,

UU Cipta Kerja : Matinya Kepekaan Penguasa kepada Rakyat

Rima Septiani
Rima Septiani

Oleh : Rima Septiani, S.Pd


Pro kontra pemerintah, pengusaha dan para buruh  menjadi perhatian serius negeri ini. Setelah Dewan Perwakilah Rakyat mensahkan UU cipta kerja secara sepihak pada sidang paripurna Senin (5 Oktober 2020). Publik menilai langkah tersebut terkesan terburu-buru. Banyak masyarakat yang tidak puas dengan berbagai subtansi yang terdapat dalam UU tersebut, hingga akhirnya demo massa  di tengah pandemi Covid-19 menjadi salah satu wasilah rakyat untuk memprotes kebijakan sepihak dari pemerintah.

Pengesahan RUU Ciptaker dilakukan setelah fraksi-fraksi memberikan pandangan. Dari 9 fraksi yang ada, 2 fraksi menolak untuk disahkan yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengklaim, RUU yang sudah disahkan menjadi UU ini akan menjadi solusi persoalan fundamental yang menghambat transformasi ekonomi nasional, seperti obesitas regulasi, rendahnya daya saing, dan peningkatan angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru.(www.cnnindonesia.com)

Pro Kontra UU Cipta Kerja

Para pakar terutama pemerhati buruh Indonesia pun turut andil dalam penolakan UU tersebut. Mereka memberikan komentar ‘pedas’ yang menyinggung perumusan Omnibus Law tersebut. Tak sedikit dari lembaga yang menolak disahkannya UU tersebut. Misalnya Majelis Pekerja Buruh Indonsia (MPBI) yang akan segera melakukan aksi demo terbesar sebagai reaksi atas disahkannya UU tersebut.

BACA JUGA :   Mengapa Berhijab Sejak Kecil?

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co