Utang Menggunung, Kedaulatan Terkungkung

Yuni Damayanti
Yuni Damayanti

Oleh: Yuni Damayanti

(Pemerhati Sosial Asal Konawe, Sultra)


Bank Indonesia (BI) mencatat pembengkakan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2020  menjadi sebesar USD400,2 miliar. ULN terdiri dari sektor publik yakni pemerintah bank sentral sebesar USD192,4 miliar dan sektor swasta termasuk BUMN sebesar USD207,8 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko melalui keteranganya menyatakan bahwa ULN Indanesia tersebut tumbuh 2,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2020 sebesar 0,6 (yoy). Hal itu disebabkan oleh peningkatan ULN publik di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta(Asiatoday.id, 15/06/2020).

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kenaikan realisasi pembiayaan hingga Mei 2020 antara lain disebabkan oleh defisit anggaran yang meningkat. Pada periode yang sama, defisit  anggaran membengkak 42,8% menjadi Rp 176,9 triliun atau 1,1% terhadap PDB.

Sri Mulyani juga mencatat  total pendapatan negara tercatat Rp 843,9 triliun, turun 1,4%. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 537,3 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 306,6 triliun. Adapun posisi utang pemerintah per April 2020 sebesar Rp 5.172,48 triliun. Mayoritas dalam bentuk SBN (Katadata.co.id, 16/06/2020).

Seiring penanganan wabah, utang LN semakin membumbung tinggi, baik karena defisit anggaran periode sebelumnya atau mengalokasikan secara efesien untuk membiayai rakyat di masa pandemi. Adapun dampak buruk utang pemerintah yang terlalu besar adalah beban dari APBN. Artinya kemampuan negara untuk membayar utang tersebut. Bila utang suatu negara besar dan melampaui rasio yang aman, maka bisa menimbulkan default (gagal bayar).

Jika sudah seperti ini, negara bisa dibilang bangkrut di mata internasional dan tidak ada yang mau memberikan pinjaman atau berminat untuk melakukan investasi (menanamkan modalnya). Kalaupun ada negara yang memberikan pinjaman (utang), maka biayanya pun menjadi mahal, karena negara yang menerima utang harus memberikan bunga yang lebih tinggi. Dengan demikian, APBN menjadi tidak  kredibel di mata investor.

Dari itu, negara akan sulit menarik investasi masuk ke Tanah Air dan itu mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Kalau investasi enggan masuk, industri akan sulit tumbuh dan banyak tenaga kerja tidak terserap. Kemiskinan pun meningkat. Selain itu membengkaknya utang negara dapat membawa negeri kehilangan kedaulatan dan menjadi alat penjajahan ekonomi.

Seperti yang belum lama ini terjadi di dalam negeri,  Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengizinkan 500 orang tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke wilayahnya untuk bekerja di perusahaan industri, Morosi, Kabupaten Konawe (Cnnindonesia.com, 15/06/2020). Padahal saat ini di dalam negeri sendiri sedang terjadi gelombang PHK besar-besaran yang merupakan dampak dari wabahn covid-19.

Sungguh miris! Saat anak bangsa banyak yang menjadi pengangguran, seharusnya negara hadir menyediakan lapangan kerja,tapi yang ada justru sebaliknya lapangan kerja itu diberikan kepada TKA. Sehingga tidak heran hal itu menjadi tanda tanya besar bagi rakyat negeri ini, mengapa di saat angka pengangguran terus meningkat, tapi TKA terus membengkak?

Hal tersebut seolah menggambarkan bahwa tingginya utang LN mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik di suatu negara. Inilah yang terjadi di negeri tercinta ini. Sehingga tak heran jika banyak menimbulkan kebijakan ekonomi dan politik seakan  tidak pro terhadap rakyat dan berpotensi terhadap minimnya pemenuhan hajat hidup rakyat. Sebab, kebijakan yang ada dikendalikan oleh kepentingan swasta/asing.

Telah menjadi rahasia umum pula, jika negeri ini tak hanya keteteran dalam membayar utang pokonya saja, namun bunganya pun demikian. Hal ini pun telah menjadi hal yang lumrah dalam sistem ekonomi kapitalis, karena bunga(riba) pinjaman adalah sebuah keharusan. Pihak yang meminjam harus melebihkan pengembalian pinjaman. Karena dalam sistem ini “tidak ada makan siang gratis”, sebab segala sesuatu harus mendatangkan keuntungan yang bersifat materi. Hal tersebut pun akan berdampak pada kedaulatan bangsa, karena negara yang berutang akan kehilangan kemandiriannya akibat terkungkung oleh utang dan berefek pada arah kebijakan pembangunan suatu negeri.

Abdurahman Al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam (2001) menyatakan utang luar negeri ibarat instrumen penjajahan, karena salah satu aspek buruk dari membengkaknya utang luar negeri adalah hilangnya cita-cita kemandirian sebuah bangsa. Hal ini disebabkan oleh syarat dan kondisi yang tetapkan oleh negara pemberi utang. Negara tersebut bisa mendikte perekonomian suatu negara sesuai yang ia kehendaki.

Islam pun  memiliki pandangan berbeda terhadap utang luar negeri.  Karena sejatinya utang luar negeri tidak dapat dilepaskan dari bunga (riba). Padahal Islam dengan tegas mengharamkan riba. Sebagaiama dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, “Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

Rasulullah saw. pun bersabda yang artinya,“Riba itu mempunyai 73 macam dosa. Sedangkan (dosa) yang paling ringan (dari macam-macam riba tersebut) adalah seperti seseorang yang menikahi (menzinai) ibu kandungnya sendiri” (HR. Ibnu Majah, hadits No.2275; dan al-Hakim, Jilid II halaman 37; dari Ibnu Mas’ud, dengan sanad yang shahih).

 

Selain riba adalah dosa besar yang diperintahkan untuk menjauhinya, dalam Sistem Islam pun negara memiliki sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.  Adapun sumber keuangan publik awalnya memiliki dua sumber, yaitu yang berasal dari kaum muslim dan non muslim yang hidup di wilayah kekuasaan Islam. Sumber keuangan yang berasal dari kaum muslimin terdiri dari zakat/shadaqah. Sementara itu sumber keuangan yang berasal dari non muslim didapatkan dari ghanimah.

 

Alasan berikutnya adalah utang luar negeri merendahkan martabat suatu bangsa. Padahal Islam sangat menjunjung tinggi intregitas suatu bangsa. Selain itu nilai manfaat yang diterima oleh negara belum tentu berbanding dengan beban yang ia tanggung. Di sisi lain, bantuan luar negeri telah membuat negara-negara kafir mendominasi, mengeksploitasi, dan menguasai kaum muslimin dalam jeratan utangnya. Kaum muslimin tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Oleh sebab itu islam tidak menganjurkan adanya utang luar negeri.

 

Dengan demikian,sulit suatu negara lepas dari jerat utang, jika pemasukan negara pun mengandalkan utang luar negeri, terlebih utang yang berbasis riba. Karena itu, hanya dengan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariat-Nya, negara tidak akan lagi membutuhkan utang luar negeri seperti yang sedang terjadi saat ini. Sehingga dengan begitu negara akan mandiri dan bebas dari tekanan pihak manapun baik secara ekonomi maupun politik. Wallahu a’lam bissowab.


error: Hak Cipta dalam Undang-undang