, ,

Warga Konawe Jadi Tamu di Daerah Sendiri

Zulhilda, S.Pd
Zulhilda, S.Pd

Oleh : Zulhilda, S.Pd

(Pemerhati Sosial)

 

Kehadiran tambang nikel di daerah Konawe seyogyanya menjadi berita baik bagi warga setempat khususnya bagi yang belum mempunyai pekerjaan. Perusahaan ini patutnya menjadi ladang mengais rupiah dan tempat mencari hidup bagi segelintir warga daerah tersebut. Namun faktanya kehadiran tambang nikel ini tidak menjamin kesejahteraan masyarakat setempat. Angka pengangguran di Konawe hingga saat ini tercatat mencapai jumlah yang fantastis yakni 7000 orang.

Hal ini tidak ditampikkan oleh wakil bupati Konawe, Guslin Topan Sabara. Dari pernyataannya pada Beritagar.id pada saat mengunjungi perusahaan Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) beberapa waktu lalu, beliau menyatakan bahwa pihak pemda dan virtu sepakat akan membuat kantor penerimaan tenaga kerja untuk pihak lokal sehingga yang menjadi prioritas adalah warga yang ber E-KTP Konawe.

Seperti yang sudah diketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang berdiri didaerah Konawe lebih banyak memperkerjakan masyarakat dari luar daerah bahkan hingga pihak asing. Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sultra, saat ini ada 14 perusahaan di Sultra yang menggunakan jasa TKA. Data hingga 30 Oktober 2017, jumlah TKA di Sultra mencapai 1.032 orang yang terdiri dari 974 laki-laki dan 58 perempuan atau sekitar 1,13 persen dari total tenaga kerja sektor informal di Sultra yang kurang lebih 800 ribu orang.

Tidak memiliki keahlian dalam bidang pertambangan menjadi alasan bagi pihak perusahaan tidak menerima para pekerja lokal. Akan tetapi dari informasi yang dikutip dari beberapa warga setempat mengatakan bahwa bukan hanya tenaga ahli yang merupakan TKA akan tetapi tenaga kasarnya pun ikut dikirim dari luar.

Menurut Deputi Branch Manager PT VDNI Achmad Khairullah Widjan, Kamis (21/12/2017),
pemakaian tenaga kerja asal tiongkok ini karena bahan untuk bangunan smelter itu berasal dari Cina. “Hanya mereka yang tahu pasang. Kontraktornya juga mau kerjakan itu asal menggunakan pekerjanya,” katanya. Pertimbangan lain, kata dia, etos kerja orang Cina jauh lebih baik dibandingkan dengan tenaga kerja lokal. Pun dengan pengetahuannya. “Perusahaan memfokuskan ketepatan dan percepatan pembangunan smelter,” katanya.

BACA JUGA :   Wamena, siapa yang Semena-Mena ?

Bukannya memberi pelatihan bagi masyarakat lokal untuk ahli dalam bidang pertambangan, pihak perusahaan malah mengambil tenaga kerja dari pihak asing. Hal ini menjadi masalah utama yang menjadikan sumber daya masyarakat setempat makin merosot. Alih-alih mendatangkan TKA sebagai trainer mereka malah datang sebagai pekerja. Semakin banyaknya TKA yang datang sebagai pekerja di daerah tersebut maka akan menambah jumlah pengangguran warga lokal yang dinilai tidak kompeten.

Dari fakta diatas dapat kita lihat bahwa kerjasama yang dibangun antara pihak pemda dan perusahaan hanya berdasarkan asas manfaat yang mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan warga lokal. Kejadian seperti ini akan senantiasa kita temukan dalam negara yang mengadopsi sistem buatan manusia. Alhasil, angka pengangguran semakin tinggi.

Berbeda halnya dalam sistem Islam, pekerja lokal akan menjadi tenaga kerja inti pada seluruh sektor sehingga kesejahteraannya menjadi fokus utama dalam sistem pemerintahan. Sedangkan warga asing wajib patuh atas segala hukum yang diterapkan oleh pemerintah dan hanya akan bekerja sesuai keahliannya serta dijadikan sebagai trainer untuk mendidik para warga lokal agar ahli dalam suatu bidang tertentu. Yang pasti keadaan seperti itu hanya akan terwujud tatkala sistem Islam diterapkan secara kaffah (menyeluruh) dalam sebuah negara. Wallahua’lam. (***)


Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co