Ulama Terjebak dalam Persimpangan Demokrasi

Oleh : Satriani

(Aktivis BMI Kolaka)

OPINI : Jakarta, CNN Indonesia — Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan bank syariah memakai dana nonhalal untuk kemaslahatan umat.

Hal itu diputuskan dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI di Ancol, Jakarta, pada Kamis (8/11) yang dipimpin Ketua MUI yang juga menjadi cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin.

Dana nonhalal wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat,” ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (8/11).

Dana non halal yang dimaksud MUI adalah segala pendapatan Bank Syariah yang bersumber dari kegiatan yang tidak halal.Hasanuddin mencontohkan pendapatan berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman. Lalu pendapatan dari kegiatan menjual produk, seperti makanan dan minuman halal.

Fatwa MUI ini menyebut dana non halal tidak boleh dihitung dan digunakan sebagai keuntungan perusahaan Bank Syariah. “Bentuk-bentuk penyaluran dana nonhalal yang boleh seperti sumbangan untuk penanggulangan korban bencana, penunjang pendidikan seperti masjid dan musala, fasilitas umum yang memiliki dampak sosial,” tuturnya.

Fatwa berlaku sejak diputuskan hari ini. Hasanuddin menjelaskan selama ini bank syariah melakukan penyaluran dana non halal dengan kebijakan sendiri, tanpa landasan pertimbangan ulama.”Diatur supaya jelas penyalurannya,” tutur dia.

Sekularisme Akar Masalah

Hukum dana nonhalal dalam bank syariat sesuatu yang di haram Yang Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi. Pada praktiknya, saat ini dana-dana non halal menjadi  bagian dari dana yang tidak bisa dihindarkan, seperti dana CSR-nya Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), dana ta’zir Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

BACA JUGA :   PLN Rayon Unaaha Sabtu Besok Akan Padamkan Lampu, Ini Wilayah-nya

Kedua hal tersebut di antara contoh dana non halal yang dikelola, baik langsung atau ataupun melalui lembaga sosial. Dana non halal yang menjadi dana potensial dan signifikan untuk memenuhi hajat sosial masyarakat karena jumlah dananya yang tidak sedikit.

Sebagian Ulama berpendapat, bahwa dana halal yang bercampur dengan dana non halal itu hukumnya haram. Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) berpendapat bahwa dana tersebut dikategorikan dana haram, sebagaimana dilansir dalam keputusannya dalam lembaga Fikih Islam no.7/1/65, pada perteman ke 7

Namun di antaranya adalah kaidah fikih lainya: Jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana haram.Pendapat kedua: bahwa jika dana yang halal lebih besar dari pada dana non halal, maka keseluruhan dana tersebut menjadi halal.

Mereka berpendapat dengan Kaidah fikih : Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan.kaidah fikih tidak dapat menjadi menghukumi suatu fakta sebab dalam nash-nash Al-quraan jelas telah menerangan

Di terapkannya ideologi sekuler kapitalisme di negeri-negri muslim merupakan kehancuran umat, bagaimana tidak? Sistem yang berasal dari hawa nafsu yang lahir dari aqidah sekuler (memisahkan agama dari kehidupan) materialistis, semakin menjauhkan umat dari sang pencipta (Allah SWT).

Umat yang terbaik yang Allah janjikan hanya menyisakan umat yang lemah dan terpuruk di berbagai sendi kehidupan, pun ketika politik di jauhkan dari islam hanya untuk melanggengkan kekuasaan kafir penjajah untuk tetap menguasai negeri-negeri muslim.

Islam Punya Solusi

Allah SWT berfirman: “Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ‘ini halal dan  ini haram’, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.” (QS.an-Nahl: 116)

BACA JUGA :   ROUTA MASIH TERISOLIR, APA TANGGAPAN DEWAN?

Diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani dari Ayahku dari Zakaria dan Sya’yi dari Nu’man bin Basyir berkata sara mendengar Rasulullah SAW bersabda dengan membisikkan kepada telingan Nu’man “Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram jelas, dan diantara keduaya ada perkara-perkara syubhat, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat tersebut, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya, dan barangsiapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka dia jatuh pada hal yang haram.

Seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar daerah larangan, lambat laun akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah setiap raja memiliki memiliki daerah larangan, sedangkan daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, apabila dia baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah dia adalah hati”.

Hukum Sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) dimana penyembahan kepada Allah tidak secara total, bahwa hanya sekedar mengamalkan ibadah khusus dan akhlak saja. Namun dalam mengatur politik, muamalah dan uqubat tidak menjadikan Islam sebagai tolak ukur untuk menentukan hukum sebaliknya suara terbanyaklah yang menentukan Hukum tanpa melihat halal dan haramnya, sistem ini berasaskan hanya kepentingan semata.

Sehingga sekalipun seorang alim atau ulama yang masuk ke ranah berpolitikan sekelur ini maka membawa ke jurang kehancuran sebab kezholiman penguasa dan bahkan mendukung penguasah untuk melangengkan kursi kekuasannya.

Kedudukan Ulama dalam Islam

Di dalam Islam, sudah sangat jelas ulama memiliki kedudukan yang sangat mulia. Allah mengabarkan bahwa ulama  adalah hamba yang paling takut kepada Allah SWT sebagaimana firman-Nya:”Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (QS. Fathir: 28).

BACA JUGA :   Kendari Kategori Keenam Kota Penyebar Berita Hoaks Tertinggi di Indonesia

Nabi Muhammad saw. bersabda: “Dan para ulama adalah warisan (peninggalan) para nabi. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar (emas), dirham (perak), tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu.”(HR. Ibnu Hibban).

Karena kedudukan ulama di dalam Islam ini sungguh mulia, maka sudah selayaknya jika para ulama menjaga agar kedudukan mereka tidak tergeser. Yakni dengan mengembalikan peran ulama dalam politik yang seharusnya. Jangan sampai, para ulama dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan penguasa atau kelompok tertentu.

Dimana seharusnya Ulama sebagai gerda terdepan untuk mengritik kezholiman penguasa, malah sebaliknya mereka tengelam dalam lautan yang binasa. Al-Gasali menuturkan “Rusaknya rakyat disebabkan karena rusaknya penguasa. Rusaknya ulama, Rusaknya ulama di sebabkan karena dikuasai cinta harta dan ketenaran”. (Al-Ghasali, Ihya’Ulum ad-Din, 2/357)

Alhasil, ketika kitabullah tidak menjadi petunjukuntuk bernegara maka kerusakan-kerusakan tatanan negara akan semakin merajalelah. Sebagaiman Rasulullah SAW telah memperingati”Ingatlah,sesunggunya roda islam akan terus berputar. Karena itu teruslah kalian berputar bersama kitabullah ke manapun dia berputar. Ingatlah, sesunggunya kitabullah akan berpisah.karena itu jangan sekali kali meninggalkan kitabullah”. Wallahu a’lam.


Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co