Tak Cukup Kebiri Untuk Hentikan Aksi Predator Seksual

Oleh : Iven Cahayati Putri (Pemerhati Sosial)


 

Problematika umat tiada akhirnya. Kini, masyarakat kembali dibuat geger dengan aksi predator seksual kepada anak. Sontak masalah ini membuat gempar para orang tua menuntut negara untuk melakukan tindakan nyata. Alhasil pemerintah mengeluarkan Perpres terkait hukuman kebiri kepada para pelaku predator seksual kepada anak. Pemerintah memberlakukan hukuman kebiri sebagai bentuk upaya untuk menghukum pelakunya.

 

Keputusan ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (7/12/2020). Tindakan tersebut pun banyak  disetujui berbagai pihak dengan melihat sebab dan akibatnya. Namun tak sedikit yang menolak keras kebiri ini dengan alasan dampak yang diberikannya.  Pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual. Menurut Komisioner Subkom Pemantauan Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau non fisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual dan melakukan sentuhan fisik.

 

Fakta Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak

 

Kekerasan ini semakin meningkat setiap tahunnya terlebih dimasa pandemi ini. Ironisnya, pelaku bejat ini bukan hanya dari orang luar melainkan dari keluarga terdekat. Masih terngiang di telinga masyarakat ada seorang bapak yang mencabuli anak kandungnya sendiri, ada seorang anak yang memperkosa ibunya, ada siswa SD melakukan tindakan tak senonoh kepada temannya. Laporan terus meningkat dengan kasus-kasus mainstream setiap harinya. Banyak aksi-aksi yang menuntut hak-hak perlindungan anak dan perempuan di jalanan. Namun, harus dipahami, di negara yang berdiri atas asas ideologi kapitalisme solusi tidak akan pernah solutif  karena ide-idenya seperti demokraasi, HAM, dan sakulerisme yang kemudian menjadi mafahim (konsep), maqayis (standar), dan qana’ah (keyakinan).  Ide-ide tersebut ditanamkan oleh negara yang akan diemban untuk mengatur masyarakat, padahal sejatinya ide tersebut rusak yang memicu kerusakan.

BACA JUGA :   Reses Dapil 4 DPRD Konsel, Masyarakat Laonti Keluhkan Lapangan Kerja yang Sulit

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co