Tidak Sense of Crisis, Cacat Bawaan Penguasa Kapitalistik

Ummu Salman (IRT)
Ummu Salman (IRT)

Oleh: Ummu Salman (IRT)

(Aktivis Dakwah)


Saat berpidato membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni lalu, Jokowi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah bawahannya. “Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progres signifikan (dalam penanganan krisis akibat Covid-19). Tidak ada,” kata Jokowi dalam video sidang kabinet tersebut yang baru diunggah Sekretariat Presiden di akun Youtube resminya, MInggu (28/6). (katadata.co.id, 28/6/2020).

Jokowi marah dan menganggap banyak Menteri belum punya sense of crisis dan bekerja seperti kondisi normal. Padahal akibat pandemi covid-19, ekonomi semakin jatuh. Jokowi bahkan mengatakan siap mempertaruhkan reputasi politiknya untuk membuat kebijakan extraordinary, mulai dari membuat perppu, membubarkan lembaga hingga reshuffle.

Ada beberapa sektor yang mendapat sorotan:

Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran Rp 75 triliun. Jokowi mengkritik penggunaan anggarannya baru sekitar 1,53%. “Pembayaran dokter, tenaga spesialis keluarkan. Belanja peralatan keluarkan,” katanya. Dengan begitu, uang beredar di masyarakat tersebut dapat memicu aktivitas perekonomian.

Kedua, bantuan sosial ke masyarakat. “Ini harusnya 100% sudah disalurkan,” katanya.

Ketiga, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). “Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil mikro, mereka tunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu,” kata Jokowi. (katadata.co.id, 28/6/2020).

 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan stimulus fiskal untuk penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menghadapi ‘musuh baru’. Permasalahan ini terjadi di level operasional dan proses administrasi. Sri Mulyani mengatakan tantangan tersebut membuat penyerapan belanja stimulus fiskal masih melambat dan belum optimal hingga mendekati akhir Juni 2020. (idntimes.com, 27/6/2020)

Sistem Kapitalisme Sumber Sense Of Crisis

Perlu disadari bahwa, yang dibutuhkan dalam penanganan pandemic adalah landasan yang benar dalam pengambilan kebijakan. Selama pengambilan kebijakan dalam koridor sistem kapitalisme, selamanya tidak akan lahir kebijakan benar karena selalu akan menguntungkan para kapitalis.

Pemilihan para menteri yang menjalankan tugas pengurusan berbagai urusan rakyat bukan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki sikap amanah dan kapabilitas dalam bekerja. Tetapi tak lebih dari bagi-bagi kue kekuasaan kepada partai-partai yang telah berkoalisi. Pada akhirnya mereka pun bekerja lebih mengutamakan kepentingan partai, golongan dan para kapitalis yang telah mendukung mereka. Para penguasa kehilangan sense of crisis.

Jika sudah begitu, maka tidak mengherankan, seringkali kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa tak berpihak kepada rakyat. Bahkan ditengah pandemi saat ini berbagai kebijakan seperti kenaikan berbagai kebutuhan pokok publik semisal kesehatan dan listrik semakin membebani rakyat. Belum lagi mulai muncul wacana penarikan pajak terhadap hal-hal yang tadinya tidak ada pajak. Bantuan sosial yang dibagikan kepada rakyat hampir tak dapat meringankan mengingat kenaikan berbagai kebutuhan publik.

Belum lagi sering terjadi, demi menghabiskan anggaran, pengeluaran anggaran tersebut akhirnya tak tepat sasaran, bahkan terkadang dipaksakan untuk membiayai pembiayaan yang tidak perlu demi memenuhi penyerapan anggaran 100%.

Wallahu ‘alam bishowwab


 

error: Hak Cipta dalam Undang-undang