Periode Pra Pemerintahan Kerajaan Konawe Kabupaten Konawe sekarang (awal terbentuknya bernama Kabupaten Kendari) memiliki sejarah peradaban yang panjang. Pemerintah Kabupaten Konawe sekarang merupakan kontinyuitas dari masa lalu, yang wilayahnya meliputi bekas Kerajaan Konawe di sebagian besar daratan jazirah Sulawesi bagian Tenggara.
Suku asli Kerajaan Konawe adalah Suku Tolaki yang sejak ribuan tahun yang lalu telah mendiami wilayah ini dan membentuk pemukiman serta komunitas masyarakat secara sederhana yang dipimpin oleh puak-puak gelar mbue.
Wilayah pemukiman masyarakat Suku Tolaki pada saat disebut dengan TOBU, NAPO, dan ANGGALO. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan arkeologi di beberapa gua atau kumapo di Konawe bagian Utara maupun beberapa gua yang ada di daerah ini.
Periode Pemerintahan Kerajaan Konawe
Terbentuknya tatanan birokrasi pemerintahan tradisional di wilayah ini diawali dari penggabungan beberapa kerajaan kecil yaitu Kerajaan Padangguni, Besulutu, Wawolesea, Watumendonga, dan Tambosupa. (B. Burhanuddin, dkk. 1977/1978, Chalik, 1977/1978, Jong, 2010, Melamba, dkk., 2013).
Kemudian bergabung dan berintegrasi ke dalam konfederasi Kerajaan Konawe dibawah kepemimpinan Mokole More Wekoila (1105 Masehi). Ia membentuk jabatan OWATI, dan pemerintahan TONOMOTUO ini dibantu oleh dua orang POHUMBA’NO yaitu POHUMBA (seperti wakil pimpinan) dan TAMALAKI (panglima perang).
Pemerintahan Konawe selanjutnya dilaksanakan raja-raja berikutnya yang terkenal seperti OHEO dan ONGGABO, mereka memiliki sistem pemerintahan masing-masing.
Konawe mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan MOKOLE LA REBI dengan gelar Sangia Inato (1602–1668). Ia menerapkan sistem pemerintahan baratha atau empat sayap yaitu “Siwole Mbatohuno Konawe” dan “Opitu dula batu no Konawe” yaitu tujuh anggota Dewan Kerajaan Konawe.
Struktur pemerintahan Siwole Mbatohu yaitu:
(1) “Tambo i loso ano oleo” sebuah pintu terbitnya matahari, bergelar Sapati di Puu Mbopondi Ranomeeto.
(2) “Tambo i tepuli ano oleo” yang berarti pintu terbenamnya matahari, bergelar Sabandara di Wowa Latoma;
(3) “Baratha i hana” yang berarti sayap perahu sebelah kanan, bergelar Ponggawa Una di Tongauna;
(4) “Baratha i moeiri” yang berarti sayap perahu di sebelah kiri bergelar Inowa Asaki di Puriala. (ENI., 1917, 1935, MvO Kendari 1917, 1928, 1928).
Tiap wilayah Baratha ini terbagi atas beberapa TOBU dipimpin oleh PUU’TOBU dan membawahi beberapa ONAPO (kampung) yang dipimpin oleh TO’ONO MOTUO.
Selain pembagian wilayah Baratha, dalam struktur Kerajaan Konawe terdapat pula beberapa jabatan di tingkat WONUA atau negeri/pusat (PODISI SANGGANO MOKOLE), yaitu:
Inea Sinumo Wuta Mbinotiso Towu Tinorai ialah putra mahkota (calon pengganti raja atau Mokole) di Abuki secara formal berada diluar dewan ini, akan tetapi di dalam prakteknya seringkali juga termasuk di dalam dewan ini. (Jaar Verslag. 1816. Laporan Keadaan Hindia Belanda, 1824, L. Fontijne, 1949).
• Sulemandara I’ Puosu (Sekretaris Kerajaan) di Puosu,
• Kotubitara Wonua Konawe I’ Wonggeduku (Mahkamah Agung atau Hakim Kerajaan) di Wonggeduku bergelar Anakia Kotubitara,
Tusawuta I’ Kasupute (pejabat bidang pertanian) di Kasupute Wawotobi,
• Tutuwi Motaha gelar Raha mongasono o’una (pengawal pribadi raja) berkedudukan di Anggaberi bergelar Anakia ndutuvi motaha,
• Owatu Tuandasa (Jaksa) di Anggotoa,
• Rakahi Mbetumbuno Wuta Konawe I’ Tuoi merangkap Pu’u tobu Konawe di Tuoi,
• Dungguano Totokono Kerajaan Urusan protokoler Kerajaan Konawe di Dunggau Amonggedo,
• Petumbu Laradati di Tudaone,
• Bite Kinalumbi, Kapita Lembo di Lembo.
