,

Vis a Vis Ritel Modern & UMKM

Oleh: Kiki Zaskia, S. Pd ( Pemerhati Sosial)


Kehadiran ritel modern pada dasarnya suatu fenomena yang tak terelakkan sebab liberalisasi penanaman modal asing, perdagangan dan tuntutan gaya hidup penduduk menengah ke atas. Hingga kini telah hadir pelbagai gerai ritel modern dengan inovasi yang terus dimutakhirkan.

Usaha ritel modern tak dapat dimungkiri berpotensi padat karya. Untuk satu minimarket saja membutuhkan rata-rata 10 personil toko. Ini belum termasuk kebutuhan karyawan yang ditempatkan di kantor pusat dan kantor cabang yang tersebar di Indonesia.

Kini, ekspansi ritel modern telah merambah di daerah. Beberapa pihak membanggakan sebagai bentuk kemajuan daerah. Di sisi lain, ekspansi yang terjadi menyajikan kondisi mengkhawatirkan bagi keberlangsungan UMKM daerah. Menyadari hal tersebut sejumlah mahasiswa dan masyarakat angkat bicara.

Di Bombana, ratusan pedagang yang tergabung dalam Solidaritas Anak Negeri (SOPAN) menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Bombana. Perwakilan dari SOPAN mengatakan, kehadiran ritel modern sangat merugikan dan menurunkan pendapatan pedagang. Sudah banyak toko-toko kecil yang tutup akibat keberadaan ritel modern. (Dilansir, lenterasultra.com 02/07/2020)

Penolakan serupa juga terjadi di Konawe Utara, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Konut (HIPPMAKO) gelar aksi demo di DPRD Konawe Utara, menolak kehadiran perusahaan dagang yang berbasis ritel modern. Menurut Ketua HIPPMAKO, kehadiran ritel modern dapat menurunkan omzet atau penghasilan pelaku usaha kecil yang pada gilirannya mampu mematikan usaha masyarakat disekitarnya yang bergerak pada usaha jual beli sembako. (Dilansir, wartasultra.co.id 04/02/2021)

Merespon aspirasi rakyat tersebut, Ketua DPRD Bombana, Arsyad, mengaku sepakat menolak ritel modern sebelum ada Perda penataan ritel modern baru yang akan segera digodok. Sementara, di DPRD Konut, Wakil DPRD Konut menyebutkan bahwa belum ada izin usaha pihak terkait dengan Perindag atas nama perusahaan namun. Izin yang ada hanya atas nama individu dan masih perlu ada sosialisasi dengan masyarakat sekitar terkait kehadiran ritel modern tersebut.

BACA JUGA :   Diskop & UMKM Dorong Pengembangkan Pelaku UMKM Konsel

Peran Pemerintah melindungi UMKM

Dalam paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang merancang regulasi untuk meningkatkan daya saing sektor ritel melalui sinergi antara ritel tradisional, modern dan e-commerce.  Bahwa toko modern yang mayoritas dimiliki oleh pemodal besar, memiliki supply chain system yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Hal ini membuat toko modern bisa meminimalisir biaya dan mencapai tingkat economics of scale. Namun, pemerintah menyayangkan perishable goods yaitu barang yang cepat rusak atau busuk bukan dari produsen lokal/daerah.

Sulitnya persaingan produksi lokal dengan yang dijual di mini market maka pemerintah berupaya produk lokal bisa terserap dengan white labeling bagi UMKM. White labeling adalah jenis pesanan di mana pihak pemesan/pembeli tidak ingin menggunakan merek dagang produsen, karena pembeli berencana untuk menempelkan label/mereknya sendiri.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co