Wisata Medis, Bukti Sistem Kesehatan di Komersialisasi

drg Endartini Kusumastuti
drg Endartini Kusumastuti

drg Endartini Kusumastuti

(Praktisi Kesehatan Masyarakat Kota Kendari)


Belum hilang duka dunia kesehatan di negeri akibat gugurnya 100-an lebih tenaga kesehatan akibat COVID 19, pemerintah berencana akan membuka jalur investasi di bidang kesehatan dengan pelonggaran masukknya dokter asing ke negeri dalam wacana ‘wisata medis’.

Data yang dirilis Indonesia Services Dialog (ISD), setiap tahun orang Indonesia mengeluarkan uang yang nilainya cukup fantastis untuk mendapatkan layanan kesehatan di luar negeri. Analisa dari PwC di tahun 2015 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara asal wisatawan medis dengan jumlah 600.000 orang, terbesar di dunia mengalahkan Amerika Serikat dengan 500.000 orang wisatawan medis di tahun yang sama. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan, lewat wisata medis ini nantinya pemerintah ingin Indonesia melakukan diversifikasi ekonomi, menarik investasi luar negeri, penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan industri layanan kesehatan di Indonesia, serta menahan laju layanan kesehatan serta devisa kita agar tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera.(liputan6.com, 28/08/2020).

Alasan itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuka peluang pengembangan wisata medis di tanah air seperti halnya Penang dan Thailand. Dari data tersebut, pemerintah Indonesia saat ini tengah mengkaji rencana pembangunan industri wisata medis (medical tourism) di tanah air. Jenis wisata baru ini dilakukan untuk mendapatkan layanan kesehatan, kebugaran, dan penyembuhan di negara tujuan.

Dunia Kesehatan Kehilangan Idealisme Di Tangan Kapitalis

Beban sistem kesehatan di negeri ini sangatlah besar. Dibuktikan dengan makin banyaknya berdiri rumah sakit, namun kondisi kesehatan masyarakat kian terpuruk. Masalah stunting yang tak kunjung usai, penyebaran penyakit musiman seperti DBD dan malaria senantiasa mengancam di musim penghujan. Belum lagi persoalan kematian ibu dan anak, oenyakit kronis seperti TBC, hipertensi dan diabetes masih merajai penyakit di sentra layanan kesehatan. Masalah HIV/AIDS pun masih mencuri perhatian tim riskesdas yang setiap tahunnya meramu berbagai pencegahan penyakit menular. Belum ada satupun yang menunjukan penurunan.

Pusat pelayanan kesehatan yang disebar di pelosok wilayah terpencil pun masih berjalan minimalis. Fasilitas sarana dan prasarana di dalamnya belum mampu menunjang untuk bisa mengatasi penyakit-penyakit di atas. Kebutuhan air bersih, tercukupinya kebutuhan pangan,sandang dan papan masih menjadi polemik yang berhubungan erat dengan kesehatan. Tentunya, persoalan tersebut makin diperparah dengan sistem jaminan kesehatan yang tidak mampu berjalan sesuai harapan. Jaminan sosial kesehatan yang digadang-gadang mampu memberikan bantuan kepada si sakit, nyatanya makin mengalami defisit berkepanjangan. Semua itu merujuk bahwa sistem manajemen kesehatan di negeri ini masih berbasis materi. Kesehatan menjadi ajang bisnis to bisnis yang tidak ada ujungnya. Industri farmasi, vaksin maupun alkes semuanya masih berada dalam cengkeraman koorporasi asing. Negara hanya bertindak bak wasit di tengah pertandingan. Masyarakat dituntut bisa mandiri menyelesaikan persoalan kebutuhan pokoknya.

Akibatnya, kesehatan bukan lagi sebagai ujung tombak kelangsungan hidup manusia, tetapi sebagai senjata mengeruk keuntungan bagi pihak kapitalis. Standar materi menjadikan struktur kesehatan tidak menjalankan masing-masing tugasnya. Dokter, pasien, rumah sakit dan negara tidak berjalan beriringan yang memiliki visi misi yang sama. Semuanya berorientasi materi dan memandang berdasarkan untung rugi.

Sistem Kesehatan Islam, Sistem Yang Memuliakan Manusia

Pemerintah adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan setiap individu publik. Tanggung jawab tersebut bersifat langsung dan sepenuhnya. Langsung, yaitu tidak saja bagi yang miskin tetapi juga yang kaya. Sepenuhnya, yaitu  tanggung jawab dari “A” sampai “Z” sehingga setiap individu publik mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan gratis berkualitas yang dibutuhkan. Penting dicatat, keseluruhan pembiayaan  berasal dari kekayaan negara dengan anggaran mutlak, yakni berapapun yang dibutuhkan wajib disediakan negara. Selain itu, rumah sakit sebagai unit teknis pelaksana fungsi negara wajib dikelola secara sosial, dan harus steril dari aspek komersial dan bisnis.

Pelayanan kesehatan dilingkupi dimensi sosial dan kemanusiaan yang sangat tinggi.  Tidak ada diskriminasi, gratis lagi berkualitas, hingga untuk yang berpura-pura sakit sekalipun. Sejarawan berkebangsaan Amerika W. Durant bertutur, “….Pengobatan diberikan secara gratis bagi pria dan wanita, kaya dan miskin, budak dan merdeka; dan sejumlah uang diberikan pada tiap pasien yang sudah bisa pulang,  agar tidak perlu segera bekerja…”. Rumah sakit dengan segala kelengkapan medis non medis berikut dokter dan tenaga medis lainnya tersedia  memadai, secara kualitas dan kuantitas.  Seperti rumah sakit Al Mansyuri yang berkapasitas 8000 tempat tidur. Negarapun melaksanakan tanggung jawabnya kepada orang-orang yang tinggal di wilayah yang belum ada rumah sakit, para tahanan, orang cacat, dan para musafir. Berupa rumah sakit keliling yang dilengkapi dengan obat-obatan, peralatan kedokteran dan sejumlah dokter. Diangkut hingga 40 unta dan menelusuri pelosok negeri.

Para dokter dibebani tugas secara manusiawi, leluasa mendedikasikan ilmu dan keahlian, bahkan begitu terhormat. Dokter tidak saja disyaratkan lulus pendidikan kedokteran tetapi juga harus lulus tes. Rumah sakit berlokasi di tempat terbaik untuk kesehatan, seperti di atas bukit atau di pinggir sungai. Pembiayaan sepenuhnya bersumber dari baitul mal, seperti dilakukan Rasulullah SAW, demikian pula khalifah sesudahnya.

Rasulullah Saw sukses meletakan fondasi pelayanan kesehatan terbaik. Pengurusan pemenuhan hajat pelayanan kesehatan publik begitu menyejahterakan. Bahkan pelayanan kesehatan di bawah naungan Khilafah adalah yang terbaik dalam sejarah peradaban dunia. Rahasia kesuksesan para Khalifah dalam pelayanan kesehatan publik, ada di kehadirannya sebagai pelaksana hukum syariah, pelaksana sistem kehidupan Islam. “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu,” sebagaimana QS Al Anfaal ayat 24.


error: Hak Cipta dalam Undang-undang