Utang, Solusi Andalan Rezim Kapitalis?


Oleh: Umma Aqila Safhira

(Pemerhati Urusan Umat)


Ketidak siapan pemerintah dalam menghadapi wabah terlihat dengan keputusan menerbitkan surat utang, yakni dengan alasan untuk keperluan penanganan wabah. Instrumen ini ditujukan untuk keperluan umum, termasuk mendanai sebagian upaya pemulihan dan penanganan dampak virus corona (Covid-19). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menarik utang untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2020 sebesar Rp356,1 triliun. Realisasi itu baru mencapai 41,7 persen dari target pembiayaan 2020 sebesar Rp852,9 triliun. Namun, kenaikannya sangat pesat, yakni mencapai 122,6 persen dari catatan pada Mei 2019 yang hanya mencapai Rp159,9 triliun.

“Ini terjadi kenaikan 122,6 persen dibanding tahun lalu,” kata Sri saat konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Selasa, 16 Mei 2020. Meningkatnya pembiayaan APBN itu, kata dia, dikarenakan defisit APBN Mei 2020 yang mencapai Rp179,6 triliun atau mencapai 1,10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu naik 42,8 persen dari catatan Mei 2019 sebesar Rp125,8 triliun (katadata co.id, 16/06/2020).

Bank Indonesia (BI) juga mencatat pembengkakan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2020 menjadi sebesar USD 400,2 miliar. ULN terdiri dari sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar USD192,4 miliar dan sektor swasta termasuk BUMN sebesar USD207,8 miliar (asiatoday.id 6/15/2020).

Keputusan pemerintah untuk kembali melakukan utang tentu berdampak pada perekonomian saat ini. Meski tujuannya untuk penanganan wabah yang terjadi. Karena konsekuensi pembayaran utang yang diberikan tentu disertai dengan sejumlah syarat yaitu dengan bunga yang berlipat dari pihak peminjam yang sudah diketahui dari pihak asing dan aseng sebagai upaya memberikan bantuan tapi tidak cuma-cuma.

Ini  tentu saja mengancam kedaulatan ekonomi negara kita, karena akan digunakan sebagai alat untuk kekuasaan  yang dikendalikan negara pemberi utang. Negara kita memang sudah bebas dari penjajahan fisik, tetapi masih dijajah dengan bentuk lain yaitu dengan dikuasai ekonominya.

Dengan adanya utang pula, maka rakyatlah yang harus membayar beserta bunganya yang entah hingga sampai berapa keturunan utang itu akan terbayar. Beban rakyat pun kian berat, saat terdampak wabah begini, rakyat justru dipaksa sabar dengan naiknya iuran BPJS, tagihan listrik, dan kebutuhan lainnya.

Jika dikembalikan pada sistem Islam, utang ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Pertama, utang yang diperoleh dari siapapun, baik domestik maupun asing, boleh dilakukan, dengan syarat tidak disertai riba. Karena akad utang riba tersebut jelas batil, dan haram. Kedua, utang yang diperoleh dengan syarat yang melanggar hukum syara’ tentu tidak boleh, misalnya dengan konsesi penguasaan hak milik umum tertentu untuk diserahkan kepada pemberi utang.

Jika utang sah secara syar’i, maka utang-piutang tersebut boleh dilakukan. Jika tidak sah, maka utang tersebut jelas tidak boleh. Meski demikian, dua-duanya wajib dibayar, karena pembayaran ini merupakan pengembalian hak oleh penerima utang kepada pemberi utang. Dengan catatan, jika ada riba, atau syarat lain yang bertentangan, maka riba atau syarat lainnya harus dibatalkan. Dengan begitu, yang wajib dikembalikan hanya uang pokoknya saja.

Namun demikian, perlu diingat, bahwa hal ini hanya bisa dilakukan tatkala Khilafah sudah berdiri. Dimana negara tidak akan berutang pada negara lain yang bersayarat riba. Lagi pula, negara yang menerapkan aturan Islam akan mengelola sumber daya alamnya dengan baik untuk kepentingan negara dan rakyatnya, hingga kecil kemungkinan untuk melakukan utang.

Namun sayang, saat ini tidak ada satu negeri Islam pun atau seorang penguasa pun dari sekian banyak penguasa Muslim, yang berani dan tegas untuk memutus rantai utang luar negeri, karena hal itu sama dengan menghadapi IMF dan Bank Dunia yang di-backing AS dan sekutunya. Olehnya, marilah kita kembali pada aturan Islam yang sempurna. Wallahu ‘alam bisshawab

Editor : Rj | Publizher : Iksan

error: Hak Cipta dalam Undang-undang