,

Tuduhan Adanya Pemalsuan Dokumen, PT AK di Polisikan

Ketgam : Kuasa Hukum PT Adhi Kartiko Pratama , Acram Mappaona Azis
Ketgam : Kuasa Hukum PT Adhi Kartiko Pratama , Acram Mappaona Azis

KALOSARA NEWS : Pernyataan yang baru – baru ini disampaikan oleh Simon Cs PT Adhi Kartiko (AK) yang mengatakan bahwa PT Adhi Kartiko Pratama (AKP) telah melakukan pemalsuan dokumen hingga penipuan, kali ini harus berhadapan dengan hukum.

Melalui Kuasa Hukum PT Adhi Kartiko Pratama , Acram Mappaona Azis mengatakan, atas tuduhan yang dilakukan oleh Simon dan Rekanya (PT AK) kepada kliennya PT Adhi Kartiko Pratama (AKP) dirinya telah melaporkan PT Adhi Kartiko ke Polda Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Kami sudah laporkan terkait adanya dokumen palsu dengan tanda bukti lapor Nomor : TBL/75/II/2019/SPKT POLDA SULTRA pada tanggal 25 Februari dengan aduan adanya Penipuan atau perbuatan curang” Ungkap Acram Mappaona saat ditemui di salah satu hotel di kendari, Senin malam, 25 Februari 2019.

Menurut Acram, pihaknya tidak pernah melakukan pemalsuan seperti yang di tuduhkan oleh PT AK. Dokumen itu dapat di buktikan di dalam Akta 54 tentang pengalihan dan persetujuan pernyataan pindah kuasa tidak pernah dibuat oleh pihak PT AKP.  PT AKP adalah perusaan yang telah membeli saham PT AK.

“Perubahan itu terjadi pada 2008, Sebab PT AK yang awalnya dimiliki Simon dkk tidak bisa dipakai lagi. Mereka tidak punya modal untuk eksplorasi, jadi dibeli untuk untuk biayai. Jadi dokumen itu yang buat Simon dkk. Entah tanda tangannya asli atau tidak nanti mereka sendiri yang buktikan, kalau palsu kan berarti PT AKP yang ditipu oleh mereka, karena kami yang membeli,” katanya, Senin malam 25 Februari 2019.

Saham yang telah dibeli, kata Acram, telah dilunasi Rp12,3 miliar. Awalnya saham dibeli 80 persen senilai Rp 2 miliar. Kemudian setelah itu 20 persen dikonpensasi senilai Rp8 miliar dalam bentuk royalti.

BACA JUGA :   Pemerintah Desa di Konut yang Tak Terdampak Banjir, Diinstruksikan Galang Dana

Semua diberikan Simon Takaendengan dan Jumadi. Selesailah 100 persen. Kemudian diberikan lagi Rp2,3 miliar sebagai tambahan dan penutup transaksi.

“Kami juga mempersiapkan uang sebesar Rp 2,2 miliar untuk menyelesaikan, tapi mereka Simon terus mempersalahkan, dan melakukan gerakan yang merugikan perusahaan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur PT AK, Simon Takaendengan malah mengatakan, tidak ada proses jual beli saham diantara pihaknya dengan PT AKP.

“Hanya ada kerjasama dengan sistem bagi hasil,” bebernya.

Rp2 miliar yang diberikan oleh pihak PT AKP adalah kesepakatan kerjasama sebagai jaminan keseriusan untuk mengolah IUP PT AK

Menurut Simon, Acram sebagai pengacara PT AKP harus menunjukan dokumen kepemilikan saham yang tertuang dalam akta notaris.

“Jangan hanya mengklaim transaksi royalti sebagai transaksi jual beli saham. Suruh saja mereka tunjukan, kalau ada transaksi jual beli saham,” jelasnya.

Namun, sayangnya, Acram belum dapat memperlihatkan bukti akta notaris pengalihan kepemilikan saham dari PT AKP ke PT AK. Alasannya, karena ia tidak membawa bukti tersebut.

“Dokumen itu tidak saya bawa. Mungkin ada dipusat,” tutupnya.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co