Kukuahano Wuta Konawe di Pehanggo, dan
• Parewano Wuta Konawe di Sanggona.
Adapun pejabat OPITU DULA BATUNO NO KONAWE yaitu Dewan Kerajaan terdiri dari 7 orang yaitu:
1. Sulemandara I’ Puosu (Sekretaris Kerajaan di Puosu)
2. Kapita Anamolepo I’ Uepai (Panglima Angkatan Darat di Uepai)
3. Kapita Lau Bondoala (Panglima Angkatan Laut di Sampara), dan 4 (empat) pejabat daerah bagian
4. Sapati I’ Ranomeeto (Gerbang Timur Wilayah Terbitnya Matahari di Ranomeeto)
5. Sabandara I’ Latoma (Gerbang Barat Wilayah Terbenamnya Matahari di Latoma)
6. Ponggawa I’ Una Tongauna (Sayap Kanan Wilayah Utara di Tongauna)
7. Inowa I’ Asaki Puriala (Sayap Kiri Wilayah Selatan di Puriala).
Dewan ini dipimpin langsung oleh Mokole atau raja.
Pada tingkat TOBU (Kecamatan/distrik) terdapat jabatan PUU’TOBU gelar ANAKIA MBUUTOBU, dibantu oleh TO’ONO MOTUO, PABITARA, TOLEA, dan POSUD.
Selanjutnya pemerintahan O’NAPO (Desa/kampung) dijabat oleh seorang TO’ONO MOTUO kemudian berubah menjadi kepala KAMBO (kepala Kampung), dan pemerintahan tingkat ANGGALO (wilayah kampung yang lebih rendah yaitu berupa lembah) terdapat jabatan:
Tamalaki,
Mbuakoi,
Mbusehe,
Mbu owai,
Mbusopu, dan O’pande (Pande gara, Pande laika, pande wulaa, dan sebagainya).
Struktur wilayah Pemerintahan Kerajaan terdiri dari:
1. Tingkat Wonua atau negeri dipimpin oleh seorang Mokole (Raja)
2. Tingkat Tobu (Daerah) dipimpin oleh seorang Pu’u tobu
3. Tingkat Onapo dipimpin oleh seorang To’ono Motuo
Pemerintahan Kerajaan Konawe pada masa Raja Lakidende dengan gelar SANGIA NGGINOBURU (1725–1786) tetap memakai konsep struktur siwole mbatohu dan pitu dula batuno Konawe. Pasca pemerintahan Mokole Lakidende gelar Sangia Ngginoburu Kerajaan Konawe mengalami kondisi disintegrasi.
Kesinambungan Kerajaan Konawe dilanjutkan oleh pemimpin pejabat sementara raja atau Mokole Konawe, diantaranya:
1. To Sugi gelar Pakandeate/Tawe Lerehoma (1787–1814),
2. Alima (1814–1815),
3. Latalambe (1815–1858),
4. Weonupe (1858–1872), dan
5. Saranani (Tundu Oluto/Wuta Tepiha Pondidaha) (1872–1904). (Diolah Encyclopedia van Nederlandsch Indie, 1917, 1935, L. Fontijne, 1948). Bersambung…..
Selanutnya : Pemerintahan Konawe Pada Zaman Hindia Belanda
Sumber diambil dari Buku sejarah singkat Kabupaten Konawe yang ditulis Basrin Melamba, Lukman Abunawas, dkk. Tolaki: Sejarah, Identitas, dan Kebudayaan. Yogyakarta: Lukita. 2013.
Daftar pustaka
Arsip Nasional RI, Otonomi daerah di Hindia Belanda 1903–1940. Jakarta: Arnas, 1998.
Basrin Melamba, Lukman Abunawas, dkk. Tolaki: Sejarah, Identitas, dan Kebudayaan. Yogyakarta: Lukita. 2013.
Chalik, A. Husein, dkk. Beberapa Catatan Bahan Sejarah Daerah Kendari. Kendari: 1977.
Encyclopedia van Nederlandsch Indie, Sub Laiwoei, Jaar 1917, 1921, 1935.
Jong, Cristian D, Geschiedenis van Tolaki. Amsterdam: 2010.
Konggoasa, Sulawesi Tenggara dari Zaman Ke Zaman. Kendari, 1982.
Thalha, Fase Kabupaten Sulawesi Tenggara Fase Perkembangan Ke Status Provinsi. Kendari: Biro Hukum Sekda Tingkat I Sultra.
MvO, Onderafdeeling Kendari, 1917, 1928, 1936.
Jaar Verlaq, 1917–1940.
Reegeeling Almanak, 1893–1940.
Sartono Kartodirdjo, Keadaan Hindia Belanda.