berdampak kepada keberlangsungan hidup masyarakat, dimana pengrajin tahu dan tempe pun kian melarat. Sebagian mereka memilih untuk mengambil sedikit keuntungan dan sebagian yang lain memilih untuk berhenti bekerja. Hal ini berdampak pada berkurangnya lapangan pekerjaan masyarakat terutama yang sumber pendapatan mereka dari kedelai. Selain itu, kesehatan masyarakat terkhusus anak-anak yang masih dalam pertumbuhan pun ikut terganggu karena kedelai sebagai sumber protein yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di kalangan menengah ke bawah justru langka dipasaran.

Islam Wujudkan Ketahanan Pangan

Dalam Islam, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar dimana merupakan tugas negara untuk memenuhinya. Pemenuhan tersebut dilakukan negara melalui 3 kebijakan yang meliputi kebijakan di sektor produksi pertanian, kebijakan di sektor industri pertanian dan kebijakan di sektor perdagangan hasil pertanian.

BACA JUGA :   OTT Sekdis Dikbud Sultra Soal Fee DAK 2018

 

Pertama, kebijakan di sektor produksi pertanian yang dicapai dengan dua cara yaitu intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas lahan dan ekstensifikasi untuk meningkatkan luasan lahan pertanian yang diolah. Intensifikasi dilakukan negara dengan penggunaan sarana produksi pertanian yang lebih baik seperti penggunaan benih varietas unggul, penyebaran teknik-teknik modern yang lebih efisien untuk para petani dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, negara sebagai fasilitator juga harus menyediakan modal yang akan diberikan kepada petani tak mampu. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan negara dengan menjamin kepemilikan lahan pertanian dengan cara menghidupkan lahan mati.

 

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja yang telah menghidupkan tanah mati, maka tanah itu adalah miliknya” (HR. Bukhari, Tirmidzi dan Abu Dawud) dan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, “Siapa yang mempunyai tanah, hendaknya menanaminya atau hendaknya diberika kepada saudaranya.Apabila dia mengabaikannya, maka hendaknya tanamannya diambil.” (HR. Bukhari).

Kedua, kebijakan di sektor industri pertanian dimana negara hanya akan mendorong berkembangnya sektor riil saja serta tidak memberikan kesempatan sektor non riil yang diharamkan untuk berkembang. Ketiga, kebijakan di sektor perdagangan hasil pertanian, dengan negara harus melakukan berbagai kebijakan yang dapat menjamin terciptanya mekanisme pasar secara transparan tanpa ada manipulasi, intervensi dan penimbunan yang dapat menyusahkan masyarakat.

 

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: “Tidak akan menimbun (barang) kecuali orang yang berdosa.” (HR. Muslim). Juga sabda Rasulullah SAW, “Sejelek-jelek manusia adalah orang yang suka menimbun, jika mendengar harga murah dia merasa kecewa dan jika mendengar harga naik dia merasa gembira.” (HR. Ibnu Majah dan Hakim).

BACA JUGA :   ‘Ikan Asin’, Benarkah Wanita Dilecehkan?

 

Selain itu, dengan menyediakan sarana dan prasarana transportasi juga menjamin terciptanya harga yang wajar berdasarkan mekanisme pasar yang berlaku. Dalam hal ini mayoritas ulama sepakat akan haramnya campur tangan penguasa dalam menentukan harga. Terkait hal ini seperti yang diriwayatkan bahwa “Suatu ketika orang-orang berseru kepada Rasulullah saw. Menyangkut penetapan harga, Wahai Rasulullah saw. harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami.” Rasulullah lalu menjawab: “Allahlah yang sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rizki. Aku berharap agar bertemu kepada Allah, tidak ada seorangpun yang meminta kepadaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.” (HR. Ashabus Sunan). Setelah semuanya telah dilakukan namun persediaan pangan belum tercukupi, maka pada saat itulah impor baru dilakukan.

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa Islam tidak hanya sekadar agama yang terkait dengan Sang Pencipta, namun juga sebagai ideologi yagn mengatur pada setiap sisi kehidupan. Aturannya pun telah diatur secara sempurna dan paripurna dan telah dibuktikan oleh berjayanya Islam selama 13 abad di masa silam.Wallahu a’lam bish shawaab.


 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co